Posts tagged ‘Gender’

Wanita BUKAN Racun Dunia


Wanita BUKAN Racun Dunia

Wanita Racun Dunia….

Mungkin sudah banyak dari kita yang sering mendengar ungkapan semacam itu. Tapi sebanyak apakah—dari yang banyak itu—yang bisa bertanya dengan kritis, siapa itu dunia?

Tanpa banyak yang menyadari, ungkapan “Wanita…racun dunia” ini, secara tidak langsung melegitimasi kepemilikian laki-laki atas dunia. Iya atau tidak? Lets check this out…

Jika wanita dianggap sebagai racunnya dunia. Lalu siapa dunia itu? Jika wanita dianggap sebagai racun bagi laki-laki, lalu apakah berarti dunia=laki-laki? Ataukah wanita itu racun bagi dunia, yang berarti wanita tidak termasuk di dalamnya? Dua premis tersebut tentu saja sama-sama tidak menguntungkan bagi wanita…atau perempuan… (saya sengaja tetap menggunakan istilah “wanita” dalam tulisan ini—walau sebenarnya saya tidak lagi suka dengan penggunaan istilah itu, tetapi—hal ini untuk menegaskan makna wanita sebagai “obyek”. Dengan begitu, saya mengimbanginya dengan menggunakan istilah “laki-laki” dalam tulisan ini, bukannya “pria”, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan peranan mereka sebagai “pelaku” atau “subyek” dalam hal ini)

Dunia…dianggap sebagai milik laki-laki…
Ataupun wanita… tidak dianggap sebagai bagian dari dunia juga… sebab, mana mungkin wanita menjadi racun bagi sesama wanita bukan?

Ungkapan wanita sebagai racun dunia, kini jika dilihat dengan mata yang membelalak, tidak lagi menjadi ungkapan2 romantis yang membuai. Melainkan sebagai ungkapan yang mengandung kesan penyingkiran secara halus terhadap wanita, dari dunia, yang mana seharusnya, wanita menjadi anggota penghuninya juga, sebagaimana laki-laki… Hal ini tentu saja tidak mudah disadari, tapi jika terus dibiarkan, tentu bisa memperkuat legitimasi terhadap stereotip2 tertentu yang dapat menimbulkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama penghuni dunia ini…

Sudah jelas bahwa ungkapan tersebut muncul dari perspektif laki-laki. Tetapi tidak seharusnya mereka membakukan dirinya sebagai dunia. Mengapa tidak mereka ucapkan “wanita adalah racun bagi laki-laki” atau ”pria” mengapa harus racun bagi dunia?

Coba kita kritisi…

Mengenai makna racun itu sendiri, tidak terlallu jelas racun seperti apa yang ditekankan dalam ungkapan wanita sebagai racun dunia ini. Bisa saja dalam hal seksualitas, ataupun kehidupan sosial. Tapi yang jelas, dalam istilah kita selama ini, racun bukanlah suatu hal yang baik dan bermanfaat. Melainkan racun adalah suatu hal yang merusak dan membawa akibat buruk.

Tanpa disadari banyak orang, kalimat “wanita racun dunia” ini akan membentuk mind-set kita sedemikian rupa, yang—menurut saya—tentu saja dapat memperkuat dominasi laki-laki di ‘dunia’ ini. Dan perempuan, yang sering disebut wanita ini, semakin berada dalam posisi subordinat yang dapat dieksploitasi dari berbagai aspek.

Mari kita renungkan persoalan ini. Pembahasan kritis selanjutnya akan saya posting dlam tulisan yang berbeda.

Inpres No.9 Thn 2000 ttg Pengarus Utamaan Gender (PUG)


INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (INPRES)
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke
dalam seluruh proses pembangunan nasional;
b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong,
mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan
terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
3. Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
5. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).

MENGINSTRUKSIKAN
Kepada:
1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Repulik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota;

Untuk:
PERTAMA:

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang
berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
KEDUA:
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan
pengarusutamaan gender.
KETIGA:
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan
Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
KEEMPAT:
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan
masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi
Presiden ini.
KELIMA:
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TANGGAL 19 DESEMBER 2000
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. UMUM
Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki
dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan
budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan
dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan.
5. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi
dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol
terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan
dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang
timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti
kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah adalah instansi dan
lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima
Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

II. TUJUAN
Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
A. UMUM

1. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
a. Analisa gender.
b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang
pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah.

2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau
tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender, termasuk pemecahan permasalahannya.

3. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga
pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.

4. Kegiatan analisa gender meliputi:
a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam
berbagai aspek kehidupan;
b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun
faktor-faktor penyebabnya;
c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender;
d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari
upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan
dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan
nasional.

B. Bantuan Teknis
1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri negara
Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang
dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah di
tingkat Pusat dan Daerah.

2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi,
advokasi, dan penyediaan bahan dan data.

C. Pemantapan Pelaksanaan
1. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan
Instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah:

2. Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/ unit kerja/penanggung jawab
guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya;

3. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam
pelaksanaan pengarusutamaan gender;

4. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk
menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;

5. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi,
pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta
kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah
melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap
pengarusutamaan gender di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, oleh
Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan
kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan.

V. PEMBIAYAAN
1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender
dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi
dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi
dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.

2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain
selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN
1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan
pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden.

2. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi:
a. hambatan-hambatan yang terjadi;
b. u p aya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
c. h a sil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

2000

FPI Serang Waria dalam Pelatihan Hukum dan HAM


30 April 2010, Front Pembela Islam (FPI) lagi-lagi melakukan aksinya terhadap waria. Kelompok masyarakat yang termarginalkan (terpinggirkan) ini entah kenapa sering kali menjadi sasaran aksi FPI dalam beberapa tahun terakhir, selain target tempat-tempat hiburan tentunya.

