Perubahan Gugatan


        I.            DASAR HUKUM

Perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, tetapi diatur dalam Rv (Rechtsvordering) yaitu pasal 127, yang berbunyi :

Pasal 127 Rv

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Selain itu, ada juga beberapa yurisprudensi atau putusan MA yang bisa dan sering dijadikan dasar hukum mengenai praktik perubahan gugatan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :

Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 :

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 :

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair

Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan)

Putusan MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 :

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara); sehingga terjadi perubahan subyek hukum gugatan (Vide = Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970 :

Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;

Putusan MA-RI No.334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972 :

Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR;

      II.            PENGERTIAN

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya.

Dari beberapa putusan MA di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan gugatan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan:

  1. Tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata
  2. Tidak menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan tergugat
  3. Tidak mengakibatkan perubahan posita
  4. Tidak merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan
  5. Tidak mengakibatkan perubahan subyek hukum dalam gugatan

 

    III.            WAKTU PENGAJUAN

Perubahan isi gugatan selama memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diajukan dalam jangka waktu:

  • Sebelum hakim membacakan surat gugatan.

Jika perubahan diajukan sebelum hakim membacakan gugatan, maka perubahan ini tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

  • Setelah hakim membacakan gugatan, sebelum tergugat mengajukan jawaban (pasal 127 Rv)

Jika perubahan diajukan setelah hakim membacakan gugatan, hal ini diperbolehkan selama tergugat belum memberikan jawaban. Tetapi pengajuan ini memerlukan persetuuan dari tergugat

Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan.

Dasar Hukum :

Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :

Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut

 

    IV.            PERSYARATAN PENGAJUAN

Peraturan mengenai syarat mengajukan perubahan gugatan tidak terdapat dalam Pasal 127 Rv.  Namun, dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh MA, terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

a.       Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:

–          Diajukan pada hari sidang

–          Dihadiri oleh para pihak

Dari ketentuan tersebut, penggugat juga tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:

–          Di luar hari sidang

–          Pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Tujuan dari syarat-syarat formil ini adalah untuk melindungi kepentingan tergugat dalam membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat, maka akan dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.

b.    Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:

–          Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan

–          Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

c.    Tidak menghambat acara pemeriksaan

Dalam hal ini, perubahan gugatan tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan di pengadilan. Apabila perubahan gugatan tersebut menghambat jalannya pemeriksaan, maka akan menjadi masalah baru lagi di antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti bertambahnya jangka waktu proses pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian perkaranya.

Sita Jaminan


PERMOHONAN SITA JAMINAN

I.      DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

1.       Dasar Hukum Sita Jaminan

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2.       Dasar Hukum Sita Jaminan oleh Kreditur

Ketentuan pasal 1131 BW menyatakan bahwa:

“Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimwa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal  dengan Hipotik.

3.       Dasar Hukum Sita Harta Bersama (Sita Jaminan oleh Suami/Istri dalam proses perceraian)

Undang-undang no.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 24 ayat 2 huruf c :

”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Sita Jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak dari pemilik hak dari suatu barang atau harta, agar terjamin bahwa tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak kreditur terhadap piutangnya, agar terjamin pelunasannya. Dalam proses Sita Jaminan, terdapat larangan sebagai berikut :

  1. Memindahtangankan atau jual beli harta yang disita
  2. Dilarang menyita hewan atau barang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian dari tersita (pasal 197 HIR dan 214 Rbg)

 II.      JENIS-JENIS

Sita Jaminan dapat berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Sita Jaminan adalah untuk melindungi hak dari pemohon, bukan menciptakan hak baru. Beberapa jenis Sita Jaminan antara lain sebagai berikut :

1.       Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)

–          Adalah sita atas barang milik penggugat yang berada pada penguasaan tergugat

–          Sita terhadap barang bergerak

–          Tidak perlu ada alasan/dugaan, sebab barang yang dimohonkan adalah milik pemohon sendiri

2.       Sita Marital

–          Adalah sita terhadap harta bersama suami/istri dalam proses perceraian

–          Sita terhadap barang bergerak

3.       Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag)

Adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (tergugat) sebagai jaminan pelunasan utang

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)

–          Sita terhadap barang tetap/tidak bergerak milik debitur (Ps. 227, 197,198, 199 HIR 261, 208,214 Rbg)

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)

 

III.    SYARAT-SYARAT

1.       Perlu adanya alasan/dugaan yang kuat

Sesuai dengan Pasal 226 HIR , untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan.

Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR , elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan. Dan dalam proses ini, termohon perlu juga didengan pendapat atau keterangannya menyangkut dugaan pemohon, sehingga hakim dapat menilai apakah perlu dilakukan sita atau tidak.

2.       Pihak yang mengajukan adalah memang pihak yang berhak

  1. Dalam Sita Revindicatoir, pihak yang berhak adalah pihak yang secara sah memiliki barang/harta yang dimohonkan
    1. Dalam Sita Marital, pihak yang berhak mengajukan adalah suami/istri dalam suatu proses perceraian
    2. Dalam Sita Conservatoir, pihak yang berhak mengajukan adalah kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur
  2. 3.       Obyek yang dimohonkan harus jelas
    1. Dalam Sita Revindicatoir, obyek permohonan adalah benda bergerak milik pemohon yang berada didalam kekuasaan termohon. Permohonan ini tidak dapat diajukan terhadap barang tidak bergerak/barang tetap, sebab kemungkinan untuk memindahtangankan benda tetap tidak semudah benda bergerak.
    2. Dalam Sita Conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah:

–   barang bergerak milik debitur
–   barang tetap milik debitur, dan

–   barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga).

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat.

 

IV.      PROSES PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

Prosedur peletakan sita jaminan adalah sebagai berikut :

A.      Pengajuan Sita Jaminan Conservatoir

  1. Diajukan bersamaan dengan gugatan

Tata cara pengajuan untuk cara ini adalah sama dengan pengajuan gugatan biasa

  1. Diajukan terpisah dari gugatan

–  Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kediaman pihak yang menguasai barang yang dimohonkan.

–  Membayar biaya peletakan CB (Conversatoir Beslag) dan administrasinya

B.      Proses Pemeriksaan

    1. Persidangan dibuka untuk umum
    2. Pembacaan permohonan peletakan sita jaminan
    3. Mempersilahkan para pihak untuk memberi tanggapan (khusus untuk jenis sita revindicatoir, pihak tersita tidak perlu didengan pendapatnya)
    4. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon
    5. Penetapan hakim (menerima atau menolak permohonan tsb)
  1. C.      Proses Pelaksanaan Sita Jaminan
    1. Panitera menunjuk Jurusita/Js.Pengganti
    2. Memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan, dan memerintahkan para pihak untuk hadir, serta pemberitahuan kepada pihak instansi terkait (jika ada)
    3. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan dihadiri 2 orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara
    4. Melakukan pelaporan bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek ybs. Jika barang tetap dan bersertifikat, laporan dilakukan laporan ke BPN. Sedangkan jika barang bergerak, laporan dilakukan ke Kelurahan setempat.
    5. Menyerahkan Berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada Majelis Hakim

Perjanjian Kredit


PERJANJIAN KREDIT

Pengertian:

Menurut pasal 1 ayat (11) UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1.) Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan terbayar kembali

2.) Waktu, pemberian kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu tertentu

3.) Resiko, bahwa setiap pemberian kredit selalu memiliki resiko, semakin lama jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi resiko kredit tersebut

4.) Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah pemberian obyek kredit (bisa berupa uang ataupun barang dan jasa, tapi yang paling sering dijumpai adalah uang)

Jenis-jenis Kredit:

Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi:

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada bentuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Kredit Produktif dapat berupa KMK (kredit modal kerja) yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, atau KI (kredit investasi) yaitu kredit diberikan untuk membiayai pengadaan barang modal/jasa.

2. Kredit komsumtif, yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakan pada umumnya

Dari segi jangka waktunya, kredit dibagi menjadi:

1. Kredit jangka pendek, tidak melebihi 1 tahun

2. Kredit jangka menengah, lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun

3. Kredit jangka panjang, lebih dari 3 tahun

Setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Akar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam. Syarat sah perjanjian kredit adalah sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu yang tercantum pada pasal 1320 BW: kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Fungsi dari dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai:

– Perjanjian pokok, yang biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan

– Sebagai alat bukti, mengenai hak dan kewajiban para pihak

– Sebagai alat pemantauan kredit

Bentuk perjanjian kredit dapat berupa akta bawah tangan ataupun akta otentik.

Pasal 1874 KUHPer: Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti

Pasal 1868 KUHPer: Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai umum antara lain notaries, PPAT, pegawai KUA, dll

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit:

1. Kreditur, kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan selain bank, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman bisa saja individu biasa

2. Debitur, debitur (penerima kredit) adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, baik individu (person) atau badan hukum (recht person).

Pengakhiran perjanjian kredit:

Perjanjian kredit dapat berakhir oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/pelunasan, tindakan sukarela dari debitor untuk memenuhi perjanjian

2. Subrogasi, penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga (pasal 1400 KUHper)

3. Pembaruan Utang (novasi), ada tiga bentuk novasi yaitu

* Mengganti kreditur
* Mengganti debitur
* Merubah obyek/isi perjanjian

4. Perjumpaan utang (kompensasi), kedua pihak memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang di antara keduanya sehingga perjanjian kredit menjadi hapus (1425 KUHPer)

Sumber:
http://id.shvoong.com/law-and-politics/contract-law/2277711-panduan-bantuan-hukum-di-indonesia/#ixzz1qOYXBiq0
http://id.shvoong.com/law-and-politics/contract-law/2277711-panduan-bantuan-hukum-di-indonesia/

2010 in review


The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 7,700 times in 2010. That’s about 19 full 747s.

In 2010, there were 27 new posts, growing the total archive of this blog to 44 posts. There were 9 pictures uploaded, taking up a total of 493kb. That’s about a picture per month.

The busiest day of the year was November 30th with 85 views. The most popular post that day was Iron Jawed Angels – Film.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.co.id, id.answers.yahoo.com, lintasberita.com, id.wordpress.com, and facebook.com.

Some visitors came searching, mostly for hallux valgus, bacaan sholat lengkap, arti bacaan sholat lengkap, bacaan shalat lengkap, and iron jawed angels.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Iron Jawed Angels – Film April 2010
6 comments

2

Arti Bacaan Shalat lengkap June 2009
6 comments

3

Sekilas di Balik High Heels February 2009
6 comments

4

Promosi, Forum Diskusi dan Menghias Blog WordPress April 2010
17 comments

5

Inpres No.9 Thn 2000 ttg Pengarus Utamaan Gender (PUG) May 2010
1 comment

Sholat bukanlah yang terpenting


Dalam salah satu forum tanya jawab yang sering saya ikuti, saya melihat sebuah pertanyaan yang cukup membuat jari-jari saya ini gatal hendak menjawab dengan panjang lebar… pertanyaan tersebut adalah pertanyaan seputar ibadah Sholat. Pertanyaannya seperti berikut:

Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah solat jadi saya benar2 ingin menjaga kesempurnaan solat dengan mencari ilmu2 tentang solat.
Saya pernah membaca sebuah buku yg isinya “,,,,,,, dan solatmu berkata “dia telah menelantarkan aku selama didunia” dan amalan solatnya pun dilipatNYA bagai melipat kertas dan dilemparkan padanya…..”

Apakah benar, karena ketidak tahuan kita padahal kita sudah berusaha menjaga solat kita dengan benar,, tapi karena sedikitnya ilmu yang kita terima menjadikan solat kita masih belum sesuai dengan syariat islam,, maka semua amal solat kita akan sia-sia!?

Mohon penjelasanya, Terima Kasih

Kemudian, dengan satu tarikan nafas, saya mulai mengetik jawaban yang mengalir dalam benak saya, jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Di sini saya bukannya mau sok memberi penjelasan, coz belum tentu saya lebih paham drpd anda kan… sya dsni cuma mau berbagi aja, mdh2an bisa bermanfaat.

pertama, cobalah untuk merubah pola pikir dari yang formil bgt, untuk lebih terbuka dgn hal2 baru dan di luar kebiasaan kita sekalipun. yang penting harus disaring dan dinalar secara kritis dulu…

kedua, jika anda memang yakin bahwa Tuhan itu maha adil, coba tanyakan pada hati nurani anda, apakah mungkin bhwa amalan yg paling penting di mata-NYA adalah sholat saja? pasti anda juga sering menemui orang2 yg sholatnya lima waktu (mgkn lebih) dan selalu tepat waktu, serba sempurna rukun2nya, tapi cerminan akhlaknya dlm kehidupan nyata masih sering menyakiti hati orang lain, masih sering menyerobot hak orang lain, dan masih sering menimbulkan kerusakan. coba renungkan itu…

ketiga, saya meyakini bahwa Tuhan maha segalanya, maka DIA tidak membutuhkan apa2 dari makhlukNYA bukan? lalu, untuk siapakah kita sholat? tentu untuk diri kita sendiri, sholat itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. jika masih ada orang yg menganggap sholat itu kewajiban yg harus kita tunaikan kdp NYA, maka scr tdk lgsg mrk mnyatakan bahwa Tuhan membutuhkan sswtu dari makhlukNYA. tolong direnungkan…

Saya muslim, saya juga melaksanakan sholat, tapi saya akan terus belajar memahami berbagai rahasiaNYA yang belum terungkap, saya sangat ingin mengenalNYA, sangat ingin mencari jawab atas pertanyaan2 dlm benak saya, dan selama proses belajar saya selama ini, saya menangkap bahwa sholat bukanlah satu2nya ibadah terpenting seperti yang selama ini diutarakan oleh guru2 agama kita saat masih di sekolah… kenali DIA kawan…

apa yang saya sampaikan bukan berarti saya bilang sholat itu gak penting..
sholat itu penting… tapi saya menghimbau agar anda jgn terlalu kaku dlm memandang ibadah ritual formal semacam ini, masih buaanyaakk hal2 lain yg dapat kita pelajari untuk beribada kepadaNYA. jadilah khalifah yg baik di bumi ini..

semoga bermanfaat 🙂

mohon maaf sebelumnya jika saya mengutip tulisan dari orang lain yang terdapat pada situs lain, saya tdk ada maksud melanggar HAKI, tetapi saya hanya ingin merekap sekian banyak pendapat2 saya yang telah tercurah secara spontan dari situs tersebut, semoga suatu saat bisa terangkum menjadi sebuah buku yang bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu, di sini saya benar2 mengharapkan saran, kritik maupun komentar dari teman2 sekalian… Terimakasih sebelumnya…

halaman asli dapat dilihat di sini

Lihat juga tulisan lainnya:
1. Perbedaan Gender dan jenis Kelamin
2. Wanita Bukan Racun Dunia
3. Pembeedaan Gender mengarah pada subordinasi
4. Pluralisme Agama

 

02/08/2010

Sore Terakhir


oleh: Arihaz

Cahaya senja di sore terakhir ini
Membuatku mulai menyadari sesuatu
Bahwa esok… Ku tak lagi berada di sini
Dan lalu… Ku ingat segala yang telah berlalu

Hari demi hari.. dan minggu demi minggu
Ku jalani semua dengan penantian pasti
Saat tujuan itu akhirnya tercapai
Ku melangkah dengan tanggung jawab baru

Sore terakhir telah menggugahku
Melantangkan terima kasih dan rasa maaf
Membalas jasa tentu kami tak mampu
Hanya puisi ini yang dapat kami berikan…

(sebuah puisi yang kutulis dadakan dan hanya dlm waktu kurang dari 5 menit.. tapi membawa kesan di saat perpisahan itu..)

