INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (INPRES)
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke
dalam seluruh proses pembangunan nasional;
b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong,
mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan
terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
5. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).

MENGINSTRUKSIKAN
Kepada:
1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Repulik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota;

Untuk:
PERTAMA:

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang
berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
KEDUA:
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan
pengarusutamaan gender.
KETIGA:
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan
Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
KEEMPAT:
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan
masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi
Presiden ini.
KELIMA:
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TANGGAL 19 DESEMBER 2000
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. UMUM
Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki
dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan
budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan
dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan.
5. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi
dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol
terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan
dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti
kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah adalah instansi dan
lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima
Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

II. TUJUAN
Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
A. UMUM

1. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
a. Analisa gender.
b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang
pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah.

2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau
tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender, termasuk pemecahan permasalahannya.

3. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga
pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.

4. Kegiatan analisa gender meliputi:
a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam
berbagai aspek kehidupan;
b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun
faktor-faktor penyebabnya;
c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender;
d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari
upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan
dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan
nasional.

B. Bantuan Teknis
1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri negara
Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang
dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah.

2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi,
advokasi, dan penyediaan bahan dan data.

C. Pemantapan Pelaksanaan
1. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan
Instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah:

2. Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/ unit kerja/penanggung jawab
guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya;

3. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender;

4. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk
menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;

5. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi,
pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta
kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah
melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap
pengarusutamaan gender di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, oleh
Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan
kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan.

V. PEMBIAYAAN
1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender
dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi
dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi
dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.

2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain
selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN
1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan
pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden.

2. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi:
a. hambatan-hambatan yang terjadi;
b. u p aya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
c. h a sil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

2000

About these ads