Akibat Hukum Kepemilikan Tanah setelah Merger


1.     Pengertian Merger

Dalam UU No.40 Tahun 2007 (UUPT), merger dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUPT, berbunyi:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dari pasal tersebut dapat digarisbawahi beberapa hal penting menyangkut merger atau penggabungan, yaitu adalah:

  • Penggabungan (merger) adalah tindakah hukum yang sah
  • Dilakukan oleh 2 pihak yaitu:

–  Perseroan yang menggabungkan diri (merging company), satu atau lebih persero

–  Perseroan yang menerima penggabungan (surviving company), satu persero

  • Aktiva dan pasiva dari merging company(ies) akan beralih ke surviving company
  • status badan hukum merging company(ies) berakhir

2.       Pengertian Aktiva dan Pasiva

Terkait merger dimana disebutkan bahwa aktiva dan pasiva perseroan akan beralih, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai Aktiva dan Pasiva dalam perseroan. Dalam arti luas, aktiva, atau biasa disebut asset, dapat diartikan sebagai harta perseroan. Sedangkan pasiva adalah kewajiban/utang perseroan kepada pihak ketiga atau kreditur.

Financial Accounting Standard Boards (FASB) mendefinisikan aktiva sebagai “manfaat ekonomi yg mungkin terjadi dimasa mendatang yg diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu.” Menurut definisi tersebut, dapat dilihat 3 karakteristik dari aktiva, yaitu:

–          Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang

–          Dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas (perseroan)

–          Merupakan hasil dari transaksi masa lalu

Aktiva (asset) dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar artinya semua harta yang dapat dengan mudah dijadikan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan Aktiva tetap adalah harta yang sifatnya relative tetap dan memiliki jangka waktu perputaran minimal satu tahun. Adanya aktiva tetap ini adalah untuk menjalankan perusahaan, bukan untuk dijual-belikan.

Aktiva tetap terdiri dari Aktiva tetap berwujud dan Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap yang tidak berwujud conothnya adalah Hak paten/merek dagang yang dimiliki perusahaan, Hak sewa (lease), franchise, dll. Sedangkan Aktiva tetap berwujud contohnya adalah pabrik (bangunan), mesin dan alat-alat pabrik, alat-alat kantor, sumber daya alam, dll.

Sedangkan menyangkut tanah, terdapat perdebatan hangat di kalangan akuntan Indonesia mengenai hal ini. Ada yang beranggapan asset tanah seharusnya masuk ke kategori Aktiva tetap tidak berwujud, sebab yang dimiliki oleh perusahaan adalah Hak atas tanahnya (HGB,HGU) bukan tanah itu sendiri. Sedangkan ada yang beranggapan bahwa tanah sebagai asset berwujud. Perdebatan ini masih berlangsung sampai sekarang, tetapi pada praktek akuntasi di perusahaan-perusahaan, untuk saat ini mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Rosita Uli Sinaga, yang mengatur bahwa HGB/HGU atas tanah adalah termasuk Aktiva tetap. Hal ini diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 47 tentang Aktiva Tetap dan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 16 tentang Hak atas Tanah.

3.       Akibat Hukum dari Proses Merger

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa merger/penggabungan adalah tindakan hukum yang dilakukan perseroan menggabungkan diri dengan perseroan lainnya. Jika merger adalah tindakan hukum, tentu akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum setelah dilakukannya merger tersebut adalah:

Hapusnya status badan hukum dari merging company

Perseroan (merging company) yang status Badan Hukumnya hapus, berarti ia bukan lagi merupakan subyek hukum penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan begitu berarti ia tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum. Dan dengan begitu berarti, segala hal yang menjadi hak dan kewajiban yang tadinya disandang oleh perseroan tersebut, tidak lagi menjadi miliknya, melainkan beralih kepada surviving company.

Beralihnya aktiva dan pasiva dari merging company ke surviving company

Peralihan ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dilakukan dengan proses pendaftaran. Terkait pembahasan sebelumnya mengenai Aktiva, kepemilikan atas tanah oleh perusahaan dapat dikategorikan ke dalam Aktiva tetap (asset), baik itu HGU,HGB,Hak Pakai ataupun hak lainnya. Yang artinya, hak atas tanah yang dimiliki oleh merging company akan beralih menjadi aktiva surviving company setelah terjadinya merger.

Kepemilikan Tanah oleh Badan Hukum


Dapatkah sebuah badan hukum dapat memiliki tanah? Dalam bentuk seperti apakah kepemilikan itu? Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

Pasal 4 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hakatas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pasal tersebut mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah:

  1. Perorangan (sendiri)
  2. Perorangan (bersama-sama)
  3. Badan Hukum

Dengan begitu, terjawablah sudah pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bahwa suatu badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah.

Mengenai batasan kepemilikan atas tanah oleh suatu badan hukum diatur dalam pasal 21 ayat (2) UUPA, yaitu bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah. Penetapan pemerintah tersebut yaitu pada PP No. 38 Tahun 1963 – LN.1963-61. Adapun badan hukum yang ditetapkan boleh memiliki tanah (hak milik) menurut PP tersebut adalah :

  1. Bank yang didirikan oleh negara
  2. Perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958
  3. Badan-badan keagamaan yang ditujuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri Agama
  4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri kesejahteraan sosial

Selain keempat macam badan hukum yang ditetapkan pemerintah itu, sebuah badan hukum hanya boleh memiliki Hak atas tanah yang lainnya selain Hak Milik, tetapi itupun dengan pembatasannya masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam UUPA bahwa hak atas tanah tidak hanya terdiri dari hak milik saja, tetapi juga ada jenis hak-hak atas tanah lainnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu bahwa hak atas tanah yang disebut dalam pasal 4 ayat (1) di atas, terdiri dari :

  1. Hak Milik (HM)
  2. Hak Guna Usaha (HGU)
  3. Hak Guna Bangunan (HGB)
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak membuka tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53

Dari kesemua hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1), yang dapat dialihkan adalah HM, HGU, HGB dan Hak Pakai saja.

Hak Milik (diatur pada Bagian III UUPA, pasal 20 – 27)

Hak Guna Usaha (UUPA pasal 28 – 34)

–          Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak menggunakan tanah yang dikuasai negara.

–          Diperuntukkan untuk pertanian, perikanan, peternakan.

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

–          Minimal luas tanah 5 Ha dan maksimal 25 Ha, atau lebih dengan ketentuan khusus .

–          Jangka waktu pemberian paling lama adalah 35 tahun.

–          Terjadi karena penetapan pemerintah.

Hak Guna Bangunan (UUPA pasal 35 – 40)

–          Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (bisa thd tanah negara atau tanah hak milik)

–          Jangka waktu paling lama 30 tahun

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

–          Jika terhadap tanah negara, HGB terjadi karena penetapan pemerintah

–          Jika terhadap tanah hak milik, terjadi karena perjanjian otentik

Hak Pakai (UUPA pasal 41 – 43)

–          Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah negara/tanah milik orang lain

–          Terjadi karena keputusan pemerintah atau perjanjian dgn pemilik

–          Dapat dilakukan dengan Cuma-Cuma atau dengan pemberian bayaran/jasa

–          Dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum Indonesia ataupun asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

–          Jika HGB terhadap tanah negara, pengalihan hanya dapat terjadi dengan ijin dari pejabat berwenang

Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah lebih lanjut diatur dalam PP No.13 Tahun 1996

Contoh Surat Kuasa (Khusus) Pengurusan Sertifikat


SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Lioe Lely Darmayanti, beralamat di Jl. Pulau Panjang VI Blok M-7 No. 27, RT.012/RW.009, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat dan selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan selanjutnya memberikan kuasa kepada:

Reno Iskandarsyah, S.H., M.H.                      Dede Nurdin Sadat, S.H.

Rina Fitriana, S.H.                                           M. Fachmi Herdiansyah W.D., S.H

Gharnis Athe Malem, S.H.                             Fahrul Rahman, S.H.

 

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS, beralamat di Prudential Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA;

————————————————-—- K H U S U S —————————————-

Penerima Kuasa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

–       Mewakili Pemberi Kuasa untuk mengurus perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2460, Desa Kembangan Utara, Jl. Pulau Panjang VI Blok C.11 Kav No. 27, Jakarta Barat, seluas 144 M2 atas nama Lioe Lely Darmayanti, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat;

–       Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang sehubungan dengan permasalahan dimaksud;

–       Menerima, membuat, menandatangani serta mengajukan surat-surat yang diperlukan untuk itu sehubungan dengan permasalahan dimaksud;

–       Mengurus segala adminstrasi dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dan berguna untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

–       Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan secara tegas dengan Hak Retensi.

Surat kuasa ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal      September 2012 dan berlaku sejak ditandatanganinya.

Jakarta,      September 2012

Penerima Kuasa                                                                           Pemberi Kuasa

Materai

Rp.6000

 

 

 

Reno Iskandarsyah, S.H., M.H.                                                                                                      Lioe Lely Darmayanti

Dede Nurdin Sadat, S.H.

Rina Fitriana, S.H.

M. Fachmi Herdiansyah WD, S.H.

Gharnis Athe Malem, S.H.

Fahrul Rahman, S.H.

Contoh Surat Kuasa (Khusus) Pengurusan Perijinan


S U R A T   K U A S A

 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                       : RENO ISKANDARSYAH

Alamat                                    : Mayapada Tower Lt.7

Jl. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan

Pekerjaan                              : Direktur PT. PRIME STAR RESOURCES INDONESIA

————————————————————- (Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

 

Pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

  1. Nama                           : Rina Fitriana

Alamat                        : Jl. Manunggal II No. 7, RT/RW 015/002, Kel. Petukangan Selatan,

Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Pekerjaan                   : Karyawan Swasta

No. KTP                        : 09.5206.550978.03xx

  1. Nama                          : Lia Natasya

Alamat                       : Jl.Brantas Gg.IV No.64, RT/RW 007/012, Kel. Sisir, Kec. Batu, Bandung

Pekerjaan                  : Karyawan Swasta

No. KTP                       : 35795152068700xx

—————————————————— (Selanjutnya disebut “Para Penerima Kuasa”)

 

—————————————————————–KHUSUS————————————————————

–          Mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) a.n. PT.PRIME STAR RESOURCES INDONESIA di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.

–          Menandatangani, menerima dan membawa dokumen dan surat yang berkenaan dengan keperluan permohonan dimaksud dan keperluan lain dalam rangka pengajuan permohonan tersebut.

–          Melakukan tindakan yang diperlukan dan berguna untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal memperoleh Surat pengesahan RPTKA, Rekomendasi TA.01 dan Surat Persetujuan IMTA a.n. PT.PRIME STAR RESOURCES INDONESIA yang dimaksud dalam surat kuasa ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                             Jakarta, 6 November 2012

 Para Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

              Lia Natasya     Rina Fitriana                                               Reno Iskandarsyah

Surat Kuasa


Pengertian

Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari satu orang kepada orang yang lain. Kewenangan tersebut biasanya adalah kewenangan untuk melakukan suatu hal.

Surat Kuasa pada umumnya terdiri dari:

  1. Kepala Surat (Biasanya hanya dituliskan “Surat Kuasa”, atau boleh juga diberi judul yang lebih spesifik misalnya “Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang”, dll)
  2. Waktu dan tempat dilakukannya
  3. Identitas pemberi dan penerima kuasa
  4. Hal yang dikuasakan
  5. Tanda tangan (Harus bermaterai)

Jenis-jenis surat kuasa

Secara umum ada 2 jenis kuasa yang dikenal saat ini, yaitu:

  1. Kuasa Umum (biasanya untuk suatu pengurusan hal tertentu, misalnya pengosongan rumah. Maka penerima kuasa berwenang melakukan segala tindakan dalam kepentingan pengosongan rumah)
  2. Kuasa Khusus (biasanya kuasa jenis ini yang sering dipakaibagi seorang kuasa hukum. Dalam kuasa khusus, dijelaskan dan disebutkan secara jelas kewenangan apa saja yang diberikan kepada penerima kuasa. Sehingga kuasa tidak dapat bertindak diluar kewenangan yang disebutkan dalan surat kuasa khususnya. Kuasa ini bisa dibuat dalam bentuk surat/akta bawah tangan ataupun otentik. Misalnya kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan, untuk mengurus surat-menyurat, dll.)
  3. Kuasa istimewa (kuasa ini hampir sama dengan kuasa khusus, tetapi biasanya menyangkut hal yang lebih penting dan spesifik. Kuasa ini harus dilakukan dengan akta otentik. Misalnya kuasa untuk memberikan sumpah, dll)

Bentuk-Bentuk surat kuasa

Pada dasarnya tidak ada suatu standar baku untuk membuat surat kuasa, yang penting unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa tepenuhi. Ada bentuk surat kuasa yang sederhana, ada pula yang cenderung lebih resmi dan rinci. Hal ini tergantung beberapa hal berikut ini :

  1. Keperluan dan peruntukan. Misalnya jika dibutuhkan hanya untuk pengurusan sebuah perijinan atau persidangan perdata tertentu seperti perceraian, maka cukup dalam bentuk sederhana, tetapi jika diperuntukan mewakili klien dalam persidangan pidana menyangkut kasus yang rumit seperti utang piutang atau korupsi, maka diperlukan surat kuasa yang berisi kuasa secara terperinci
  2. Segmen Klien. Dalam dunia pekerjaan, menjaga citra di hadapan klien adalah hal yang penting. salah satu hal yang mencerminkan citra seorang advokat/kantor advokat adalah bagaimana mereka melakukan surat-menyurat. dari kop surat, tata bahasa yang dipilih sampai cara menampilkan surat.
  3. Instansi yang dituju. Jika surat kuasa diperuntukan untuk suatu hal yang menyangkut instansi-instansi resmi tertentu maka sebaiknya surat kuasa jangan dibuat terlalu sederhana. Tetapi perlu juga diperhatikan, jangan sampai membuat surat kuasa dengan bahasa dan format penulisan yang berbelit-belit. intinya adalah menarik, mudah dipahami dan menyangkut hal-hal penting yang diperlukan.

