Oleh Yasmin Zahira, abstraksi dari skripsinya yang berjudul Analisa Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Hukum Pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnaalsitik oleh Wartawan Infotainment, 2009.

Pers adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Para pelaku pers disebut jurnalis atau wartawan. Wartawan merupakan sebuah profesi, dengan begitu tentu ia terikat dengan kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik jurnalistik yang mengikat wartawan secara nasional adalah Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Infotainment juga merupakan jenis tayangan jurnalistik dan merupakan bagian dari pers. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan infotainment, diduga adanya pelanggaran terhadap pasal 9 KEJ oleh wartawan infotainment. Pasal tersebut berbunyi: “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum.”

Yang dimaksud wartawan infotainment di sini mencakup wartawan lapangan dan perusahaan pers yang memproduksi infotainment. Perusahaan pers juga tercakup dalam pengertian wartawan dalam pasal tersebut, sebab ia juga merupakan pihak yang melakukan kegiatan jurnalsitik, yaitu mencari, mengolah dan mempublikasikan suatu berita. Sedangkan narasumber adalah setiap orang yang memberikan keterangan secara langsung. Kehidupan pribadi adalah kehidupan seseorang dan keluarganya yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, mencakup fisik, mental, sosial, manajerial, seksual, dsb. Sedangkan kepentingan umum atau kepentingan publik adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan proporsional dan tetap menghargai kepentingan lainnya

Dalam pelaksanaan infotainment, terdapat beberapa pihak terkait yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Antara lain wartawan, perusahaan pers, lembaga penyiaran dan masyarakat (dalam hal ini pemirsa infotainment). Berdasarkan hasil analisa dalam skripsi ini, ternyata di antara kepentingan-kepentingan tersebut, yang dianggap menjadi kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat pemirsa, yang artinya ia harus didahulukan, karena masyarakat mempunyai hak atas informasi yang layak sesuai HAM.

Jadi infotainment sama sekali tidak diperkenankan menerobos wilayah pribadi dari narasumber, kecuali berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana disebut di atas. Atau dengan kata lain, infotainment diperbolehkan melanggar atau menerobos hak pribadi narasumber hanya jika membawa manfaat dan memenuhi hak masyarakat—sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai bentuk dan prosedur pemberian sanksi kepada pelanggar pasal 9 KEJ ini bersifat tertutup. Hanya disebutkan bahwa penilaian akhir terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi terhadap pelanggar kode etik jurnalistik dapat berupa sanksi administratif ataupun pencabutan izin praktik. Sedangkan bagi pihak yang merasa dirugikan, ada upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers.