Feminisme bukanlah musuh Islam, dan Islam bukanlah musuh perempuan. Saya rasa jika kita tidak dapat menarik benang merah di antara keduanya, maka akan semakin terbentuk dua kubu yang saling menguatkan diri. Di satu sisi, golongan Islam yang terlalu kaku, cenderung memusuhi feminisme. Mereka menyebarkan propagandanya kemana-mana, dan cenderung bersikap ekstrim, rigid terhadap perubahan. Dan di sisi yang lain, kaum feminis atau perempuan-perempuan yang menuntut hak-haknyanya dan tidak mendapat jawaban yang tepat, akan semakin jauh dari agama. Tentu saja mereka berpikir, buat apa beragama kalau mereka tidak mendapatkan kedamaian.

Hal seperti ini sebenarnya akan menimbulkan kerugian pada masing-masing kubu. Oleh karena itu, kita perlu menarik garis yang menghubungkan keduanya—bukan untuk menyamakan keduanya, tapi paling tidak untuk membuka jalan dialog, kajian kritis dan rethinking (meminjam istilah dari Prof.Ziauddin Sardar).

Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa agama telah mengambil peran dalam proses pembentukan subordinasi perempuan di masyarakat, yang berakibat pada ketidakadilan atau diskriminasi. Sebagai contoh, dalam lembaga perkawinan, perempuan seakan-akan diposisikan bukan sebagai partner bagi laki-laki, dimana misalnya istri wajib patuh kepada suami, tanpa ada ketentuan wajibnya suami juga patuh pada istrinya, keharusan istri melayani hasrat seksual suaminya—tanpa dibarengi dengan ketentuan yang mengatur keharusan suami melayani hasrat seksual istrinya juga secara seimbang, serta otoritas laki-laki untuk memukul, menceraikan secara sepihak dan berpoligami (lebih tepatnya poligini) tanpa benar-benar memperhatikan hak-hak istri dan anak-anak.

Selain dalam lembaga perkawinan, penempatan perempuan dalam posisi sub-ordinat juga dirasakan pada sektor-sektor publik. Banyak ketentuan-ketentuan agama yang secara praktis kesannya malah mematikan peran perempuan di sektor publik, terutama setelah mereka menikah. Beberapa contoh yang dapat saya uraikan adalah sebagai berikut ini:

1.Anjuran agar perempuan tidak keluar rumah dan tetap berada di dalam rumah—bahkan dalam kamar dianggap lebih baik—kecuali ada keperluan tertentu atau menghadiri masjid.

2.Anjuran bagi perempuan untuk mengisi waktunya hanya untuk hal-hal berguna, tetapi hal-hal yang dimaksud berguna adalah menghadiri majelis-majelis pengajian dan semacamnya—bukan berarti majelis semacam ini tidak berguna, tapi dengan begitu berarti majelis/organisasi politik dan sosial berada di luar jalur anjuran ini.

3.Anjuran bahwa pekerjaan memintal dan berhias diri untuk suami adalah pekerjaan yang lebih baik bagi perempuan daripada keluar rumah dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya—ironisnya, tidak ada pembahasan terhadap para suami yang keluar rumah mencari nafkah dan berbaur dengan permpuan-perempuan yang bukan muhrimnya.

4.Bahkan, anjuran untuk mengikhlaskan suaminya yang ingin berpoligami. Hal ini diimbangi dengan ‘iming-iming’ pahala bagi istri yang rela dipoligami suaminya. Lagi-lagi saya merasakan sesuatu yang ironis, dimana bukannya perempuan dimotivasi untuk membela hak-haknya, malah dianjurkan untuk pasrah terhadap ketidakadilan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini.

Anjuran-anjuran tersebut seakan menempatkan perempuan pada posisi ‘di bawah’ laki-laki yang tidak mempunyai peran dan andil dalam kehidupan luar di sektor publik. Apalagi, toleransi yang diberikan hanya berkisar seputar lingkup agamis saja. Saya—dan beberapa orang lainnya—tentu mengharapkan anjuran bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, bukan malah untuk mematahkan sayapnya dan menjadi burung indah di dalam sangkar.

Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa hal itu tidak berarti membenarkan tindakan perempuan-perempuan karir yang meninggalkan tanggungjawabnya kepada rumahtangganya. Sebagaimana juga saya tidak pernah membenarkan karir para laki-laki yang membuatnya lepas tanggung jawab terhadap rumahtangganya. Misalnya, laki-laki yang menganggap bahwa mengurus anak adalah tugas istri saja. Padahal ‘anak’ adalah milik suami-dan istri, jadi tanggung jawab mengurus dan mendidik anak seharusnya dilakukan secara seimbang dan proporsional di antara suami dan istri.

Bagi orang yang memang bisa membagi waktunya, mengatur aktifitasnya agar tetap bertanggung jawab pada tugas utama, lalu alasan apalagi yang mematahkan kesempatan perempuan untuk berperan di sektor publik juga? Bukankah jika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat itu adalah suatu hal yang baik demi membawa kemajuan umat? Kemaslahatan bersama?

Berikut ini adalah kutipan dari tulisan pada sebuah poster di mading kampus saya dulu, yang saya tidak dapat menemukan nama penulisnya. Tulisan itu merupakan kalimat pendek yang cukup menggugah pemikiran saya. Mungkin tulisan berikut ini juga dapat menyadarkan kita semua bahwa kesetaraan yang selayaknya diperjuangkan tidak dapat hanya diukur dari satu atau dua aspek saja.

…apakah pengakuan terhadap perempuan semata-mata diukur dari semakin luasnya kesempatan mereka dalam berpolitik tanpa memikirkan lebih jauh persoalan-persoalan lain seputar isu perempuan, seperti ortodoksi agama, bekapan kultur dan hegemoni kaum laki-laki yang nyata-nyata masih terlihat dominan sampai saat ini.

Porsi yang diberikan bagi perempuan dalam kursi-kursi parlemen misalnya, memang merupakan suatu kemajuan yang baik. Tetapi bukan berarti itu melambangkan kebebasan perempuan secara umum. Kita masih harus memperhatikan hal-hal lainnya yang ada di sekitar kita, terutama yang menyangkut praktik-praktik keagamaan yang masih kental dengan unsur budaya patriarkal, termasuk di negeri kita ini.

Upaya pengkajian ulang merupakan sebuah tawaran yang baik sebagai solusi atas permasalahan ini. Pengkajian ulang dan semangat ijtihad (menurut Prof.Ziauddin Sardar) merupakan upaya yang seharusnya dilakukan umat Islam agar dapat tetap mempraktikkan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi, person-person yang semestinya melakukan itu, bukan hanya terbatas pada ulama-ulama ‘jebolan’ pesantren. Tetapi semua orang yang mempunyai potensi yang seimbang dengan kebutuhan pengkajian tersebut.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu sempat terdengar isu rencana fatwa haram terhadap ojek dan rebonding bagi perempuan. Tetapi apakah perempuan—yang dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan—juga dilibatkan dalam proses menganalisa persoalan bahkan sampai pengambilan keputusan untuk fatwanya? Apakah staf ahli pernah dilibatkan dalam proses tersebut? Saya rasa tidak.

Marilah kita semua merenungkan hal ini bersasma-sama. Saya menyadari tulisan ini masih banyak terdapat kekurangannya. Jika ada pihak yang mempunyai pengetahuan lebih banyak, harap berbagi di sini. Jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan tulisan saya ini, saya akan membuka tangan dengan senang hati untuk menerima saran dan kritik yang membangun. Silahkan mengeluarkan pendapat, sanggahan atau argumen yang sesuai dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etis dalam berdiskusi. Terima kasih.

 

25/03/2010