Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan apakah tidak menjadi bentuk diskriminasi terhadap laki-laki?

Sejak tahun 1999 di Negara kita tercipta suatu perangkat hukum baru tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Perangkat hukum (undang-undang) ini ditujukan untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang kerap terjadi menimpa mereka. Tetapi dengan adanya undang-undang tersebut, muncul juga pertanyaan, apakah ini bukankah suatu bentuk diskriminasi terhadap kaum laki-laki? Kenapa perlindungan itu hanya ditujukan kepada kaum anak dan perempuan saja? Bagaimana dengan kaum laki-laki, padahal bukannya tidak ada kasus kekerasan yang menimpa laki-laki. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pada kaum laki-laki yang menjadi korban kekerasan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita melihat ke belakang apa sebab dan landasan-landasan dibuatnya hukum perlindungan yang ditujukan untuk anak dan perempuan itu, dan mengapa tidak ada perlindungan khusus untuk laki-laki. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak jauh lebih besar dibanding kekerasan yang menimpa kaum laki-laki. Jumlah ini sangatlah timpang. Dan itu tidak hanya kekerasan fisik yang umum saja, tetapi juga kekerasan-kekerasan lain seperti kekerasan psikologi, ekonomi bahkan seksual. Pelaku kekerasan dan sebab dilakukannya kekerasanpun sangat beragam, sehingga secara akal sehat tentunya yang membutuhkan perlindungan khusus adalah golongan perempuan dan anak-anak. Tetapi bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kaum laki-laki yang mengalami kekerasan.

Walaupun tidak ada suatu undang-undang khusus perlindungan laki-laki tapi tentunya ada perangkat hukum yang juga memberikan perlindungan bagi golongan ini, misalnya KUHP tentang kekerasan, penganiayaan, dll. Hanya saja bagaimana perlindungan itu bisa benar-benar diwujudkan secara langsung. Kenyataan yang ada kini, kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki lebih sulit terangkat ke publik. Banyak mereka yang merasa malu untuk melaporkan dirinya tertimpa kekerasan, terutama kekerasan seksual ataupun kekerasan rumah tangga. Dengan sulitnya kasus semacam ini terangkat ke publik, maka tentu akan sulit pula mendeteksi jumlah kekerasan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melihatnya dari berbagai segi yaitu dari segi hukum, pendidikan dan juga budaya. Bagaimana kita secara perlahan meminimalisir atau bahkan merubah anggapan masyarakat yang kolot tentang hal ini, misalnya saja anggapan dimana seorang lelaki yang melaporkan kekerasan terhadap dirinya berarti ia lemah atau cengeng, sehingga mereka yang mengalami kekerasan, lebih memilih untuk tidak melapor. Hal ini dapat diatasi antara lain dengan cara memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan dan juga bagaimana seharusnya peran masyarakat dalam partisispasi penegakkan hukum atau law enforcement.

About these ads