Wanita BUKAN Racun Dunia


Wanita BUKAN Racun Dunia

Wanita Racun Dunia….

Mungkin sudah banyak dari kita yang sering mendengar ungkapan semacam itu. Tapi sebanyak apakah—dari yang banyak itu—yang bisa bertanya dengan kritis, siapa itu dunia?

Tanpa banyak yang menyadari, ungkapan “Wanita…racun dunia” ini, secara tidak langsung melegitimasi kepemilikian laki-laki atas dunia. Iya atau tidak? Lets check this out…

Jika wanita dianggap sebagai racunnya dunia. Lalu siapa dunia itu? Jika wanita dianggap sebagai racun bagi laki-laki, lalu apakah berarti dunia=laki-laki? Ataukah wanita itu racun bagi dunia, yang berarti wanita tidak termasuk di dalamnya? Dua premis tersebut tentu saja sama-sama tidak menguntungkan bagi wanita…atau perempuan… (saya sengaja tetap menggunakan istilah “wanita” dalam tulisan ini—walau sebenarnya saya tidak lagi suka dengan penggunaan istilah itu, tetapi—hal ini untuk menegaskan makna wanita sebagai “obyek”. Dengan begitu, saya mengimbanginya dengan menggunakan istilah “laki-laki” dalam tulisan ini, bukannya “pria”, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan peranan mereka sebagai “pelaku” atau “subyek” dalam hal ini)

Dunia…dianggap sebagai milik laki-laki…
Ataupun wanita… tidak dianggap sebagai bagian dari dunia juga… sebab, mana mungkin wanita menjadi racun bagi sesama wanita bukan?

Ungkapan wanita sebagai racun dunia, kini jika dilihat dengan mata yang membelalak, tidak lagi menjadi ungkapan2 romantis yang membuai. Melainkan sebagai ungkapan yang mengandung kesan penyingkiran secara halus terhadap wanita, dari dunia, yang mana seharusnya, wanita menjadi anggota penghuninya juga, sebagaimana laki-laki… Hal ini tentu saja tidak mudah disadari, tapi jika terus dibiarkan, tentu bisa memperkuat legitimasi terhadap stereotip2 tertentu yang dapat menimbulkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama penghuni dunia ini…

Sudah jelas bahwa ungkapan tersebut muncul dari perspektif laki-laki. Tetapi tidak seharusnya mereka membakukan dirinya sebagai dunia. Mengapa tidak mereka ucapkan “wanita adalah racun bagi laki-laki” atau ”pria” mengapa harus racun bagi dunia?

Coba kita kritisi…

Mengenai makna racun itu sendiri, tidak terlallu jelas racun seperti apa yang ditekankan dalam ungkapan wanita sebagai racun dunia ini. Bisa saja dalam hal seksualitas, ataupun kehidupan sosial. Tapi yang jelas, dalam istilah kita selama ini, racun bukanlah suatu hal yang baik dan bermanfaat. Melainkan racun adalah suatu hal yang merusak dan membawa akibat buruk.

Tanpa disadari banyak orang, kalimat “wanita racun dunia” ini akan membentuk mind-set kita sedemikian rupa, yang—menurut saya—tentu saja dapat memperkuat dominasi laki-laki di ‘dunia’ ini. Dan perempuan, yang sering disebut wanita ini, semakin berada dalam posisi subordinat yang dapat dieksploitasi dari berbagai aspek.

Mari kita renungkan persoalan ini. Pembahasan kritis selanjutnya akan saya posting dlam tulisan yang berbeda.