Contoh Surat Kuasa

Contoh surat kuasa dapat dilihat sebagaimana dalam link-link di bawah ini:

(Silahkan di klik, akan terbuka di tab baru)

  1. Surat Kuasa Pengurusan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
  2. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat

RPTKA dan IMTA


Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA)

 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Pasal 43 ayat (1) :

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dishakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 43 ayat (4) :

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri à Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : KEP.228/MEN/2003

 

KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA

Pasal 3 :

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (IMTA)

Pasal 4 :

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

  1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  3. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
  4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  5. Bagan struktur organisasi perusahaan
  6. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping à tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasa; 45 ayat (2) UU No.13 Thn 2003)
  7. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku à berdasarkan UU No.7 Tahun 1981

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan ybs
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
  6. Lokasi kerja
  7. Jangka waktu penggunaan TKA
  8. Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA
  9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Pasal 6 :

Permohonan RPTKA disampaikan kepada Dirjen (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja)

Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009

Pasal 1 angka 36

Permohonan RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan IMTA adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan TKA dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

 

RPTKA

Pasal 1 angka 37

RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan TKA yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA

Pasal 56

1)     Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh pengesahan RPTKA

2)    Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman pendaftaran penanaman modal/Izin prinsip penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Depkumham dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan
  3. Keterangan domilisi perusahaan dari Pemda setempat
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Dirjen terkait, khusus bagi jabatan antara lain Subsektor Migas, pertambangan umum, dll
  8. Permohonan yang ditandatangani Direksi perusahaan
  9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan

 

VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Pasal 58

1)     TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja  (VUB) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan RI di LN

2)    Untuk mendapatkan VUB, pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh VUB (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi.

3)    Permohonan rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA
  2. Rekaman paspor TKA ybs yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh ybs
  4. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bhs. Inggris atau terjemahannya dalam Bhs.Ind oleh penerjemah tersumpah
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris
  6. Rekaman surat penunjukan TKI pendamping
  7. Pas photo berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

 

IMTA

Pasal 59 ayat 3

Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan
  2. Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans
  3. Rekaman Polis asuransi
  4. Rekaman surat pemberitahuan pemberian Visa
  5. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
  7. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau komisaris

 

SURAT KUASA

Pasal 63 ayat 1

Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP-BKPM, PTSP-PDPPM atau PTSP-PDKPM dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Peran Notaris dalam RUPS/LB


Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Selain akta otentik, terdapat jenis akta lain yaitu akta bawah tangan. Perbedaan antara akta otentik dengan akta bawah tangan antara lain adalah pada kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorialnya.

Jenis akta :

  1. Akta otentik : yaitu akta yang seluruh prosesnya dibuat oleh notaris, mulai dari penyusunannya sampai penandatanganannya.
  2. Akta bawah tangan, terdapat beberapa macam yaitu :
    1. Akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa kehadiran atau keterlibatan notaris
    2. Akta yang dibuat oleh parapihak tanpa kehadiran notaris, tapi lalu kemudian didaftarakan ke notaris
    3. Akta bawah tangan yang dibuat para pihak yang lalu dilegalisasi di hadapan notaris. Artinya proses pembuatannya dilakukan oleh para pihak, tidak melibatkan notaris, tetapi pada saat penandatanganan dilakukan di hadapan notaris

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah :

  1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
  2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dll).
  3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

  1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara. Dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya mengenai sesuatu yang dilakukan pihak lain. Notaris benar-benar bertanggungjawab atas kebenaran isi dari akta tersebut. Contoh akta ini adalah berita acara rapat pemegang saham, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel
  2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij, akta ini dibuat oleh notaris berdasarkan keteranganketerangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Kehendak para pihak dicantumkan dalam akta tersebut oleh notaris.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

suatu akta otentk memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo pasal 285 RBG adalah : sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:

  1. Ketua Rapat
  2. Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik.

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu :

1)      Secara di bawah tangan (underhand) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.

2)      Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

Adapun bunyi pasal 90 tersebut adalah :

1)      Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

2)      Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris

 

Secara di bawah tangan (underhand)

Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegang saham Perseroan Notulen/Risalah

RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.

Penandatangan dengan Akta Notaris

Notulen/Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT