Posts from the ‘Umum dan Sosial’ Category

2010 in review


The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 7,700 times in 2010. That’s about 19 full 747s.

In 2010, there were 27 new posts, growing the total archive of this blog to 44 posts. There were 9 pictures uploaded, taking up a total of 493kb. That’s about a picture per month.

The busiest day of the year was November 30th with 85 views. The most popular post that day was Iron Jawed Angels – Film.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.co.id, id.answers.yahoo.com, lintasberita.com, id.wordpress.com, and facebook.com.

Some visitors came searching, mostly for hallux valgus, bacaan sholat lengkap, arti bacaan sholat lengkap, bacaan shalat lengkap, and iron jawed angels.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Iron Jawed Angels – Film April 2010
6 comments

2

Arti Bacaan Shalat lengkap June 2009
6 comments

3

Sekilas di Balik High Heels February 2009
6 comments

4

Promosi, Forum Diskusi dan Menghias Blog WordPress April 2010
17 comments

5

Inpres No.9 Thn 2000 ttg Pengarus Utamaan Gender (PUG) May 2010
1 comment

Iklan

FPI Serang Waria dalam Pelatihan Hukum dan HAM


30 April 2010, Front Pembela Islam (FPI) lagi-lagi melakukan aksinya terhadap waria. Kelompok masyarakat yang termarginalkan (terpinggirkan) ini entah kenapa sering kali menjadi sasaran aksi FPI dalam beberapa tahun terakhir, selain target tempat-tempat hiburan tentunya.

FPI melakukan penyerangan terhadap sejumlah waria yang sedang mengikuti sebuah acara pelatihan Hukum dan HAM, yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta. Para waria-waria ini merupakan perwakilan waria dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sebagai warga negara Indonesia tentu juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas, yaitu tentang Hukum dan HAM. Lalu apa yang menyebabkan FPI sampai menerobos masuk ke ruangan acara berlangsung dan memaksa agara acara dihentikan?

Menurut beberapa sumber, penyerangan terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Acara tersebut digelar di hotel Bumi Wiyata, Depok. Acara pelatihan ini rencananya berlangsung selama tiga hari. FPI tiba-tiba saja masuk se dalam ruangan sambil berkoar “Allahu Akbar…” dan menyatakan agar acara tersebut segera dihentikan. Ada yang menyebutkan bahwwa mereka sempat memecahkan gelas-gelas dan piring-piring. (Mungkin mereka kira itu tidak dibeli dengan uang). Mereka juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi. Sangat disayangkan orang-orang yang beraksi atas nama Tuhan ini malah membuat diri mereka semakin tampak ‘bodoh’ saja.

Front Pembela Islam (FPI)

Ada yang mengatakan bahwa aksi pembubaran paksa ini terjadi lantaran tidak meminta izin kepada tokoh masyarakat dan polisi. Tetapi menurut Merlyn Sofjan, acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, jadi tentu saja segala keperluan dan prosedur yang seharusnya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Pengurus pusat FPI mengatakan mereka tidak tahu-menahu tentang kejadian ini karena penyerbuan dilakukan oleh anggota FPI wilayah Depok

Komisioner Komnas HAM, Hesti Armi Wulan, mengatakan FPI Kota Depok tidak bisa membubarkan acara ini begitu saja. Apapun acara yang diselenggarakan, sambung Hesti, sudah dilindungi undang-undang. Sehingga tanpa mengantongi surat izinpun acara tersebut masih bisa berlangsung. “Ironisnya, polisi juga ikut-ikutan membubarkan. Kami tetap akan menggelar acara ini sampai selesai,” tegasnya.

Para waria dan juga Komnas HAM sangat menyesalkan aksi anarkis dari FPI ini. Acara yang mungkin saja dianggap kontes waria ini sebenarnya sama sekali bukanlah sebuah acara kontes, melainkan pelatihan Hukum dan HAM. Acara ini selain bermanfaat positif, juga tidak mengganggu warga sekitar.

Aksi kekerasan dan main hakim sendiri seperti ini sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan oleh agama islam. Tapi sangat disayangkan, mereka (FPI) malah melakukan aksi ini atas nama Tuhan. Bahkan ada waria yang mengatakan bahwa, “Waria juga ciptaan Tuhan. Dengan kata-kata yang mereka ucapkan itu, kami yakin kami lebih mulia dari mereka.”

Waria, dianggap sebagai ‘mahkluk terkutuk’ dan FPI meyakinii bahwa Tuhan juga mengutuk mereka. Tetapi, itu adalah pendapat golongan mereka, tidak mencerminkan agama islam dan umat islam secara keseluruhan, apalagi pendapat Tuhan..

waria dalam pelatihan hukum dan HAM

Waria, selama ini menjadi sekumpulan orang-orang yang terpinggirkan dan seakan tidak diterima di masyarakat. Seharusnya kita semua melihat persoalan waria ini dengan kacamata yang lebih luas. Waria juga makhluk Tuhan, mereka juga manusia dan mereka juga warga negara yang mempunyai hak SAMA dengan warga negara lainnya.

Jika waria masih dianggap sebagai ‘sampah masyarakat’ dan dipandang dengan sebelah mata, lalu bagaimana mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak? bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan atau profesi yang layak–sekalipun mereka mempunyai potensi? dan bagaimana mereka bisa hidup layak? Ada juga waria yang memiliki anggota keluarga yang harus dinafkahi.. lalu kemana mereka lari? ke salon? pengamen? atau PSK? tidakkah harkat dan martabat mereka ‘dipaksa’ jatuh karena sikap masyarakat yang menganggap mereka bagai sampah?

Seseorang bisa menjadi waria, disebabkan oleh beberapa hal yang beragam. Antara lain:
1. Faktor bawaan, hormonal, dan sejak lahir.
2. Ada juga yang karena faktor lingkungan. Mungkin saja pola asuh yang salah dari orang tua, atau lingkungan pergaulan yang salah, dsb.
3. Bisa juga karena faktor psikologis, mungkin karena trauma masa kecil, dll.
4. Faktor Ekonomi, karena tdk punya pendidikan layak, tdk bisa mempunyai pekerjaan yg layak pula, tapi panggilan perut terus meraung, maka seseorang tentu membutuhkan uang untuk hidup.
5. masih banyak faktor lainnya, sebaiknya kita memahami permasalahan ini secara meluas.

Terlepas dari pandangan masyarakat terhadap waria sbgmn yang saya uraikan di atas, FPI tidak seharusnya main hakim sendiri. Mungkin saja mereka (FPI) tidak pernah mempelajari permasalahan waria ini, mungkin mereka tidak pernah mau berpikir jauh bagaimana nasib mereka yang terus terpinggirkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, informasi, untuk membela hak-haknya sendiri.

Tidakkah pelatihan Hukum dan HAm merupakan sesuatu yang positif? Pemerintah telah mulai ‘lebih’ memperhatikan nasib para waria yang termasuk kaum marginal di negeri kita ini. Lalu FPi datang secara tiba-tiba mengatasnamakan Tuhan dalam setiap aksinya, menimbulkna kerugian besar bagi banyak pihak lain. Astaghfirullah…

Semoga mereka sadar bahwa manusia telah dibekali otak dan hati, akal dan nurani, intelektual dan moral.. kapan kira2 mereka mau mengaktifkan instrumen itu yang ada pada diri mereka? Semoga islam tidak semakin tercemar dengan adanya aksi-aksi brutal mereka..

Tulisan Terkait dan Sumber:

1. FPI depok bubarkan acara waria

2. Pelatihan Hukum dan HAM diricuh FPI

3. Waria juga Ciptaan Tuhan

4. FPI serbu seminar waria

5. Waria yg menjadi korban akan gugat ke polisi

Pernikahan DiBawah Umur, Pantaskah Dipertahankan?


Sebuah berita mengenai tewasnya seorang gadis cilik karena pendarahan akibat organ reproduksinya rusak setelah berhubungan intim dgn suami yang menikahinya di BAWAH UMUR itu, sampai sekarang masih terngiang di benak saya. Entah kenapa, saya merasa geram sekaligus prihatin oleh fenomena itu, yang mau tidak mau harus kita akui bahwa hal itu bukanlah sebuah kasus yang mudah untuk dijelaskan dan dicari solusinya.

Jika berbicara mengenai pernikahan, yang dianggap sah secara agama, sekalipun pernikahan itu di bawah umur, pasti banyak orang mengkaitkannya dengan ‘Syariah’. Ya…dalam hal ini tentu syariah Islam. Mereka mungkin bertanggap bahwa “Itu kan sah di mata agama.” Kenapa jarang saya mendengar orang berkata “itu kan sah di mata Allah.” Hehe, mungkin emang berbeda ya ‘agama’ dan ‘Tuhan’…

Mungkin juga ada yang bilang “Rasul saja menikahi Aisyah saat masih anak2.” Kenapa ya alas an pembenar yang mereka gunakan biasanya seperti itu, bukannya cari pembenaran dari akal atau pun hati nurani. Well, klo soal yang ini tergantung apa tolok ukur yang dipakai. Klo berbicara sama orang yang memakai SYAHWAT sebagai kacamata dunianya ya tentu tulisan berikut ini tidak nyambung buat mereka. Tapi gak ada batasan kok, siapa saja boleh membaca dan mengkomentari tulisan ini nanti, hanya saja saya lebih menghargai orang2 yangmau memakai AKAL SEHAT dan HATI NURANI nya sebagai tolok ukur dalam melihat semua kejadian di dunia kita ini.

Mengenai istilah “Dibawah Umur” itu saya rasa perlu sedikit dianalisa. Mungkin analisa saya tidak terlalu mendalam, sebab saya bukan seorang pakar. Tapi mari kita coba…
Batas umur yang dimaksud itu tampaknya bagi sebagian orang perlu untuk diberi batas yang jelas. Misalnya saja, ada yang memberi batasan usia bagi seseorang untuk dapat dikatakan ‘Dewasa’ yaitu usia 15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan. Tentunya mereka punya dasar pemikirannya sendiri2. Ada juga yang membatasi dengan ‘keluarnya sperma’ bagi laki2 dan ‘haid’ bagi perempuan. Klo yang ini saya rasa dasar pemikirannya adalah, bahwa kedua hal itu menandakan ‘berfungsinya organ reproduksi’ pada masing2nya. Sehingga, hormon2 reproduksi yang juga menjadi aktif itu menimbulkan ‘kesan ketertarikan pada lawan jenis’ atau biasa disebut sebagai syahwat, birahi, insting, dll. Hal biologis ini klo tidak diatur dgn nilai2 yang baik, memang bisa mengarah pada hal2 yang buruk (mudharat). Maka dari itu, berkaitan dgn faktor biologis, saya pun setuju dgn batasan ini.

Tapi jika dikaikan dgn pernikahan, apakah kita hanya perlu menggunakan faktor biologis saja untuk menentukan batas umur seseorang agar dapat dikatakan “Layak Kawin” (maaf itu istilah dari saya sendiri). Saya rasa, sebagai manusia—yang selain makhluk individu, juga makhluk sosial—kita perlu memperhatikan banyak hal2 lainnya. Batas umur seseorang yang dapat dikatakan Layak Kawin mesti kita ukur dari beberapa aspek lainnya.

Misalnya kesehatan reproduksi.
Seorang gadis kecil yang baru saja mengalami menstruasi memang sudah mempunyai potensi untuk hamil dan mengandung (walaupun tingkat efektifitasnya akan berbeda pada setiap perempuan, karena hal ini juga dipengaruhi hal2 lainnya spt psikologis, nutrisi dan gizi, dll). Tetapi kita ini manusia, bukan hewan, bukan pula “Mesin Beranak”. Perempuan di dunia ini bukan hanya berfungsi sbg BREEDER, mereka sbg manusia juga mempunyai potensi memberikan kontribusi yang lebih dari itu kepada masyarakat, termasuk keluarganya.
Untuk memaksimalkan potensi itu, seorang manusia (baik laki2 maupun permepuan) tentu membutuhkan pendidikan yang baik, kesehatan yang menunjang dan berbagai macam hal lainnya.

Berkaitan dgn kesehatan reproduksi, setiap perempuan berhak untuk mengetahui masalah kesehatan organ reproduksinya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya, apa organ2nya, apa penyakit2 berbahaya yang potensial serta penyebabnya, serta bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, berkaitan dengan HAK, setiap perempuan berhak untuk menentukan ia mau melahirkan atau tidak, memberi jarak kelahiran bagi anak2nya, dll.

Tapi, seberapa banyakkah perempuan yang bisa dengan mudah mengakses informasi mengenai semua itu? Hal ini mungkin bukan berarti bahwa ada pihak yang dgn sengaja menghalang2i perempuan memperoleh informasi mengenai kepentingannya, tapi banyak perempuan yang tidak/belum memiliki kesadaran seberapa penting bagi dirinya untuk memperoleh informasi itu.

Anggap saja seperti ini… ada seseorang yang mempunyai rumah dgn taman yang luas, di taman itu ada begitu banyak bunga Rosella. Setiap hari ia merawat bunga2 itu. Ia sangat senang memiliki banyak bunga di tamannya, sebab bunga2 itu indah dipandang. Ia sama sekali tidak tau bahwa bunga Rosella memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Suatu hari, tetangganya memberitahunya bahwa bunga Rosella yang ia miliki di tamannya itu bisa dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh. Mulai saat itu barulah ia sadar bahwa selama ini ia tidak memanfaatkan sebuah potensi yang—padahal—selama ini berada tepat di depan matanya. Dari analogi tersebut, dapat dipetik pelajaran bahwa penting sekali untuk membangun ‘kesadaran’ bagi kita semua, sehingga dgn sendirinya orang yang sudah memiliki kesadaran akan berupaya melakukan hal2 yang baik bagi dirinya, hal2 yang merupakan Haknya, dll.

Hal lainnya adalah Hak Asasi Manusia.
Telah saya bahaw sedikit di atas, bahwa setiap perempuan berhak untuk menentukan apakah ia mau hamil dan melahirkan atau tidak, ia uga berhak menentukan jarak kelahiran anak2nya, serta menentukan pilihan mengenai penggunaan alat kontrasepsi.

Tetapi jika melihat konteks, hal semacam ini tentu tidak dapat serta merta kita berlakukan bagi semua lapisan masyarakat. Kita memang mesti melihat realita yang ada. Tapi kasus tewasnya gadis cilik itu merupakan puncak kesedihan saya terhadap fenomena nikah muda yang masih juga sering terjadi di Indonesia, terlebih lagi, banyak yang melegalkannya atas dasar agama.

Perempuan merupakan manusia yang juga mempunyai hak untuk dicerdaskan, disadarkan bahwa hidupnya bukan hanya untuk menjadi istri seseorang, tetapi menjadi bagian dari umat manusia. Perempuan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk memiliki kehidupan sosial bersama teman-teman dan rekan-rekannya. Mengemban pendidikan, bekerja dan berpenghasilan, atau segala hal independent lainnya.

Pada dasarnya, pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mutlak akan menghalangi perempuan memperoleh hak-haknya. Tidak semua pernikahan seperti itu, memang, masih banyak orang yang bisa terus sekolah walaupun sudah menikah, masih bisa bekerja, mengembangkan diri, bersosialisasi, berorganisasi dan memberikan kontribusi pada sekitarnya. Ini tentu baik sekali jika pernikahan bukanlah hal yang menghalangi.

Tapi, coba saja kita bayangkan jika anak berusia 13 tahun menikah, dalam keadaan yang mungkin belum memiliki pengetahuan seksual yang cukup (apalagi kesehatan reproduksi) ia mesti hamil, melahirkan, merawat anak, melayani suami, mengurus rumahtangga. Bukankah itu sosok istri yang ideal bagi mereka? Entah ukuran apa yang mereka gunakan ini.

Kembali pada batas umur, kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan tentu berbeda-beda, bahkan ada orang yang sampai umur 30 tahun masihjuga belum siap menikah. Hal ini bisa saja disebabkan faktor psikologis, ekonomi, dll. Jadi batas umur untuk dikatakan layak nikah tidak seharusnya ditentukan dgn saklek.

Kini kita beralih pada Faktor ekonomi.
Terutama di daerah dan desa2, seperti masih banyak orang tua yang menikahkan anak gadisnya Karena faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa kemiskinan dan kebodohan masih merupakan masalah utama di negeri ini yang imbasnya dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua2 semacam ini. Bukan salah mereka utnuk menjadi orang miskin. Bukan juga salah mereka tidak memiliki kesadaran. Tapi tidakkah hal ini menggerus perasaan setiap orang…

Masalah yang sistematis semacam itu, tidak akan cukup dibahas di halaman blog yang sempit ini, mungkin nanti pembaca akan bosan duluan…jadi tidak perlu saya teruskan.

Kini saya beralih pada peran Negara dalam mengatur masalah pernikahan dini atau dibawah umur. Sebiah instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam mengatur mengenai perkawinan (pernikahan) adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam UU itu telah disebutkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun. Dalam kondisi tertentu, bagi yang belum berusia 21 tahun tapi mau melangsungkan perkawinan, mesti meminta izin dari orang tua/walinya terlebih dahulu, dan dibolehkan menikah dgn persyaratan tertentu, salah satunya adalah usia. Bagi laki2 minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 dari UU tersebut.

Menurut Anda, perbedaan batas umur itu disebabkan apa?

Selanjutnya, mengenai pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Saya yakin hal ini sudah dipahami banyk orang bahwa, perkawinin yang sah menurut UU ini adalah yang dicatatkan tentunya, sehingga perkawinan2 yang dilakukan sekalipun menurut aturan agamanya masing2 sah, tetapi jika tidak dicatatkan, maka tidaklah sah di hadapan Negara (bagi orang Islam biasa disebut nikah siri). Hal ini berkaitan dengan administrasi.

Mengenai pentingnya dan manfaat pencatatan pernikahan tidak akan saya bahas di sini, tetapi berkaitan dengan fenomena nikah siri, saya hanya ingin menyampaikan secuil pendapat saya saja.
Sampai saat ini, Negara belum bisa mengatur ranah “agama” dalam kaitannya dengan nikah siri, sebab Indonesia ini bukan Negara agama, Indonesia adalah Negara sekuler. Sehingga tidak mempu menjamah wilayah itu dengan instrument hukum spt Undang-Undang. Sejak berlakunya UU perkawinan, masih banyak juga masyarakat yang melakukan nikah siri. Ada yang dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, ada juga yang iseng karena mau poligami, ada juga yang karena faktor ekonomi, ada juga yang karena mau melegalkan perselingkuhan, ada yang karena kemiskinan dan kebodohan.

Berkaitan dengan nikah dibawah umur, misalnya ada seorang laki2 yang menikahi gadis berumur 13 tahun, mungkinkah ia menikahi gadis itu secara sah? Tidak mungkin kan/ maka apalagi kalo bukan nikah siri. Sedangkan nikah siri adalah hal yang belum bisa terjamah oleh Negara, sebab itu masuk ke dalam ranah kehidupan beragama. (Nampak sedikit ironis saat saya mengetik kata ‘beragama’).

Well… berhubung banyaknya penyalahgunaan ketentuan nikah siri yang terjadi di masyarakat kita, dan korbannya terutama kaum perempuan, maka baru2 ini, ada upaya pemerintah untuk mengatur pernikahan siri (termasuk resiko pernikahan di bawah umur, nikah kontrak dan poligami) yaitu dalam prolegnas (program legislasi nasional). Di sana pemerintah menggodok sebuah RUU yang mengatur masalah perkawinan, yang salah satunya mengatur ttg nikah siri. Pemerintah memang tidak bisa mengeluarkan atura2 tertentu yang secara langsung mengatur agama masyarakat, baik itu Islam, Kristen, hindu, Buddha. Tapi saya melihat keseriusan upaya ini karena pemerintah tetap berupaya menekan resiko kerugian nikah siri dan nikah di bawah umur, dgn menyandang kepentingan administratif. Saya harap peraturan ini dapat dimatangkan sebaik-baiknya sebelum akhirnya disahkan. Agar peraturan yang dimaksudkan mengatur kepentingan segenap warga Negara dapat mencapai tujuannya.

Tulisan saya diatas memang belum cukup, saya masih belum membahas kaitannya dgn UU HAM dan UU Perlindungan Anak, tapi insyallah akan saya tulis pada halaman lainnya.

Tulisan Terkait:
1. Pernikahan Dini dan Dampaknya
2. Pernikahan Dini, Tingginya Angka Perceraian (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
3. Pernikahan Dini dari Women Site

Gadis cilik mati setelah pernikahannya


Hari ini saat saya sedang browsing berita internasional di Yahoo!, tiba2 saya tertarik untuk membaca berita2 dari Timur Tengah, maka saya menKlik tautan ke kumpulan berita Timur Tengah. Dari beberapa judul yang muncul, ada sebuah judul yang membuat saya penasaran, kemudian saya membukanya. Berita itu cukup singkat, tidak terlalu banyak, mungkin sekitar setengah halaman ini. Tapi setelah membaca artikel berita itu, hati saya langsung terenyuh. Saya tidak dapat mengatakan ini terasa seperti sakit hati, tetapi ada sebuah gejolak dalam hati saya yang membuat saya hampir menangis, tapi juga geram. Saya rasa ini semacam gejolak kemanusiaan. Tidakkah semua manusia pada dasarnya diberi Hati Nurani untuk digunakan? tetapi kira2 dimana hati nurani orang2 yang ada dalam berita berikut ini.

Dalam berita itu dikatakan bahw aseorang gadis cilik berusia 13 tahun telah meninggal, beberapa saat setelah pernikahannya. Tidakkah Anda berpikir tentang sesuatu? Mungkin Anda belum menyangka apa yang membuat gadis kecil yang seharusnya masih bisa punya masa depan cerah itu lantas meninggal di usianya yang masih 13 tahun.

Ciut hati saya setelah membaca bahwa gadis kecil itu meninggal diakibatkan pendarahan, setelah berhubungan intim…. organ reproduksinya rusak… tidakkah ia menderita sebelum meninggal? tidak ada yang tau.. tapi , dimanakah hati nurani mereka?

Apakah orang yang telah menikahi dan menyetubuhinya itu telah merasakan kesenangan terlebih dahulu sebelum gadis itu menderita karena pendarahan setelah itu, organ reproduksinya rusak, karena belum masanya ia mengalami hubungan intim, mugnkin seharusnya itu masih merupakan masa2nya bermain bersama teman2 sebayanya, masanya mengenyam pendidikan, lulus dari sekolah dan melanjutkan ke universitas, memasuki dunia mahasiswa, menuntut ilmu untuk lulus dan menyandang gelar sarjana, membuat orang tuanya bangga… mungkin setelah itu dia menikah tapi ia bisa bekerja, mandiri, sukses, bahagia. setiap orang memang punya porsinya masing2 tapi bagaimana ia bisa berusaha jika sebelum masa itu datang, nyawanya telah harus pergi dikarenakan hal sepeti itu? Hinakah? pantaskah?

Tidakkah harus ada orang yang memikirkan kemungkinan gadis kecil itu kelak menjadi perempuan dewasa yang mandiri, mungkin duduk di sebuah Desk dengan komputer dihadapannya, menulis, berbagi, bahagia.

Tuhan… tidak mungkin ini suatu hal yang benar bukan? Tidakkah seharusnya orang tua memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada anaknya? mengapa banyak orang membiarkan anak2 gadisnya dinikahi laki2, yang kemudian menidurinya, memberinya makan, menidurinya, menghamilinya… Tuhan…

Semoga hal semacam ini menggugah hati manusia2 yang masih mau mempergunakan nuraninya. Tidakkah banyak orang yang menetang ketentuan nikah muda “semuda itu”? tidakkah mereka peduli terhadap kesehatan reproduksi seseorang? apakah mencegah “zina” lebih penting daripada “mencegah kematian akibat nikah dini”? apakah faktor ekonomi penyebabnya? apakah orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak gadisnya kemudian menikahkannya? tidakkah mereka tau mereka bisa memperjuangkan beasiswa? bukan nikah solusinya?

Pertanyaan saya yang membuat saya semakin geram adalah: sempatkah gadis cilik itu merasa bahagia atas pernikahannya sebelum ia akhirnya harus mati dengan cara seperti itu?

(berita ini bisa Anda lihat di sini)

Esensi Penistaan Agama yang bagaimana lagi?


Sebagaimana kita tahu pada bulan mei tahun 2005 adanya fenomena praktek shalat dengan dua bahasa yang dicetuskan oleh Yusman Roy, pemilik salah satu ponpes di Lawang, Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak respon kontra dari golongan-golongan masyarakat maupun aparat bahkan MUI. Peristiwa tersebut membawa Yusman roy, atau yang biasa dikenal dengan Gus Roy itu, ke balik jeruji besi. Ia dipidana dengan jeratan pasal 156 KUHP mengenai penistaan agama.

KUHP 156: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 thn barang siapa dengan sengaja di dpn umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yg pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan thd suatu agama yg dianut di ind
b. dgn maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yg bersendikan ketuhanan YME

Perlu diketahui bahwa pencetusan praktek shalat dengan dua bahasa itu bukanlah semata-mata pencetusan ide yang dimaksudkan untuk menistakan suatu agama ataupun menyimpangi ajarannya. Menurut analisa tertentu, shalat dengan dua bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kekhusyu’an dalam shalat. Secara logika, dengan memahami makna bacaan shalat pastinya kita akan lebih mudah mendapatkan kekhusyu’an dalam shalat itu sendiri jika dibandingkan dengan kondisi dimana kita tidak memahami arti atau makna dari apa yang dibaca.

Tetapi jika hal semacam itu dikategorikan penistaan agama, bagaimana dengan efek westernisasi dan modernisasi yang tidak sesuai dengan nila-nilai agama di Indonesia? Saya tidak bicara mengenai satu agama tertentu, tapi semua agama utama yang ada di Indonesi pada dasarnya menganut ajaran moral yang baik pastinya. Saya yakinn tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan legalisasi bisnis prostitusi, hiburan malam, lemahnya pengawasan thd praktek pelacuran hampir di setiap sudut belahan negri ini. Tidak hanya itu, adanya dukungan terhadap fenomena tayangan televisi yang tidak mengandung unsur pendidikanpun sangat berpengaruh terhadap kemunduran moralitas bangsa baik di segi hukum, sosial budaya, maupun agama.

Dewasa ini, kita lihat banyaknya produk-produk media yang berdampak buruk terhadap budaya, pendidikan dan moral agama bangsa kita. Dengan dalil kebebasan berpendapat dan berkarya, para produser film memproduksi film-film layar lebar yang berorientasi seks. Dengan dalil hiburan dan pangsa pasar, para produser memproduksi jenis acara infotainment yang isinya tidak lain dari ‘mengubek-ubek’ kehidupan pribadi para selebriti. Hal-hal semacam itu sangat menyimpang dari ajaran agama yang menyungsung moral dan akhlak baik. Juga sangat merugikan masyarakat yang belum memiliki kesadaran, bahwa mereka mempunyai hak atas pendidikan yang layak. Tapi nampaknya pemerintah tidak benar-benar paham bagaimanakah bentuk penistaan agama yang sebenarnya.

