Dapatkah sebuah badan hukum dapat memiliki tanah? Dalam bentuk seperti apakah kepemilikan itu? Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

Pasal 4 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hakatas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pasal tersebut mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah:

  1. Perorangan (sendiri)
  2. Perorangan (bersama-sama)
  3. Badan Hukum

Dengan begitu, terjawablah sudah pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bahwa suatu badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah.

Mengenai batasan kepemilikan atas tanah oleh suatu badan hukum diatur dalam pasal 21 ayat (2) UUPA, yaitu bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki tanah. Penetapan pemerintah tersebut yaitu pada PP No. 38 Tahun 1963 – LN.1963-61. Adapun badan hukum yang ditetapkan boleh memiliki tanah (hak milik) menurut PP tersebut adalah :

  1. Bank yang didirikan oleh negara
  2. Perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958
  3. Badan-badan keagamaan yang ditujuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri Agama
  4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian setelah mendengar dari Menteri kesejahteraan sosial

Selain keempat macam badan hukum yang ditetapkan pemerintah itu, sebuah badan hukum hanya boleh memiliki Hak atas tanah yang lainnya selain Hak Milik, tetapi itupun dengan pembatasannya masing-masing.

Sebagaimana diatur dalam UUPA bahwa hak atas tanah tidak hanya terdiri dari hak milik saja, tetapi juga ada jenis hak-hak atas tanah lainnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu bahwa hak atas tanah yang disebut dalam pasal 4 ayat (1) di atas, terdiri dari :

  1. Hak Milik (HM)
  2. Hak Guna Usaha (HGU)
  3. Hak Guna Bangunan (HGB)
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak membuka tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53

Dari kesemua hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1), yang dapat dialihkan adalah HM, HGU, HGB dan Hak Pakai saja.

Hak Milik (diatur pada Bagian III UUPA, pasal 20 – 27)

Hak Guna Usaha (UUPA pasal 28 – 34)

–          Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak menggunakan tanah yang dikuasai negara.

–          Diperuntukkan untuk pertanian, perikanan, peternakan.

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

–          Minimal luas tanah 5 Ha dan maksimal 25 Ha, atau lebih dengan ketentuan khusus .

–          Jangka waktu pemberian paling lama adalah 35 tahun.

–          Terjadi karena penetapan pemerintah.

Hak Guna Bangunan (UUPA pasal 35 – 40)

–          Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (bisa thd tanah negara atau tanah hak milik)

–          Jangka waktu paling lama 30 tahun

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

–          Jika terhadap tanah negara, HGB terjadi karena penetapan pemerintah

–          Jika terhadap tanah hak milik, terjadi karena perjanjian otentik

Hak Pakai (UUPA pasal 41 – 43)

–          Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah negara/tanah milik orang lain

–          Terjadi karena keputusan pemerintah atau perjanjian dgn pemilik

–          Dapat dilakukan dengan Cuma-Cuma atau dengan pemberian bayaran/jasa

–          Dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum Indonesia ataupun asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

–          Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

–          Jika HGB terhadap tanah negara, pengalihan hanya dapat terjadi dengan ijin dari pejabat berwenang

Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah lebih lanjut diatur dalam PP No.13 Tahun 1996