Posts tagged ‘Gender’

Pembedaan Gender mengarah pada Subordinasi


Adanya pembedaan gender sebagaimana yang hidup di masyarakat kita, mengakibatkan kedudukan, fungsi dan peran perempuan seakan-akan berada pada tingkatan lebih rendah dibanding laki-laki (subordinasi). Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa perbedaan fungsi dan peran yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin (biologis dan fisiologis) pada perempuan dan laki-laki, tetapi jika lebih dari itu, maka perbedaan yang ada hanyalah merupakan konstruksi sosial atau bentukan masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, adat, agama, dll.

Mengenai pengertian gender dan perbedaannya dengan jenis kelamin, telah saya bahas pada tulisan saya sebelumnya, untuk melihatnya bisa Anda klik tautan berikut: Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin. Pada ujungnya, pembedaan-pembedaan gender itu akan menjurus dan mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Dan yang menjadi korban dari bentuk diskriminasi akibat pembedaan gender itu kebanyakan adalah kaum perempuan.

Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan logika daripada perasaan, sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Sehingga tidak jarang, perempuan dianggap tidak dapat menjadi pemimpin atau menduduki suatu jabatan tertentu. Tetapi pernahkah Anda mempertanyakan dalil atau dasar ungkapan tersebut? Dapatkah dibuktikan secara ilmiah? Tidakkah ungkapan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah itu mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan? Saya rasa ungkapan semacam itu sudah saatnya kita tinggalkan jauh-jauh, bukan hanya karena tidak ada pembuktian ilmiah secara akurat, tetapi juga akan menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan pembatasan hak-hak tertentu pada salah satu pihak, yaitu perempuan. Atau paling tidak, sebelum kita meninggalkannya, mari kita lakukan kajian kritis terhadap hal tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan agama, saya rasa kita tidak dapat menutup mata dan mengatakan ‘tidak’ bahwa agama mempunyai peran yang cukup besar dalam proses konstruksi gender inequality (pembedaan gender). Dan pembedaan gender tersebut seringkali berujung pada diskriminasi. Berikut ini saya kutipkan sebagian tulisan dari sebuah artikel mengenai gender dalam Islam:

Terbentuknya Gender Differences dikarenakan beberapa hal, diantaranya dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan konstruksi sosial/kultural melalui ajaran agama atau Negara… Dalam Islam sendiri tidak pernah mentolerir adanya perbedaan/perlakuan diskriminasi di antasa umat manusia. Adapun prinsip kesetaraan tersebut adalah:
a.) Perempuan dan laki-laki sama sebagai hamba Allah,
b.) Perempuan dan laki-laki sebagai khlaifah di bumi,
c.) Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi dalam meraih prestasi.

Tapi mengapa muncul ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalil agama? Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua dan tidak mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki, dan keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber terusirnya manusia dari surga.

Menurut kutipan di atas, ketidakadilan terhadap perempuan yang didasarkan pada dalil agama dipengaruhi oleh beberapa keyakinan tertentu—yang saya sebut mitos-mitos keagamaan—berkaitan dengan perempuan.

Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan yang berdasarkan pada dalil agama seharusnya kita kritisi, bukan ditolak secara langsung maupun diterima ‘mentah2’. Bukankah sikap yang paling baik adalah berada di tengah-tengahnya? Dengan terbitnya tulisan ini, saya menghimbau Anda dan semua orang yang peduli, untuk melakukan kajian ulang secara kontiniu dan kritis, demi mengungkap misteri keadilan-Nya. Sebagai manusia, saya menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada faktor2 alamiah, seperti ras dan jenis kelamin.

Tulisan terkait:
1. Pengertian Gender (Wiki)
2. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin
3. Forum Diskusi Ketidakadilan Atas Dasar Gender
4. Memahami Arti Gender
5. KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender)

Konstitusi / dasar hukum terkait:
1. Inpres No.9 thn 2000 ttg Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (PUG)

Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin


Sampai saat ini masih terlihat bahwa di sekitar kita, permasalahan gender sering menimbulkan ketidakadilan. Misalnya saja pada sektor publik, perempuan sering mengalami kendala-kendala tertentu yang disebabkan permasalahan gender. Begitu pula dengan pendidikan, banyak perempuan yang—terpaksa maupun tanpa kesadaran—menanggalkan haknya untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri, serta menanggalkan kesempatannya untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat

Sebenarnya apa itu gender? Banyak orang beranggapan bahwa gender sama dengan jenis kelamin. Pada dasarnya gender dan jenis kelamin tidaklah sepenuhnya sama. Saya yakin hampir semua orang menerima bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dalam wujud yang berbeda. Hal ini dimaksudkan wujud secara fisik. Secara biologis dan fisiologis, perempuan dan laki-laki memiliki beberapa perbedaan mendasar. Dan perbedaan mendasar itu tidak dapat dipertukarkan secara wajar. Perbedaan semacam itulah yang dapat kita pahami sebagai jenis kelamin.

Manusia terbagi menjadi dua macam jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Faktor pembeda antara ‘manusia berjenis kelamin perempuan’ dengan ‘manusia berjenis kelamin laki-laki’ adalah ciri fisik dan fungsi tubuh yang tentunya bersifat kodrati (fitrah). Pembahasan mengenai hal ini akan saya ulas lebih jauh pada kesempatan yang lain.

Berikut saya kutipkan sebuah konsepsi mengenai jenis kelamin dari Trisakti Handayani dan Sugiarti:
Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu…Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organ yang berbeda…Secara biologis, alat-alat tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan.

Beralih pada gender, yang dimaksud dengan gender berbeda dengan jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender ini, terlebih dulu saya akan memberikan beberapa contoh konkrit. Seorang perempuan biasanya dianggap lemah lembut dan diidentikkan dengan pembagian tugas-tugas domestik dalam rumah tangga, misalnya memasak, membersihkan rumah, merawat anak dan melayani suami. Sedangkan laki-laki biasanya dianggap ‘lebih’ daripada perempuan hampir di segala hal, mulai kekuatan fisik, intelektualitas dan kemampuan-kemampuan lainnya. Hal-hal semacam itu sebenarnya bukan termasuk hal-hal sifatnya kodrati, melainkan bentukan masyarakat.

Hal-hal yang disebabkan oleh bentukan masyarakat itulah yang dimaksud dengan gender. Gender sifatnya tidak kodrati, melainkan dapat mengalami perubahan. Dan di antara sifat-sifat bentukan yang melekat pada masing-masing perempuan dan laki-laki itu dapat dilakukan pertukaran.

Soal memasak misalnya, baik perempuan dan laki-laki pada umumnya sama-sama memiliki dua tangan dan sepuluh jari, sehingga tidak ada suatu hal pun yang dapat membatasi kemampuan laki-laki untuk memasak pula. Tetapi kegiatan tersebut masih diidentikkan kepada perempuan saja. Contoh yang lain ialah mengenai pekerjaan seputar otomotif yang selalu diidentikkan kepada laki-laki, padahal perempuan dan laki-laki—sekali lagi—sama-sama memiliki dua tangan dan dua kaki, sehingga tidak ada hal yang juga dapat membatasi perempuan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Tetapi nilai-nilai yang hidup di masyarakatlah yang menyebabkan pembedaan-pembedaan semacam itu. Padahal seharusnya pembedaan-pembedaan itu tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada potensi dan minat (jadi sifatnya kualitatif..

Tulisan Terkait:
“Forum Diskusi Ketidakadilan atas dasar Gender”

Feminisme bukan musuh Islam


Feminisme bukanlah musuh Islam, dan Islam bukanlah musuh perempuan. Saya rasa jika kita tidak dapat menarik benang merah di antara keduanya, maka akan semakin terbentuk dua kubu yang saling menguatkan diri. Di satu sisi, golongan Islam yang terlalu kaku, cenderung memusuhi feminisme. Mereka menyebarkan propagandanya kemana-mana, dan cenderung bersikap ekstrim, rigid terhadap perubahan. Dan di sisi yang lain, kaum feminis atau perempuan-perempuan yang menuntut hak-haknyanya dan tidak mendapat jawaban yang tepat, akan semakin jauh dari agama. Tentu saja mereka berpikir, buat apa beragama kalau mereka tidak mendapatkan kedamaian.

Hal seperti ini sebenarnya akan menimbulkan kerugian pada masing-masing kubu. Oleh karena itu, kita perlu menarik garis yang menghubungkan keduanya—bukan untuk menyamakan keduanya, tapi paling tidak untuk membuka jalan dialog, kajian kritis dan rethinking (meminjam istilah dari Prof.Ziauddin Sardar).

Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa agama telah mengambil peran dalam proses pembentukan subordinasi perempuan di masyarakat, yang berakibat pada ketidakadilan atau diskriminasi. Sebagai contoh, dalam lembaga perkawinan, perempuan seakan-akan diposisikan bukan sebagai partner bagi laki-laki, dimana misalnya istri wajib patuh kepada suami, tanpa ada ketentuan wajibnya suami juga patuh pada istrinya, keharusan istri melayani hasrat seksual suaminya—tanpa dibarengi dengan ketentuan yang mengatur keharusan suami melayani hasrat seksual istrinya juga secara seimbang, serta otoritas laki-laki untuk memukul, menceraikan secara sepihak dan berpoligami (lebih tepatnya poligini) tanpa benar-benar memperhatikan hak-hak istri dan anak-anak.

Selain dalam lembaga perkawinan, penempatan perempuan dalam posisi sub-ordinat juga dirasakan pada sektor-sektor publik. Banyak ketentuan-ketentuan agama yang secara praktis kesannya malah mematikan peran perempuan di sektor publik, terutama setelah mereka menikah. Beberapa contoh yang dapat saya uraikan adalah sebagai berikut ini:

1.Anjuran agar perempuan tidak keluar rumah dan tetap berada di dalam rumah—bahkan dalam kamar dianggap lebih baik—kecuali ada keperluan tertentu atau menghadiri masjid.

2.Anjuran bagi perempuan untuk mengisi waktunya hanya untuk hal-hal berguna, tetapi hal-hal yang dimaksud berguna adalah menghadiri majelis-majelis pengajian dan semacamnya—bukan berarti majelis semacam ini tidak berguna, tapi dengan begitu berarti majelis/organisasi politik dan sosial berada di luar jalur anjuran ini.

3.Anjuran bahwa pekerjaan memintal dan berhias diri untuk suami adalah pekerjaan yang lebih baik bagi perempuan daripada keluar rumah dan berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya—ironisnya, tidak ada pembahasan terhadap para suami yang keluar rumah mencari nafkah dan berbaur dengan permpuan-perempuan yang bukan muhrimnya.

4.Bahkan, anjuran untuk mengikhlaskan suaminya yang ingin berpoligami. Hal ini diimbangi dengan ‘iming-iming’ pahala bagi istri yang rela dipoligami suaminya. Lagi-lagi saya merasakan sesuatu yang ironis, dimana bukannya perempuan dimotivasi untuk membela hak-haknya, malah dianjurkan untuk pasrah terhadap ketidakadilan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya di sini.

Anjuran-anjuran tersebut seakan menempatkan perempuan pada posisi ‘di bawah’ laki-laki yang tidak mempunyai peran dan andil dalam kehidupan luar di sektor publik. Apalagi, toleransi yang diberikan hanya berkisar seputar lingkup agamis saja. Saya—dan beberapa orang lainnya—tentu mengharapkan anjuran bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya, bukan malah untuk mematahkan sayapnya dan menjadi burung indah di dalam sangkar.

Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa hal itu tidak berarti membenarkan tindakan perempuan-perempuan karir yang meninggalkan tanggungjawabnya kepada rumahtangganya. Sebagaimana juga saya tidak pernah membenarkan karir para laki-laki yang membuatnya lepas tanggung jawab terhadap rumahtangganya. Misalnya, laki-laki yang menganggap bahwa mengurus anak adalah tugas istri saja. Padahal ‘anak’ adalah milik suami-dan istri, jadi tanggung jawab mengurus dan mendidik anak seharusnya dilakukan secara seimbang dan proporsional di antara suami dan istri.

Bagi orang yang memang bisa membagi waktunya, mengatur aktifitasnya agar tetap bertanggung jawab pada tugas utama, lalu alasan apalagi yang mematahkan kesempatan perempuan untuk berperan di sektor publik juga? Bukankah jika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat itu adalah suatu hal yang baik demi membawa kemajuan umat? Kemaslahatan bersama?

Berikut ini adalah kutipan dari tulisan pada sebuah poster di mading kampus saya dulu, yang saya tidak dapat menemukan nama penulisnya. Tulisan itu merupakan kalimat pendek yang cukup menggugah pemikiran saya. Mungkin tulisan berikut ini juga dapat menyadarkan kita semua bahwa kesetaraan yang selayaknya diperjuangkan tidak dapat hanya diukur dari satu atau dua aspek saja.

…apakah pengakuan terhadap perempuan semata-mata diukur dari semakin luasnya kesempatan mereka dalam berpolitik tanpa memikirkan lebih jauh persoalan-persoalan lain seputar isu perempuan, seperti ortodoksi agama, bekapan kultur dan hegemoni kaum laki-laki yang nyata-nyata masih terlihat dominan sampai saat ini.

Porsi yang diberikan bagi perempuan dalam kursi-kursi parlemen misalnya, memang merupakan suatu kemajuan yang baik. Tetapi bukan berarti itu melambangkan kebebasan perempuan secara umum. Kita masih harus memperhatikan hal-hal lainnya yang ada di sekitar kita, terutama yang menyangkut praktik-praktik keagamaan yang masih kental dengan unsur budaya patriarkal, termasuk di negeri kita ini.

Upaya pengkajian ulang merupakan sebuah tawaran yang baik sebagai solusi atas permasalahan ini. Pengkajian ulang dan semangat ijtihad (menurut Prof.Ziauddin Sardar) merupakan upaya yang seharusnya dilakukan umat Islam agar dapat tetap mempraktikkan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi, person-person yang semestinya melakukan itu, bukan hanya terbatas pada ulama-ulama ‘jebolan’ pesantren. Tetapi semua orang yang mempunyai potensi yang seimbang dengan kebutuhan pengkajian tersebut.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu sempat terdengar isu rencana fatwa haram terhadap ojek dan rebonding bagi perempuan. Tetapi apakah perempuan—yang dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan—juga dilibatkan dalam proses menganalisa persoalan bahkan sampai pengambilan keputusan untuk fatwanya? Apakah staf ahli pernah dilibatkan dalam proses tersebut? Saya rasa tidak.

Marilah kita semua merenungkan hal ini bersasma-sama. Saya menyadari tulisan ini masih banyak terdapat kekurangannya. Jika ada pihak yang mempunyai pengetahuan lebih banyak, harap berbagi di sini. Jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan tulisan saya ini, saya akan membuka tangan dengan senang hati untuk menerima saran dan kritik yang membangun. Silahkan mengeluarkan pendapat, sanggahan atau argumen yang sesuai dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etis dalam berdiskusi. Terima kasih.

 

25/03/2010

Produk Pemutih yg Menyangkut Percintaan


Baca selengkapnya…