FPI melakukan penyerangan terhadap sejumlah waria yang sedang mengikuti sebuah acara pelatihan Hukum dan HAM, yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta. Para waria-waria ini merupakan perwakilan waria dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sebagai warga negara Indonesia tentu juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas, yaitu tentang Hukum dan HAM. Lalu apa yang menyebabkan FPI sampai menerobos masuk ke ruangan acara berlangsung dan memaksa agara acara dihentikan?

Menurut beberapa sumber, penyerangan terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Acara tersebut digelar di hotel Bumi Wiyata, Depok. Acara pelatihan ini rencananya berlangsung selama tiga hari. FPI tiba-tiba saja masuk se dalam ruangan sambil berkoar “Allahu Akbar…” dan menyatakan agar acara tersebut segera dihentikan. Ada yang menyebutkan bahwwa mereka sempat memecahkan gelas-gelas dan piring-piring. (Mungkin mereka kira itu tidak dibeli dengan uang). Mereka juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi. Sangat disayangkan orang-orang yang beraksi atas nama Tuhan ini malah membuat diri mereka semakin tampak ‘bodoh’ saja.

Front Pembela Islam (FPI)

Ada yang mengatakan bahwa aksi pembubaran paksa ini terjadi lantaran tidak meminta izin kepada tokoh masyarakat dan polisi. Tetapi menurut Merlyn Sofjan, acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, jadi tentu saja segala keperluan dan prosedur yang seharusnya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Pengurus pusat FPI mengatakan mereka tidak tahu-menahu tentang kejadian ini karena penyerbuan dilakukan oleh anggota FPI wilayah Depok

Komisioner Komnas HAM, Hesti Armi Wulan, mengatakan FPI Kota Depok tidak bisa membubarkan acara ini begitu saja. Apapun acara yang diselenggarakan, sambung Hesti, sudah dilindungi undang-undang. Sehingga tanpa mengantongi surat izinpun acara tersebut masih bisa berlangsung. “Ironisnya, polisi juga ikut-ikutan membubarkan. Kami tetap akan menggelar acara ini sampai selesai,” tegasnya.

Para waria dan juga Komnas HAM sangat menyesalkan aksi anarkis dari FPI ini. Acara yang mungkin saja dianggap kontes waria ini sebenarnya sama sekali bukanlah sebuah acara kontes, melainkan pelatihan Hukum dan HAM. Acara ini selain bermanfaat positif, juga tidak mengganggu warga sekitar.

Aksi kekerasan dan main hakim sendiri seperti ini sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan oleh agama islam. Tapi sangat disayangkan, mereka (FPI) malah melakukan aksi ini atas nama Tuhan. Bahkan ada waria yang mengatakan bahwa, “Waria juga ciptaan Tuhan. Dengan kata-kata yang mereka ucapkan itu, kami yakin kami lebih mulia dari mereka.”

Waria, dianggap sebagai ‘mahkluk terkutuk’ dan FPI meyakinii bahwa Tuhan juga mengutuk mereka. Tetapi, itu adalah pendapat golongan mereka, tidak mencerminkan agama islam dan umat islam secara keseluruhan, apalagi pendapat Tuhan..

waria dalam pelatihan hukum dan HAM

Waria, selama ini menjadi sekumpulan orang-orang yang terpinggirkan dan seakan tidak diterima di masyarakat. Seharusnya kita semua melihat persoalan waria ini dengan kacamata yang lebih luas. Waria juga makhluk Tuhan, mereka juga manusia dan mereka juga warga negara yang mempunyai hak SAMA dengan warga negara lainnya.

Jika waria masih dianggap sebagai ‘sampah masyarakat’ dan dipandang dengan sebelah mata, lalu bagaimana mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak? bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan atau profesi yang layak–sekalipun mereka mempunyai potensi? dan bagaimana mereka bisa hidup layak? Ada juga waria yang memiliki anggota keluarga yang harus dinafkahi.. lalu kemana mereka lari? ke salon? pengamen? atau PSK? tidakkah harkat dan martabat mereka ‘dipaksa’ jatuh karena sikap masyarakat yang menganggap mereka bagai sampah?

Seseorang bisa menjadi waria, disebabkan oleh beberapa hal yang beragam. Antara lain:
1. Faktor bawaan, hormonal, dan sejak lahir.
2. Ada juga yang karena faktor lingkungan. Mungkin saja pola asuh yang salah dari orang tua, atau lingkungan pergaulan yang salah, dsb.
3. Bisa juga karena faktor psikologis, mungkin karena trauma masa kecil, dll.
4. Faktor Ekonomi, karena tdk punya pendidikan layak, tdk bisa mempunyai pekerjaan yg layak pula, tapi panggilan perut terus meraung, maka seseorang tentu membutuhkan uang untuk hidup.
5. masih banyak faktor lainnya, sebaiknya kita memahami permasalahan ini secara meluas.

Terlepas dari pandangan masyarakat terhadap waria sbgmn yang saya uraikan di atas, FPI tidak seharusnya main hakim sendiri. Mungkin saja mereka (FPI) tidak pernah mempelajari permasalahan waria ini, mungkin mereka tidak pernah mau berpikir jauh bagaimana nasib mereka yang terus terpinggirkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, informasi, untuk membela hak-haknya sendiri.

Tidakkah pelatihan Hukum dan HAm merupakan sesuatu yang positif? Pemerintah telah mulai ‘lebih’ memperhatikan nasib para waria yang termasuk kaum marginal di negeri kita ini. Lalu FPi datang secara tiba-tiba mengatasnamakan Tuhan dalam setiap aksinya, menimbulkna kerugian besar bagi banyak pihak lain. Astaghfirullah…

Semoga mereka sadar bahwa manusia telah dibekali otak dan hati, akal dan nurani, intelektual dan moral.. kapan kira2 mereka mau mengaktifkan instrumen itu yang ada pada diri mereka? Semoga islam tidak semakin tercemar dengan adanya aksi-aksi brutal mereka..

Tulisan Terkait dan Sumber:

1. FPI depok bubarkan acara waria

2. Pelatihan Hukum dan HAM diricuh FPI

3. Waria juga Ciptaan Tuhan

4. FPI serbu seminar waria

5. Waria yg menjadi korban akan gugat ke polisi

Kartini dan Ibnu Rusyd


Saat sedang memnjelajah mencari tulisan2 bagus, tiba2 saya sampai di sebuah situs yang berisi tulisan berikut ini. Berikut ini sama sekali bukan tulisan saya, jadi di bagian paling bawah, saya mencantumkan sumber aslinya.. Sengaja saya copas di blog saya, supaya bisa berbagi dengan lebih banyak orang.. Semoga temen2 semua bisa mengambil makna tersirat dalam cuplikan berikut. Di bawah ini adalah cuplikan dialog imajiner (artinya dialog ini tidak benar2 terjadi tentunya) antara RA. Kartini dan seorang agamawan ternama Ibnu Rusyd. Mereka memperbincangkan mengenai tema perempuan dan kesetaraan dalam perspektif agama. Kartini di sini mengeluarkan beberapa keluhan dan pertanyaan2nya untuk menuntut jawab dari orang yang dianggapnya mewakili perspektif yang ia pertanyakan ini. Tetapi is dari cuplikan dialog berikut ternyata memberi jawaban yang gamang tetapi cukup bermakna baginya… dan mungkin bagi kita semua.. Selamat membaca..

Salah satu keluhan Kartini dalam Habis Gelap Terbitlah Terang adalah soal pandangan agama dan budaya yang tidak berpihak kepada perempuan. Pertama, Kartini mengeluh betapa ia tak dapat memahami Alquran karena pada masanya, kitab suci itu dianggap terlalu suci untuk diterjemah ke bahasa Jawa. Selain itu, dalam sebuah dialog dengan seorang kiai, Kartini jelas mengajukan pertanyaan kritis. Misalnya tentang apa hukumnya bagi kiai yang enggan membagi ilmunya kepada perempuan yang dahaga pengetahuan seperti dirinya.

Saya membayangkan Kartini berjumpa dengan ahli Islam sekaligus filosof par excellent asal Andalusia, Ibnu Rusyd. Dalam perjumpaan itu, terjadilah dialog kritis seputar persoalan perempuan.

Kartini: Pak Walid (nama akrab Ibnu Rusyd), Anda dikenal sebagai ahli fikih dan filosof Islam yang andal. Adakah tempat dalam pikiranmu untuk perempuan?”

Ibnu Rusyd: Tentu saja! Pernahkah kau menonton film tentangku, Le Destine , yang dibuat sutradara Mesir, Youssef Shahin?

Kartini: Aku pernah menontonnya dari DVD yang dihadiahkan seorang aktivis perempuan. Kalau kuperhatikan, hubunganmu kurang berjarak dan cukup akrab dengan perempuan. Menurut kabar yang sampai padaku, saat film itu diputar perdana di Mesir, banyak agamawan protes karena itu dianggap merendahkan martabatmu sebagai ahli agama Islam. ”Sosok ulama sepertimu tidak akan bersikap demikian terhadap perempuan,” pikir mereka.”

Ibnu Rusyd: Ya, Shahin kadang agak berlebihan, tapi itu tidak terlalu meleset dari profil pribadiku. Begitulah aku kurang-lebih. Jangan lupa, aku bukan hanya seorang ulama, tapi juga tabib, filosof, sedikit-sedikit mengerti musik. Kau pasti tahu, Ibnu Hazm, ahli fikih mazhab zahiri yang sekampung denganku, juga sangat akrab dan tidak punya persoalan dengan perempuan.

Kartini: Apa makna ungkapanmu yang pertama?

Ibnu Rusyd: seorang ulama terkadang berpikir dari sesuatu yang partikular dan parsial tentang kehidupan. Sementara seorang filosof, ia beranjak dari visi besarnya tentang dunia dan alamraya. Karena itu, dalam al-Dlarûri fi al-Siyâsah (Pokok-Pokok Politik), ulasan dan komentarku terhadap The Politic Plato, aku menyisipkan beberapa pandanganku tentang ”seni mengatur masyarakat” yang merupakan objek ilmu politik. Nah, bab tentang perempuan aku sisipkan di situ.

Kartini: Tega nian Engkau tak membahas persoalan sepenting ini secara tersendiri, tapi justru menyisipkannya dalam bab tentang politik!

Ibnu Rusyd: Kalau kau sudah mendengarkan tuntas uraianku, Engkau tak perlu berkecil hati! Perlu kau ketahui, bukanlah maksudku untuk mengecilkan arti perempuan. Justru, di bab itu kukatakan bahwa salah satu tujuan dasar negara utopianku adalah untuk mengoptimalkan segenap potensi kemanusiaan semua warga masyarakatnya. Semua, tanpa kecuali, tanpa diskriminasi.

Kartini: ya, tapi bagaimana kau menempatkan setengah bahkan lebih dari setengah bagian masyarakat itu! Itu penting kuketahui…

Ibnu Rusyd: Justru itulah yang hendak kuuraikan. Ingat Kartini, aku memulai bahasan tentang perempuan dari premis dan asumsi tentang kesetaraaan antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan-tujuan umum kemanusiaannya. Impian-impian dan cita-cita mereka di dalam suatu masyarakat, bagiku relatif sama. Dari persamaan esensial itulah aku merumuskan hak dan kewajiban yang setara bagi keduanya untuk menyokong visiku tentang negara utopian. Mereka sama-sama harus difasilititasi oleh negara guna mencapai segenap potensi kemanusiaan mereka. Itu jugalah tujuan pendidikan yang kurumuskan dalam sebuah negara utopia. Ingat, aku berpendapat bahwa negara, pertama-tama dan utamanya, adalah sebuah institusi pendidikan akbar.

Kartini: Tapi kau juga mengatakan bahwa pada laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan. Laki-laki lebih kuat dan tahan banting (aktsar kaddan), sementara perempuan lebih tekun dan intuitif (aktsah hadzaqan). Lalu kaubuatlah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki lebih layak bekerja di sektor yang memeras tenaga, perempuan di tempat ketekunan dan ketelatenan diminta. Apa itu tidak bias laki-laki dan dapat berujung pada peminggiran terhadap hak-hak perempuan?

Ibnu Rusyd: Maafkan aku bila itu dianggap bias gender pada generasimu. Aku sungguh tidak pernah bermaksud membuat timpang sistem sosial yang kususun dalam negara utopiaku. Keseimbangan antar semua komponen adalah hal terpenting dalam negaraku. Pandanganku itu hanya menguraikan tentang apa yang ada dalam kenyataan. Itu sama sekali tidak menafikan visi besarku tentang negara utopian: potensi keduanya harus dioptimalkan. Pada tingkat kenyataan, aku juga punya pendapat yang sangat sensitif gender.

Kartini: Aku belum pernah mendengarkan itu. Bisakah kau katakan, mungkin aku akan berbesar hati….

Ibnu Rusyd: Baiklah kalau kau bersedia menyimak analisisku terhadap persoalan ekosospol di banyak negara muslim, terutama di tanah airku, Andalusia. Sejujurnya, bagiku potensi perempuan selama ini lebih banyak terabaikan daripada diberdayakan. Kebanyakan mereka hanya diperlakukan sebagai alat reproduksi (li an-nasl) dan semata-mata untuk melayani kepentingan suami. Tak jarang, mereka dipaksa untuk terus melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Bagi sebagian, itu bukan masalah. Tapi bagiku, itu berakibat fatal pada melemahnya potensi-potensi kemanusiaannya yang lain.

Kartini: Menarik! Lalu apa dampak ekosospolnya?

Ibnu Rusyd: Karena itu tidak sesuai dengan visi negara utopianku yang mementingkan keseimbangan, maka wajarlah bila ia menjadi beban ekonomi, sosial, bahkan politik. Sangat disayangkan, potensi kemanusiaan setengah warga polisku terabaikan, bahkan terkubur. Bahkan–maaf jika aku harus berkata lancang—perempuan lebih banyak diperlakukan bagai rumput (ka al-a`syâb). Kau tahu Kartini, rumput biasanya diinjak, mati bila tidak diairi, dan meski tak jarang tetap mampu merambat, ia tak banyak berarti dibanding tumbuhan lainnya.

Kartini: Aduh, betapa menyakitkan hati mendengarnya! Tapi kau belum menjelaskan akibat ekosospolnya…

Ibnu Rusyd: Kukira kau bisa membayangkannya sendiri, Kartini!

Kartini: Ya, sudah pasti mereka akan menjadi beban karena memang dibuat bergantung pada unsur-unsur lain yang belum tentu juga produktif. Dan andai separuh lebih dari populasi negara utopianmu itu hanya rumput kering, astaga, itu pasti akan menjadi beban pikiran raja filsuf yang kau anggap sosok ideal memimpin mereka.

Ibnu Rusyd: Sungguh tajam intuisi dan analisismu, Kartini!

Kartini: Terima kasih. Tapi aku hampir terlupa satu hal. Mengapa kitab-kitab fikih menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin puncak, misalnya di negara utopiamu? Hm, aku baru ingat, engkau juga seorang agamawan, bukan?!

Ibnu Rusyd: Tak ada bedanya antara Ibnu Rusyd sebagai filsuf dengan Ibnu Rusyd yang agamawan. Pada keduanya, aku hanya ingin mencari sisi-sisi kebenaran dan kearifan hidup. Tapi kalau kau tetap bersikukuh menginginkan jawaban fikih, baiklah! Rumusanku begini: karena dalam pandangan fikih diduga (dzunna) para pemimpin tak banyak berasal dari kaum perempuan, maka sebagian syariat (ba’dla al-syarâ’i) tidak mengizinkannya berada di tangan perempuan. Ingat dua kata kunciku: diduga, dan sebagian.

Kartini: Mengapa dugaan dijadikan dasar dalam berargumen?

Ibnu Rusyd: Ingat Kartini, ketetapan fikih itu berasal dari pengandaian-pengandaian partikular, sementara filsafat berangkat dari visi besar apa yang hendak dicapai suatu masyarakat. Visi besar itu lalu dijabarkan dalam upaya-upaya partikular.

Kartini: Aduh, aku makin tak mengerti; mana pendapatmu yang sebenarnya?!

Ibnu Rusyd: Perempuan secerdas kamu pasti tahu mana pendapatku. Tak perlu kuuraikan secara eksplisit. Selain itu, aku tak terbiasa mendiktekan pendapat yang harus diikuti seseorang. Paling banter, aku hanya mengatakan bahwa pendapat tertentu layak dipertimbangkan secara seksama. Kau harus memilih Kartini, terserah mana yang lebih cocok untuk generasimu!

Kartini: Baiklah, ini pertanyaan terakhir: Mengapa al-Ghazali mengatakan bahwa aurat perempuan itu berlapis sepuluh. Tatakala menikah, tersingkaplah salah satu lapisannya. Sementara untuk sembilan sisanya, semua baru akan tersingkap tatkala mereka telah berpulang ke rahmatullah. Apa komentarmu?

Ibnu Rusyd: Tolong jangan paksa aku menjawabnya. Kau tau, aku tidak suka jenis manusia setengah filosof apalagi teolog. Maaf aku tak bisa meneruskan komentarku. Pesanku hanya satu: berhati-hatilah untuk memilih pendapat yang pada kulitnya tampak mulia. Sebab, tak jarang dalam selubung itu tersimpan dampak negatif yang fatal untuk kaummu seperti kutunjukkan tadi dalam analisis soal Andalusia.

Kartini: leuk om een gesprek met u, Pak Walid!

Sumber Asli:
“Dialog Imajiner Kartini dan Ibnu Rusyd”

Pernikahan DiBawah Umur, Pantaskah Dipertahankan?


Sebuah berita mengenai tewasnya seorang gadis cilik karena pendarahan akibat organ reproduksinya rusak setelah berhubungan intim dgn suami yang menikahinya di BAWAH UMUR itu, sampai sekarang masih terngiang di benak saya. Entah kenapa, saya merasa geram sekaligus prihatin oleh fenomena itu, yang mau tidak mau harus kita akui bahwa hal itu bukanlah sebuah kasus yang mudah untuk dijelaskan dan dicari solusinya.

Jika berbicara mengenai pernikahan, yang dianggap sah secara agama, sekalipun pernikahan itu di bawah umur, pasti banyak orang mengkaitkannya dengan ‘Syariah’. Ya…dalam hal ini tentu syariah Islam. Mereka mungkin bertanggap bahwa “Itu kan sah di mata agama.” Kenapa jarang saya mendengar orang berkata “itu kan sah di mata Allah.” Hehe, mungkin emang berbeda ya ‘agama’ dan ‘Tuhan’…

Mungkin juga ada yang bilang “Rasul saja menikahi Aisyah saat masih anak2.” Kenapa ya alas an pembenar yang mereka gunakan biasanya seperti itu, bukannya cari pembenaran dari akal atau pun hati nurani. Well, klo soal yang ini tergantung apa tolok ukur yang dipakai. Klo berbicara sama orang yang memakai SYAHWAT sebagai kacamata dunianya ya tentu tulisan berikut ini tidak nyambung buat mereka. Tapi gak ada batasan kok, siapa saja boleh membaca dan mengkomentari tulisan ini nanti, hanya saja saya lebih menghargai orang2 yangmau memakai AKAL SEHAT dan HATI NURANI nya sebagai tolok ukur dalam melihat semua kejadian di dunia kita ini.

Mengenai istilah “Dibawah Umur” itu saya rasa perlu sedikit dianalisa. Mungkin analisa saya tidak terlalu mendalam, sebab saya bukan seorang pakar. Tapi mari kita coba…
Batas umur yang dimaksud itu tampaknya bagi sebagian orang perlu untuk diberi batas yang jelas. Misalnya saja, ada yang memberi batasan usia bagi seseorang untuk dapat dikatakan ‘Dewasa’ yaitu usia 15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan. Tentunya mereka punya dasar pemikirannya sendiri2. Ada juga yang membatasi dengan ‘keluarnya sperma’ bagi laki2 dan ‘haid’ bagi perempuan. Klo yang ini saya rasa dasar pemikirannya adalah, bahwa kedua hal itu menandakan ‘berfungsinya organ reproduksi’ pada masing2nya. Sehingga, hormon2 reproduksi yang juga menjadi aktif itu menimbulkan ‘kesan ketertarikan pada lawan jenis’ atau biasa disebut sebagai syahwat, birahi, insting, dll. Hal biologis ini klo tidak diatur dgn nilai2 yang baik, memang bisa mengarah pada hal2 yang buruk (mudharat). Maka dari itu, berkaitan dgn faktor biologis, saya pun setuju dgn batasan ini.

Tapi jika dikaikan dgn pernikahan, apakah kita hanya perlu menggunakan faktor biologis saja untuk menentukan batas umur seseorang agar dapat dikatakan “Layak Kawin” (maaf itu istilah dari saya sendiri). Saya rasa, sebagai manusia—yang selain makhluk individu, juga makhluk sosial—kita perlu memperhatikan banyak hal2 lainnya. Batas umur seseorang yang dapat dikatakan Layak Kawin mesti kita ukur dari beberapa aspek lainnya.

Misalnya kesehatan reproduksi.
Seorang gadis kecil yang baru saja mengalami menstruasi memang sudah mempunyai potensi untuk hamil dan mengandung (walaupun tingkat efektifitasnya akan berbeda pada setiap perempuan, karena hal ini juga dipengaruhi hal2 lainnya spt psikologis, nutrisi dan gizi, dll). Tetapi kita ini manusia, bukan hewan, bukan pula “Mesin Beranak”. Perempuan di dunia ini bukan hanya berfungsi sbg BREEDER, mereka sbg manusia juga mempunyai potensi memberikan kontribusi yang lebih dari itu kepada masyarakat, termasuk keluarganya.
Untuk memaksimalkan potensi itu, seorang manusia (baik laki2 maupun permepuan) tentu membutuhkan pendidikan yang baik, kesehatan yang menunjang dan berbagai macam hal lainnya.

Berkaitan dgn kesehatan reproduksi, setiap perempuan berhak untuk mengetahui masalah kesehatan organ reproduksinya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya, apa organ2nya, apa penyakit2 berbahaya yang potensial serta penyebabnya, serta bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, berkaitan dengan HAK, setiap perempuan berhak untuk menentukan ia mau melahirkan atau tidak, memberi jarak kelahiran bagi anak2nya, dll.

Tapi, seberapa banyakkah perempuan yang bisa dengan mudah mengakses informasi mengenai semua itu? Hal ini mungkin bukan berarti bahwa ada pihak yang dgn sengaja menghalang2i perempuan memperoleh informasi mengenai kepentingannya, tapi banyak perempuan yang tidak/belum memiliki kesadaran seberapa penting bagi dirinya untuk memperoleh informasi itu.

Anggap saja seperti ini… ada seseorang yang mempunyai rumah dgn taman yang luas, di taman itu ada begitu banyak bunga Rosella. Setiap hari ia merawat bunga2 itu. Ia sangat senang memiliki banyak bunga di tamannya, sebab bunga2 itu indah dipandang. Ia sama sekali tidak tau bahwa bunga Rosella memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Suatu hari, tetangganya memberitahunya bahwa bunga Rosella yang ia miliki di tamannya itu bisa dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh. Mulai saat itu barulah ia sadar bahwa selama ini ia tidak memanfaatkan sebuah potensi yang—padahal—selama ini berada tepat di depan matanya. Dari analogi tersebut, dapat dipetik pelajaran bahwa penting sekali untuk membangun ‘kesadaran’ bagi kita semua, sehingga dgn sendirinya orang yang sudah memiliki kesadaran akan berupaya melakukan hal2 yang baik bagi dirinya, hal2 yang merupakan Haknya, dll.

Hal lainnya adalah Hak Asasi Manusia.
Telah saya bahaw sedikit di atas, bahwa setiap perempuan berhak untuk menentukan apakah ia mau hamil dan melahirkan atau tidak, ia uga berhak menentukan jarak kelahiran anak2nya, serta menentukan pilihan mengenai penggunaan alat kontrasepsi.

Tetapi jika melihat konteks, hal semacam ini tentu tidak dapat serta merta kita berlakukan bagi semua lapisan masyarakat. Kita memang mesti melihat realita yang ada. Tapi kasus tewasnya gadis cilik itu merupakan puncak kesedihan saya terhadap fenomena nikah muda yang masih juga sering terjadi di Indonesia, terlebih lagi, banyak yang melegalkannya atas dasar agama.

Perempuan merupakan manusia yang juga mempunyai hak untuk dicerdaskan, disadarkan bahwa hidupnya bukan hanya untuk menjadi istri seseorang, tetapi menjadi bagian dari umat manusia. Perempuan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk memiliki kehidupan sosial bersama teman-teman dan rekan-rekannya. Mengemban pendidikan, bekerja dan berpenghasilan, atau segala hal independent lainnya.

Pada dasarnya, pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mutlak akan menghalangi perempuan memperoleh hak-haknya. Tidak semua pernikahan seperti itu, memang, masih banyak orang yang bisa terus sekolah walaupun sudah menikah, masih bisa bekerja, mengembangkan diri, bersosialisasi, berorganisasi dan memberikan kontribusi pada sekitarnya. Ini tentu baik sekali jika pernikahan bukanlah hal yang menghalangi.

Tapi, coba saja kita bayangkan jika anak berusia 13 tahun menikah, dalam keadaan yang mungkin belum memiliki pengetahuan seksual yang cukup (apalagi kesehatan reproduksi) ia mesti hamil, melahirkan, merawat anak, melayani suami, mengurus rumahtangga. Bukankah itu sosok istri yang ideal bagi mereka? Entah ukuran apa yang mereka gunakan ini.

Kembali pada batas umur, kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan tentu berbeda-beda, bahkan ada orang yang sampai umur 30 tahun masihjuga belum siap menikah. Hal ini bisa saja disebabkan faktor psikologis, ekonomi, dll. Jadi batas umur untuk dikatakan layak nikah tidak seharusnya ditentukan dgn saklek.

Kini kita beralih pada Faktor ekonomi.
Terutama di daerah dan desa2, seperti masih banyak orang tua yang menikahkan anak gadisnya Karena faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa kemiskinan dan kebodohan masih merupakan masalah utama di negeri ini yang imbasnya dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua2 semacam ini. Bukan salah mereka utnuk menjadi orang miskin. Bukan juga salah mereka tidak memiliki kesadaran. Tapi tidakkah hal ini menggerus perasaan setiap orang…

Masalah yang sistematis semacam itu, tidak akan cukup dibahas di halaman blog yang sempit ini, mungkin nanti pembaca akan bosan duluan…jadi tidak perlu saya teruskan.

Kini saya beralih pada peran Negara dalam mengatur masalah pernikahan dini atau dibawah umur. Sebiah instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam mengatur mengenai perkawinan (pernikahan) adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam UU itu telah disebutkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun. Dalam kondisi tertentu, bagi yang belum berusia 21 tahun tapi mau melangsungkan perkawinan, mesti meminta izin dari orang tua/walinya terlebih dahulu, dan dibolehkan menikah dgn persyaratan tertentu, salah satunya adalah usia. Bagi laki2 minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 dari UU tersebut.

Menurut Anda, perbedaan batas umur itu disebabkan apa?

Selanjutnya, mengenai pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Saya yakin hal ini sudah dipahami banyk orang bahwa, perkawinin yang sah menurut UU ini adalah yang dicatatkan tentunya, sehingga perkawinan2 yang dilakukan sekalipun menurut aturan agamanya masing2 sah, tetapi jika tidak dicatatkan, maka tidaklah sah di hadapan Negara (bagi orang Islam biasa disebut nikah siri). Hal ini berkaitan dengan administrasi.

Mengenai pentingnya dan manfaat pencatatan pernikahan tidak akan saya bahas di sini, tetapi berkaitan dengan fenomena nikah siri, saya hanya ingin menyampaikan secuil pendapat saya saja.
Sampai saat ini, Negara belum bisa mengatur ranah “agama” dalam kaitannya dengan nikah siri, sebab Indonesia ini bukan Negara agama, Indonesia adalah Negara sekuler. Sehingga tidak mempu menjamah wilayah itu dengan instrument hukum spt Undang-Undang. Sejak berlakunya UU perkawinan, masih banyak juga masyarakat yang melakukan nikah siri. Ada yang dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, ada juga yang iseng karena mau poligami, ada juga yang karena faktor ekonomi, ada juga yang karena mau melegalkan perselingkuhan, ada yang karena kemiskinan dan kebodohan.

Berkaitan dengan nikah dibawah umur, misalnya ada seorang laki2 yang menikahi gadis berumur 13 tahun, mungkinkah ia menikahi gadis itu secara sah? Tidak mungkin kan/ maka apalagi kalo bukan nikah siri. Sedangkan nikah siri adalah hal yang belum bisa terjamah oleh Negara, sebab itu masuk ke dalam ranah kehidupan beragama. (Nampak sedikit ironis saat saya mengetik kata ‘beragama’).

Well… berhubung banyaknya penyalahgunaan ketentuan nikah siri yang terjadi di masyarakat kita, dan korbannya terutama kaum perempuan, maka baru2 ini, ada upaya pemerintah untuk mengatur pernikahan siri (termasuk resiko pernikahan di bawah umur, nikah kontrak dan poligami) yaitu dalam prolegnas (program legislasi nasional). Di sana pemerintah menggodok sebuah RUU yang mengatur masalah perkawinan, yang salah satunya mengatur ttg nikah siri. Pemerintah memang tidak bisa mengeluarkan atura2 tertentu yang secara langsung mengatur agama masyarakat, baik itu Islam, Kristen, hindu, Buddha. Tapi saya melihat keseriusan upaya ini karena pemerintah tetap berupaya menekan resiko kerugian nikah siri dan nikah di bawah umur, dgn menyandang kepentingan administratif. Saya harap peraturan ini dapat dimatangkan sebaik-baiknya sebelum akhirnya disahkan. Agar peraturan yang dimaksudkan mengatur kepentingan segenap warga Negara dapat mencapai tujuannya.

Tulisan saya diatas memang belum cukup, saya masih belum membahas kaitannya dgn UU HAM dan UU Perlindungan Anak, tapi insyallah akan saya tulis pada halaman lainnya.

Tulisan Terkait:
1. Pernikahan Dini dan Dampaknya
2. Pernikahan Dini, Tingginya Angka Perceraian (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
3. Pernikahan Dini dari Women Site

Gadis cilik mati setelah pernikahannya


Hari ini saat saya sedang browsing berita internasional di Yahoo!, tiba2 saya tertarik untuk membaca berita2 dari Timur Tengah, maka saya menKlik tautan ke kumpulan berita Timur Tengah. Dari beberapa judul yang muncul, ada sebuah judul yang membuat saya penasaran, kemudian saya membukanya. Berita itu cukup singkat, tidak terlalu banyak, mungkin sekitar setengah halaman ini. Tapi setelah membaca artikel berita itu, hati saya langsung terenyuh. Saya tidak dapat mengatakan ini terasa seperti sakit hati, tetapi ada sebuah gejolak dalam hati saya yang membuat saya hampir menangis, tapi juga geram. Saya rasa ini semacam gejolak kemanusiaan. Tidakkah semua manusia pada dasarnya diberi Hati Nurani untuk digunakan? tetapi kira2 dimana hati nurani orang2 yang ada dalam berita berikut ini.

Dalam berita itu dikatakan bahw aseorang gadis cilik berusia 13 tahun telah meninggal, beberapa saat setelah pernikahannya. Tidakkah Anda berpikir tentang sesuatu? Mungkin Anda belum menyangka apa yang membuat gadis kecil yang seharusnya masih bisa punya masa depan cerah itu lantas meninggal di usianya yang masih 13 tahun.

Ciut hati saya setelah membaca bahwa gadis kecil itu meninggal diakibatkan pendarahan, setelah berhubungan intim…. organ reproduksinya rusak… tidakkah ia menderita sebelum meninggal? tidak ada yang tau.. tapi , dimanakah hati nurani mereka?

Apakah orang yang telah menikahi dan menyetubuhinya itu telah merasakan kesenangan terlebih dahulu sebelum gadis itu menderita karena pendarahan setelah itu, organ reproduksinya rusak, karena belum masanya ia mengalami hubungan intim, mugnkin seharusnya itu masih merupakan masa2nya bermain bersama teman2 sebayanya, masanya mengenyam pendidikan, lulus dari sekolah dan melanjutkan ke universitas, memasuki dunia mahasiswa, menuntut ilmu untuk lulus dan menyandang gelar sarjana, membuat orang tuanya bangga… mungkin setelah itu dia menikah tapi ia bisa bekerja, mandiri, sukses, bahagia. setiap orang memang punya porsinya masing2 tapi bagaimana ia bisa berusaha jika sebelum masa itu datang, nyawanya telah harus pergi dikarenakan hal sepeti itu? Hinakah? pantaskah?

Tidakkah harus ada orang yang memikirkan kemungkinan gadis kecil itu kelak menjadi perempuan dewasa yang mandiri, mungkin duduk di sebuah Desk dengan komputer dihadapannya, menulis, berbagi, bahagia.

Tuhan… tidak mungkin ini suatu hal yang benar bukan? Tidakkah seharusnya orang tua memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada anaknya? mengapa banyak orang membiarkan anak2 gadisnya dinikahi laki2, yang kemudian menidurinya, memberinya makan, menidurinya, menghamilinya… Tuhan…

Semoga hal semacam ini menggugah hati manusia2 yang masih mau mempergunakan nuraninya. Tidakkah banyak orang yang menetang ketentuan nikah muda “semuda itu”? tidakkah mereka peduli terhadap kesehatan reproduksi seseorang? apakah mencegah “zina” lebih penting daripada “mencegah kematian akibat nikah dini”? apakah faktor ekonomi penyebabnya? apakah orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak gadisnya kemudian menikahkannya? tidakkah mereka tau mereka bisa memperjuangkan beasiswa? bukan nikah solusinya?

Pertanyaan saya yang membuat saya semakin geram adalah: sempatkah gadis cilik itu merasa bahagia atas pernikahannya sebelum ia akhirnya harus mati dengan cara seperti itu?

(berita ini bisa Anda lihat di sini)

Iron Jawed Angels – Film


votes for women

Iron Jawed Angles adalah sebuah film besutan Katja Von Garnier yang berdasar pada kisah nyata di Amerika sekitar awal abad-20. Film ini menceritakan tentang upaya keras para perempuan Amerika untuk memperjuangkan kewarganegaraan mereka.

Bermula dari niatan dua aktivis muda Alice Paul dan Lucy Burns untuk merubah keadan perempuan Amerika pada masa itu. Mereka berdua telah mengambil dan menyelesaikan studinya di Inggris, kemudian mereka kembali ke Amerika untuk melangsungkan niat mereka memperjuangkan hak kaum perempuan.

Pada masa itu, perempuan tidak memiliki hak kewarganegaraan penuh sebagaimana laki-laki. Dengan begitu, mereka tidak memiliki Hak Pilih dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu). hal ini berdampak sangat besar bagi kehidupan mereka tentunya. Perempuan seakan-akan tidak dilihat sebagai subyek hukum, mereka tidak bisa melakukan tindakan2 umum secara mandiri.

Mengenai Hak Pilih, akibat yang berdampak pada mereka – disadari maupun tidak – mereka tidak mempunyai hak untun memilih perwakilan mereka di parlemen, tentu saja dengan begini berarti kepentingan dan kebutuhan mereka serta aspirasi perempuan secara umum tidak akan sampai ke parlemen. sehingga, tidak jarang, kebijakan2 pemerintah terasa tidak berpihak pada kepentingan perempuan.

Dalam aspek hukum, mereka juga terikat dengan berbagai macam peraturan (konstitusi) yabg bahkan mereka tidak ikut serta dalam proses pembuatan konstitusi tersebut. bisa dibayangkan bagaimana tertindasnya mereka dilihat dari segi HAM? Itu sama saja mereka dipaksa untuk mentaati peraturan yang tidak mereka sepakati.

Tetapi, ternyata tidak semua perempuan saat itu telah memiliki kesadaran yang sama. Maka, para aktivis menyadari bahwa penting sekali untuk meningkatkan kesadaran itu dulu.

Sebelum kedatangan Alice Paul dan Lusy Burns untuk memperjuangkan hak perempuan, di Amerika telah ada sebuah organisasi yang mewadahi kepentingan perempuan untuk memperjuangkan haknya ini, yaitu NAWSA (National Women Suffrage Association). yang dipimpin oleh Carrie Cat dan Anna Shaw.

Alice dan Lusy datang menemui Carrie dan Anna untuk menawarkan diri bergabung dgn NAWSA. Alice dan Lusy sebenarnya membawa misi gugatan “Amandemen Konstitusi” thd Presiden Amerika (Woodrow Wilson). mereka akan menuntut Amandemen konstitusi yang mengatur mengenai hak kewarganegaraan – agar perempuan juga bisa diberi hak pilih dalam pemilu berikutnya.

iron jawed angels

menuntut amandemen konstitusi

Misi ini awalnya diragukan oleh Carrie dan Anna, tetapi setelah Alice mengajukan konsepnya, akhirnya mereka menyetujui.

Langkah demi langkah mereka lakukan. Dan waktupun semakin mendekati masa Pemilu lagi. Jumlah anggota mereka telah bertambah, dan upaya pencerdasan dan peningkatan kesadarn pun telah dilangsungkan.

Tetapi karena kucuran dana yang mereka terima melebihi dana kas NAWSA, sehingga Alice dan Lusy (serta para anggotanya) mendapat tekanan dari pimpinan NAWSA sendiri. pada saat itu mereka pun juga masih bergabung dengan NAWSA. Lusy menyarankan pada Alice untuk memisahkan diri dari NAWSA, tetapi Alice tidak mau – dengan dasar bahwa ia tidak mau kaum perempuan sendiri mengalami perpecahan, terutama di mata publik.

Lusy mencoba meyakinkan Alice bahwa agenda yang telah mereka buat tidak akan berjalan mulus dengan adanya tekanan dari NAWSA. akhirnya Alice pun menyetujui untuk memisahkan diri dari NAWSA. Pergerakan mereka pun semakin maju, sedangkan NAWSA akhirnya menarik dukungannya dari mereka.

Berbagai macam rintangan mereka lalui, sampai pada akhirnya mereka harus menanggung akibat mendekam di penjara sebagai tahanan politik. berbagai penyiksaan dialami Alice dan teman2nya. tapi itu semua tidak mematahkan semangat mereka.

Akankah tuntutan mereka akhirnya dipenuhi oleh pemerintah? Ataukah segala penderitaan mereka berujung sebagai kesia-siaan belaka? saksikan sendiri film ini, kalian akan merasakan sensasi perjuangan kaum perempuan yang terbaik yang pernah saya lihat, lebih bagus di banding In The Times of The Butterfly (Salma Hayek). ini juga merupakan sebuah referensi film yang saya tujukan bagi mereka yang ingin mempelajari mengenai studi perempuan.

Selamat menonton………..