Nampaknya pemerintah tidak melihat manakah hal-hal yang membawa pengaruh buruk yang harus benar-benar ditangani. Ataukah sebenarnya pemerintah melihat, tetapi bagi mereka penyusunan rancangan politik untuk mengemban kekuasaan merupakan tujuan utama untuk memperbaiki bangsa? Undang-undang dijadikan borgol, himbauan dari nurani diabaikan.

Law Enforcement atau penegakan hukum memang sngat penting, tetapi jika kasus seperti Gus Roy ini saja seakan ingin segera diselesaikan. Bagi rakyat, tentu saja ironis dimana banyak hal-hal yang lebih menistakan agama tetapi sepertinya tidak terlalu diperhatikan.

Lagipula, hukum dan undang-undang bukanlah satu-satunya cara mengatasi segala permasalahan di negri ini. Kita semua harus bersama-sama melakukan perbaikan. Baik itu dengan jalan mengemban pendidikan, mengontrol diri sendiri dan melakukan himbauan etis kepada berbagai pihak.

Sekian guratan pikiran saya untuk kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi.

Julia Perez mencalonkan diri, Koran mengambil Sensasi


Isu seputar rencana Julia Perez alias JuPe untuk mencalonkan diri sebagai bupati Pacitan memang telah mengundang kontroversi yg hangat. ada sebagian besar orang yang mendukungnya, terutama di situs jejaring sosial ‘facebook’. tapi tidak sedikit juga kalangan yang menentangnya. yaaahhh…. coba saja kita pikir baik2, orang dengan kualitas semacam itu kok mau menjadi bupati, mau memimpin dan memanage sebuah wilayah kabupaten. saya sich bukannya underestimate sama mbak JuPe, tapi ya ini kan menyangkut kepentingan umum, jadi sudah seharusnya kita kritisi. jangan jadikan ini cuma ajang ‘seneng2an’ aja. saya juga gak tau motivasi mbak JuPe di balik niatan itu sebenernya apa, mungkin aja mau menaikkan popularitas, ato memuaskan keinginan dirinya semata, ato bahkan ada pihak2 yg dengan sengaja ‘memanfaatkan’ ketenaran beliau. tapi ini cuma presiksi lohh.. ya saya sich positif thinking aja, semoga mbak JuPe bener2 serius dgn niatannya itu.

tapi sekalipun beliau serius, ada beberapa hal lagi yg mesti diperhatikan. misalnya kualitas pendidikan dan pengetahuannya thd isu politik dan hukum, fakta dan keadaan Pacitan sebenarnya, serta segala hal yg menyangkut kredibilitas seseorang untuk dapat dikatakan ‘pantas’. saya yakin segala hal itu bisa dipelajari, tapi tidak dalam waktu yg singkat kan’?
selain itu, untuk menjadi seorang pemimpin yg ideal, saya rasa tidak hanya dibutuhkan ketenaran dan pengetahuan saja, tetapi juga karakter, kepribadian dan etos yang baik. akhlak dan moral juga merupakan hal penting sebagai kualifikasi seorang pemimpin, sekalipun itu hanya Ketua RT. nah….apalagi calon Bupati??

sekarang mari kita semua menilai, apakah seorang JuPe sudah memenuhi berbagai kualifikasi untuk dikatakan ‘pantas’ menjadi seorang pemimpin? itu semua terserah khalayak untuk menilai.

satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan image JuPe yang–tidak dapat dikatakan tidak–kontroversial di mata masyarakat, dan cenderung berkesan erotis, adalah sebuah kutipan di sebuah koran yang saya baca hari ini.

Hari ini di koran JawaPos (1 April 2010), ada sebuah kutipan yang membuat saya terkejut. kutipan2 di rubrik Mr.Pecut memang biasanya agak ‘nyeleneh’. tetapi kali ini kok rasanya agak risih ya, sebuah media pers yg saya hormati tapi menampilkan kutipan semacam itu. saya tidak dapat mengutipnya dengan pasti (maaf) tetapi kurang lebih, isinya mengenai niatan JuPe mencalonkan diri sbg cabup Pacitan (sbgmn tlah saya sebutkan di atas tadi). kemudian komentar di bawahnya, yang biasanya berkesan retoris itu berisi respon bahwa jika JuPe berhasil jadi bupati, maka rapat2 di kantor akan terasa penuh ‘ketegangan’. bagaimana menurut Anda tulisan semacam itu?
belum lagi sebuah gambar ilustrasi yang ditampilkan di bawah tulisan tersebut. seorang wanita berambut panjang hitam, dengan baju merah yang memperlihatkan bahunya, serta digambarkan dengan payudara yang besar (maaf, tidak ada maksud vulgar, ini fakta). saya cukup terenyuh melihat informasi semcam itu di media pers.

hal itu jelas mengandung kesan melecehkan. walaupun kenyataan bahwa JuPe hampir selalu tampil erotis dan sensual, tapi tidak sepantasnya media jurnalistik menampilkan kalimat2 yang mengandung pelecehan semacam itu. saya sangat prihatin. tapi perlu digaris bawahi bahwa keprihatinan saya ini bukan berarti saya mendukung kesensualan JuPe sebagaimana kita tau selama ini.

saya pun juga sangat prihatin dengan sosok JuPe yang seperti itu, saya sangat berharap perempuan2 Indonesia dapat menampilkan diri lebih SMART dan TERHORMAT. dapat mengemban pendidikan yang baik, serta memberi kontribusi bagi kepentingan umum dengan jalur yang baik.

tetapi saya juga berharap media jurnalistik yang seharusnya merupakan media yang mencerdaskan bangsa, tidak lagi melakukan hal2 yang melecehkan semacam itu. saya juga tidak tau apakah JuPe akan keberatan atau tidak seandainya ia tau pemberitaan dan penggambaran dirinya seerti itu di koran, tetapi saya hanya prihatin dengan kepentingan umum. media jurnalistik walaupun mempunyai fungsi komersil dan ekonomi, tetapi harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum (termasuk pencerdasan masyarakat dan pengemban etika dan moral).

sekian guratan pikiran saya di sini. silahkan dikomentari. jika ada yang salah mohon dikoreksi.

Infotainment dan Kepentingan Umum


Oleh Yasmin Zahira, abstraksi dari skripsinya yang berjudul Analisa Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Hukum Pelanggaran Pasal 9 Kode Etik Jurnaalsitik oleh Wartawan Infotainment, 2009.

Pers adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Para pelaku pers disebut jurnalis atau wartawan. Wartawan merupakan sebuah profesi, dengan begitu tentu ia terikat dengan kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik jurnalistik yang mengikat wartawan secara nasional adalah Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Infotainment juga merupakan jenis tayangan jurnalistik dan merupakan bagian dari pers. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan infotainment, diduga adanya pelanggaran terhadap pasal 9 KEJ oleh wartawan infotainment. Pasal tersebut berbunyi: “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum.”

Yang dimaksud wartawan infotainment di sini mencakup wartawan lapangan dan perusahaan pers yang memproduksi infotainment. Perusahaan pers juga tercakup dalam pengertian wartawan dalam pasal tersebut, sebab ia juga merupakan pihak yang melakukan kegiatan jurnalsitik, yaitu mencari, mengolah dan mempublikasikan suatu berita. Sedangkan narasumber adalah setiap orang yang memberikan keterangan secara langsung. Kehidupan pribadi adalah kehidupan seseorang dan keluarganya yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, mencakup fisik, mental, sosial, manajerial, seksual, dsb. Sedangkan kepentingan umum atau kepentingan publik adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan proporsional dan tetap menghargai kepentingan lainnya

Dalam pelaksanaan infotainment, terdapat beberapa pihak terkait yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Antara lain wartawan, perusahaan pers, lembaga penyiaran dan masyarakat (dalam hal ini pemirsa infotainment). Berdasarkan hasil analisa dalam skripsi ini, ternyata di antara kepentingan-kepentingan tersebut, yang dianggap menjadi kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat pemirsa, yang artinya ia harus didahulukan, karena masyarakat mempunyai hak atas informasi yang layak sesuai HAM.

Jadi infotainment sama sekali tidak diperkenankan menerobos wilayah pribadi dari narasumber, kecuali berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana disebut di atas. Atau dengan kata lain, infotainment diperbolehkan melanggar atau menerobos hak pribadi narasumber hanya jika membawa manfaat dan memenuhi hak masyarakat—sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai bentuk dan prosedur pemberian sanksi kepada pelanggar pasal 9 KEJ ini bersifat tertutup. Hanya disebutkan bahwa penilaian akhir terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi terhadap pelanggar kode etik jurnalistik dapat berupa sanksi administratif ataupun pencabutan izin praktik. Sedangkan bagi pihak yang merasa dirugikan, ada upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers.