Archive for November 13th, 2012

RPTKA dan IMTA


Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA)

 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Pasal 43 ayat (1) :

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dishakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 43 ayat (4) :

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri à Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : KEP.228/MEN/2003

 

KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA

Pasal 3 :

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (IMTA)

Pasal 4 :

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

  1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  3. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
  4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  5. Bagan struktur organisasi perusahaan
  6. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping à tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasa; 45 ayat (2) UU No.13 Thn 2003)
  7. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku à berdasarkan UU No.7 Tahun 1981

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan ybs
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
  6. Lokasi kerja
  7. Jangka waktu penggunaan TKA
  8. Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA
  9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Pasal 6 :

Permohonan RPTKA disampaikan kepada Dirjen (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja)

Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009

Pasal 1 angka 36

Permohonan RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan IMTA adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan TKA dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

 

RPTKA

Pasal 1 angka 37

RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan TKA yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA

Pasal 56

1)     Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh pengesahan RPTKA

2)    Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman pendaftaran penanaman modal/Izin prinsip penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Depkumham dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan
  3. Keterangan domilisi perusahaan dari Pemda setempat
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Dirjen terkait, khusus bagi jabatan antara lain Subsektor Migas, pertambangan umum, dll
  8. Permohonan yang ditandatangani Direksi perusahaan
  9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan

 

VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Pasal 58

1)     TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja  (VUB) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan RI di LN

2)    Untuk mendapatkan VUB, pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh VUB (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi.

3)    Permohonan rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA
  2. Rekaman paspor TKA ybs yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh ybs
  4. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bhs. Inggris atau terjemahannya dalam Bhs.Ind oleh penerjemah tersumpah
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris
  6. Rekaman surat penunjukan TKI pendamping
  7. Pas photo berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

 

IMTA

Pasal 59 ayat 3

Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan
  2. Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans
  3. Rekaman Polis asuransi
  4. Rekaman surat pemberitahuan pemberian Visa
  5. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
  7. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau komisaris

 

SURAT KUASA

Pasal 63 ayat 1

Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP-BKPM, PTSP-PDPPM atau PTSP-PDKPM dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermaterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.

Peran Notaris dalam RUPS/LB


Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Selain akta otentik, terdapat jenis akta lain yaitu akta bawah tangan. Perbedaan antara akta otentik dengan akta bawah tangan antara lain adalah pada kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorialnya.

Jenis akta :

  1. Akta otentik : yaitu akta yang seluruh prosesnya dibuat oleh notaris, mulai dari penyusunannya sampai penandatanganannya.
  2. Akta bawah tangan, terdapat beberapa macam yaitu :
    1. Akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa kehadiran atau keterlibatan notaris
    2. Akta yang dibuat oleh parapihak tanpa kehadiran notaris, tapi lalu kemudian didaftarakan ke notaris
    3. Akta bawah tangan yang dibuat para pihak yang lalu dilegalisasi di hadapan notaris. Artinya proses pembuatannya dilakukan oleh para pihak, tidak melibatkan notaris, tetapi pada saat penandatanganan dilakukan di hadapan notaris

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah :

  1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
  2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dll).
  3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

  1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara. Dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya mengenai sesuatu yang dilakukan pihak lain. Notaris benar-benar bertanggungjawab atas kebenaran isi dari akta tersebut. Contoh akta ini adalah berita acara rapat pemegang saham, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel
  2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij, akta ini dibuat oleh notaris berdasarkan keteranganketerangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Kehendak para pihak dicantumkan dalam akta tersebut oleh notaris.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

suatu akta otentk memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo pasal 285 RBG adalah : sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:

  1. Ketua Rapat
  2. Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik.

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu :

1)      Secara di bawah tangan (underhand) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.

2)      Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

Adapun bunyi pasal 90 tersebut adalah :

1)      Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

2)      Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris

 

Secara di bawah tangan (underhand)

Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegang saham Perseroan Notulen/Risalah

RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.

Penandatangan dengan Akta Notaris

Notulen/Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT

Perubahan Gugatan


        I.            DASAR HUKUM

Perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, tetapi diatur dalam Rv (Rechtsvordering) yaitu pasal 127, yang berbunyi :

Pasal 127 Rv

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Selain itu, ada juga beberapa yurisprudensi atau putusan MA yang bisa dan sering dijadikan dasar hukum mengenai praktik perubahan gugatan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :

Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 :

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 :

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair

Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan)

Putusan MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 :

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara); sehingga terjadi perubahan subyek hukum gugatan (Vide = Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970 :

Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;

Putusan MA-RI No.334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972 :

Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR;

      II.            PENGERTIAN

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya.

Dari beberapa putusan MA di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan gugatan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan:

  1. Tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata
  2. Tidak menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan tergugat
  3. Tidak mengakibatkan perubahan posita
  4. Tidak merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan
  5. Tidak mengakibatkan perubahan subyek hukum dalam gugatan

 

    III.            WAKTU PENGAJUAN

Perubahan isi gugatan selama memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diajukan dalam jangka waktu:

  • Sebelum hakim membacakan surat gugatan.

Jika perubahan diajukan sebelum hakim membacakan gugatan, maka perubahan ini tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

  • Setelah hakim membacakan gugatan, sebelum tergugat mengajukan jawaban (pasal 127 Rv)

Jika perubahan diajukan setelah hakim membacakan gugatan, hal ini diperbolehkan selama tergugat belum memberikan jawaban. Tetapi pengajuan ini memerlukan persetuuan dari tergugat

Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan.

Dasar Hukum :

Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :

Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut

 

    IV.            PERSYARATAN PENGAJUAN

Peraturan mengenai syarat mengajukan perubahan gugatan tidak terdapat dalam Pasal 127 Rv.  Namun, dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh MA, terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

a.       Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:

–          Diajukan pada hari sidang

–          Dihadiri oleh para pihak

Dari ketentuan tersebut, penggugat juga tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:

–          Di luar hari sidang

–          Pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Tujuan dari syarat-syarat formil ini adalah untuk melindungi kepentingan tergugat dalam membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat, maka akan dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.

b.    Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:

–          Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan

–          Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

c.    Tidak menghambat acara pemeriksaan

Dalam hal ini, perubahan gugatan tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan di pengadilan. Apabila perubahan gugatan tersebut menghambat jalannya pemeriksaan, maka akan menjadi masalah baru lagi di antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti bertambahnya jangka waktu proses pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian perkaranya.

Sita Jaminan


PERMOHONAN SITA JAMINAN

I.      DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

1.       Dasar Hukum Sita Jaminan

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2.       Dasar Hukum Sita Jaminan oleh Kreditur

Ketentuan pasal 1131 BW menyatakan bahwa:

“Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimwa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal  dengan Hipotik.

3.       Dasar Hukum Sita Harta Bersama (Sita Jaminan oleh Suami/Istri dalam proses perceraian)

Undang-undang no.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 24 ayat 2 huruf c :

”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Sita Jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak dari pemilik hak dari suatu barang atau harta, agar terjamin bahwa tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak kreditur terhadap piutangnya, agar terjamin pelunasannya. Dalam proses Sita Jaminan, terdapat larangan sebagai berikut :

  1. Memindahtangankan atau jual beli harta yang disita
  2. Dilarang menyita hewan atau barang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian dari tersita (pasal 197 HIR dan 214 Rbg)

 II.      JENIS-JENIS

Sita Jaminan dapat berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Sita Jaminan adalah untuk melindungi hak dari pemohon, bukan menciptakan hak baru. Beberapa jenis Sita Jaminan antara lain sebagai berikut :

1.       Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)

–          Adalah sita atas barang milik penggugat yang berada pada penguasaan tergugat

–          Sita terhadap barang bergerak

–          Tidak perlu ada alasan/dugaan, sebab barang yang dimohonkan adalah milik pemohon sendiri

2.       Sita Marital

–          Adalah sita terhadap harta bersama suami/istri dalam proses perceraian

–          Sita terhadap barang bergerak

3.       Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag)

Adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (tergugat) sebagai jaminan pelunasan utang

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)

–          Sita terhadap barang tetap/tidak bergerak milik debitur (Ps. 227, 197,198, 199 HIR 261, 208,214 Rbg)

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)

 

III.    SYARAT-SYARAT

1.       Perlu adanya alasan/dugaan yang kuat

Sesuai dengan Pasal 226 HIR , untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan.

Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR , elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan. Dan dalam proses ini, termohon perlu juga didengan pendapat atau keterangannya menyangkut dugaan pemohon, sehingga hakim dapat menilai apakah perlu dilakukan sita atau tidak.

2.       Pihak yang mengajukan adalah memang pihak yang berhak

  1. Dalam Sita Revindicatoir, pihak yang berhak adalah pihak yang secara sah memiliki barang/harta yang dimohonkan
    1. Dalam Sita Marital, pihak yang berhak mengajukan adalah suami/istri dalam suatu proses perceraian
    2. Dalam Sita Conservatoir, pihak yang berhak mengajukan adalah kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur
  2. 3.       Obyek yang dimohonkan harus jelas
    1. Dalam Sita Revindicatoir, obyek permohonan adalah benda bergerak milik pemohon yang berada didalam kekuasaan termohon. Permohonan ini tidak dapat diajukan terhadap barang tidak bergerak/barang tetap, sebab kemungkinan untuk memindahtangankan benda tetap tidak semudah benda bergerak.
    2. Dalam Sita Conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah:

–   barang bergerak milik debitur
–   barang tetap milik debitur, dan

–   barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga).

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat.

 

IV.      PROSES PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

Prosedur peletakan sita jaminan adalah sebagai berikut :

A.      Pengajuan Sita Jaminan Conservatoir

  1. Diajukan bersamaan dengan gugatan

Tata cara pengajuan untuk cara ini adalah sama dengan pengajuan gugatan biasa

  1. Diajukan terpisah dari gugatan

–  Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kediaman pihak yang menguasai barang yang dimohonkan.

–  Membayar biaya peletakan CB (Conversatoir Beslag) dan administrasinya

B.      Proses Pemeriksaan

    1. Persidangan dibuka untuk umum
    2. Pembacaan permohonan peletakan sita jaminan
    3. Mempersilahkan para pihak untuk memberi tanggapan (khusus untuk jenis sita revindicatoir, pihak tersita tidak perlu didengan pendapatnya)
    4. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon
    5. Penetapan hakim (menerima atau menolak permohonan tsb)
  1. C.      Proses Pelaksanaan Sita Jaminan
    1. Panitera menunjuk Jurusita/Js.Pengganti
    2. Memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan, dan memerintahkan para pihak untuk hadir, serta pemberitahuan kepada pihak instansi terkait (jika ada)
    3. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan dihadiri 2 orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara
    4. Melakukan pelaporan bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek ybs. Jika barang tetap dan bersertifikat, laporan dilakukan laporan ke BPN. Sedangkan jika barang bergerak, laporan dilakukan ke Kelurahan setempat.
    5. Menyerahkan Berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada Majelis Hakim