Sebagaimana kita tahu pada bulan mei tahun 2005 adanya fenomena praktek shalat dengan dua bahasa yang dicetuskan oleh Yusman Roy, pemilik salah satu ponpes di Lawang, Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak respon kontra dari golongan-golongan masyarakat maupun aparat bahkan MUI. Peristiwa tersebut membawa Yusman roy, atau yang biasa dikenal dengan Gus Roy itu, ke balik jeruji besi. Ia dipidana dengan jeratan pasal 156 KUHP mengenai penistaan agama.

KUHP 156: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 thn barang siapa dengan sengaja di dpn umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yg pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan thd suatu agama yg dianut di ind
b. dgn maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yg bersendikan ketuhanan YME

Perlu diketahui bahwa pencetusan praktek shalat dengan dua bahasa itu bukanlah semata-mata pencetusan ide yang dimaksudkan untuk menistakan suatu agama ataupun menyimpangi ajarannya. Menurut analisa tertentu, shalat dengan dua bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kekhusyu’an dalam shalat. Secara logika, dengan memahami makna bacaan shalat pastinya kita akan lebih mudah mendapatkan kekhusyu’an dalam shalat itu sendiri jika dibandingkan dengan kondisi dimana kita tidak memahami arti atau makna dari apa yang dibaca.

Tetapi jika hal semacam itu dikategorikan penistaan agama, bagaimana dengan efek westernisasi dan modernisasi yang tidak sesuai dengan nila-nilai agama di Indonesia? Saya tidak bicara mengenai satu agama tertentu, tapi semua agama utama yang ada di Indonesi pada dasarnya menganut ajaran moral yang baik pastinya. Saya yakinn tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan legalisasi bisnis prostitusi, hiburan malam, lemahnya pengawasan thd praktek pelacuran hampir di setiap sudut belahan negri ini. Tidak hanya itu, adanya dukungan terhadap fenomena tayangan televisi yang tidak mengandung unsur pendidikanpun sangat berpengaruh terhadap kemunduran moralitas bangsa baik di segi hukum, sosial budaya, maupun agama.

Dewasa ini, kita lihat banyaknya produk-produk media yang berdampak buruk terhadap budaya, pendidikan dan moral agama bangsa kita. Dengan dalil kebebasan berpendapat dan berkarya, para produser film memproduksi film-film layar lebar yang berorientasi seks. Dengan dalil hiburan dan pangsa pasar, para produser memproduksi jenis acara infotainment yang isinya tidak lain dari ‘mengubek-ubek’ kehidupan pribadi para selebriti. Hal-hal semacam itu sangat menyimpang dari ajaran agama yang menyungsung moral dan akhlak baik. Juga sangat merugikan masyarakat yang belum memiliki kesadaran, bahwa mereka mempunyai hak atas pendidikan yang layak. Tapi nampaknya pemerintah tidak benar-benar paham bagaimanakah bentuk penistaan agama yang sebenarnya.

Nampaknya pemerintah tidak melihat manakah hal-hal yang membawa pengaruh buruk yang harus benar-benar ditangani. Ataukah sebenarnya pemerintah melihat, tetapi bagi mereka penyusunan rancangan politik untuk mengemban kekuasaan merupakan tujuan utama untuk memperbaiki bangsa? Undang-undang dijadikan borgol, himbauan dari nurani diabaikan.

Law Enforcement atau penegakan hukum memang sngat penting, tetapi jika kasus seperti Gus Roy ini saja seakan ingin segera diselesaikan. Bagi rakyat, tentu saja ironis dimana banyak hal-hal yang lebih menistakan agama tetapi sepertinya tidak terlalu diperhatikan.

Lagipula, hukum dan undang-undang bukanlah satu-satunya cara mengatasi segala permasalahan di negri ini. Kita semua harus bersama-sama melakukan perbaikan. Baik itu dengan jalan mengemban pendidikan, mengontrol diri sendiri dan melakukan himbauan etis kepada berbagai pihak.

Sekian guratan pikiran saya untuk kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi.