Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Oleh karena itu, tepat sekali untuk membicarakan topik-topik mengenai perempuan bertepatan dengan hari ini.
Indonesia merupakan Negara yang mempunyai beragam adat, tradisi dan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tradisi dan agama mempengaruhi dominasi laki-laki di atas perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Terutama tradisi lokal yang bersifat patriarki, dan praktik-praktik keagamaan yang sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki juga.

Berkaitan dengan hal ini, suatu topik yang sedang hangat diperdebatkan berbagai kalangan, yang kebetulan menyangkut hukum, agama dan perempuan adalah mengenai pro-kontra draft RUU Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA). Dalam RUU tersebut terdapat pengaturan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku nikah siri. Dua kubu utama yang kemudian terbentuk adalah kubu yang pro dan yang kontra terhadap pengaturan tersebut. Padahal pasal-pasal yang mengatur nikah siri hanyalah sebagian dari seluruh isi RUU tersebut.

Golongan yang kontra beranggapan bahwa nikah siri adalah sah menurut agama, jadi seharusnya Negara tidak mencampurinya, apalagi sampai memberlakukan sanksi pidana. Tetapi bagi golongan yang pro, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang sering menjadi korban dari penyalahgunaan nikah siri.

Sebagai seorang perempuan, beragama Islam dan juga sarjana hukum, saya dapat memberikan opini sebagai berikut. Saya rasa masyarakat tidak perlu merespon terlalu berlebihan mengenai fenomena ini. Saya menghimbau masyarakat semuanya untuk memahami semangat di balik perumusan RUU tersebut, bukannya dengan mata gelap mengklaim kebenaran atas hal tertentu. Pemerintah merumuskan RUU semacam ini tentunya disebabkan oleh latar belakang yang jelas. Coba kita pikir ulang, jika tidak ada penyalahgunaan nikah siri, penelantaran hak-hak perempuan dan anak, serta praktik ‘pengumbaran hawa nafsu’ yang berkedok nikah siri, tentu saya rasa juga tidak perlu adanya peraturan semacam HMPA ini. Tetapi jika masyarakat sendiri melakukan hal-hal tersebut, tentu pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengatur dan melindungi rakyatnya, akhirnya harus melakukan tindakan tertentu. Maka akan mengherankan sekali jika orang-orang yang mengaku sebagai pembela Allah, justru menghadang niat baik dan semangat mulia di balik perumusan RUU itu. Saya rasa seharusnya mereka mendukung pemerintah dalam rangka kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, menyelamatkan moral dan hak asasi segenap rakyat Indonesia—yang seseuai dengan semangat Islam yang sebenarnya.

Saya juga tidak memungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dalam RUU HMPA tersebut, tetapi seharusnya kita semua bersatu untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun. Kita semestinya dapat mengatasi perbedaan pendapat dengan dialog dan diskusi terbuka, bukannya klaim sepihak dan provokasi dimana-mana. Ketentuan dalam RUU HMPA saya rasa bukanlah bermaksud mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal, melainkan mengatur dan melindungi hak-hak segenap masyarakat demi kesejahteraan. Saya yakin jika seseorang menikah bukan dengan maksud ‘kurang pantas’ dibaliknya, maka seharusnya tidaklah sulit untuk sekedar mencatatkannya. Jika kendalanya adalah biaya dan ketersediaan sarpras, maka itu adalah tugas pemerintah untuk mencari solusinya.

Saya rasa pendidikan adalah hal yang juga penting sekali untuk membangun kesadaran masyarakat terutama dalam hal benturan antara agama, hukum dan tradisi. Sehingga pada hari ini, Hari Perempuan Internasional, mari kita melakukan pemikiran ulang mengenai nasib perempuan-perempuan Indonesia sebagai bagian dari umat manusia yang juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.