Posts tagged ‘gugatan’

Perubahan Gugatan


        I.            DASAR HUKUM

Perubahan gugatan tidak diatur dalam HIR/Rbg, tetapi diatur dalam Rv (Rechtsvordering) yaitu pasal 127, yang berbunyi :

Pasal 127 Rv

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Selain itu, ada juga beberapa yurisprudensi atau putusan MA yang bisa dan sering dijadikan dasar hukum mengenai praktik perubahan gugatan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut :

Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 :

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 :

Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair

Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan)

Putusan MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 :

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara); sehingga terjadi perubahan subyek hukum gugatan (Vide = Putusan MA-RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971);

Putusan MA-RI No.546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970 :

Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;

Putusan MA-RI No.334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972 :

Judex-facti tidak boleh merubah dalil gugatan (Posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./ Pasal 178 ayat (3) HIR;

      II.            PENGERTIAN

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya.

Dari beberapa putusan MA di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan gugatan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan:

  1. Tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata
  2. Tidak menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan tergugat
  3. Tidak mengakibatkan perubahan posita
  4. Tidak merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan
  5. Tidak mengakibatkan perubahan subyek hukum dalam gugatan

 

    III.            WAKTU PENGAJUAN

Perubahan isi gugatan selama memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diajukan dalam jangka waktu:

  • Sebelum hakim membacakan surat gugatan.

Jika perubahan diajukan sebelum hakim membacakan gugatan, maka perubahan ini tidak memerlukan persetujuan dari tergugat

  • Setelah hakim membacakan gugatan, sebelum tergugat mengajukan jawaban (pasal 127 Rv)

Jika perubahan diajukan setelah hakim membacakan gugatan, hal ini diperbolehkan selama tergugat belum memberikan jawaban. Tetapi pengajuan ini memerlukan persetuuan dari tergugat

Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai pada saat mana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sebelum itu sudah mohon putusan.

Dasar Hukum :

Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :

Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahaan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut

 

    IV.            PERSYARATAN PENGAJUAN

Peraturan mengenai syarat mengajukan perubahan gugatan tidak terdapat dalam Pasal 127 Rv.  Namun, dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh MA, terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan, dimana hal tersebut sangat penting diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu:

a.       Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:

–          Diajukan pada hari sidang

–          Dihadiri oleh para pihak

Dari ketentuan tersebut, penggugat juga tidak dibenarkan mengajukan perubahan gugatan:

–          Di luar hari sidang

–          Pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.

Tujuan dari syarat-syarat formil ini adalah untuk melindungi kepentingan tergugat dalam membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat, maka akan dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.

b.    Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:

–          Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan

–          Memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

c.    Tidak menghambat acara pemeriksaan

Dalam hal ini, perubahan gugatan tidak boleh menghambat jalannya pemeriksaan di pengadilan. Apabila perubahan gugatan tersebut menghambat jalannya pemeriksaan, maka akan menjadi masalah baru lagi di antara kedua belah pihak yang berperkara, seperti bertambahnya jangka waktu proses pemeriksaan sehingga memakan waktu yang lama dalam proses penyelesaian perkaranya.

Sita Jaminan


PERMOHONAN SITA JAMINAN

I.      DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

1.       Dasar Hukum Sita Jaminan

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2.       Dasar Hukum Sita Jaminan oleh Kreditur

Ketentuan pasal 1131 BW menyatakan bahwa:

“Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimwa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal  dengan Hipotik.

3.       Dasar Hukum Sita Harta Bersama (Sita Jaminan oleh Suami/Istri dalam proses perceraian)

Undang-undang no.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 24 ayat 2 huruf c :

”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Sita Jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak dari pemilik hak dari suatu barang atau harta, agar terjamin bahwa tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak kreditur terhadap piutangnya, agar terjamin pelunasannya. Dalam proses Sita Jaminan, terdapat larangan sebagai berikut :

  1. Memindahtangankan atau jual beli harta yang disita
  2. Dilarang menyita hewan atau barang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian dari tersita (pasal 197 HIR dan 214 Rbg)

 II.      JENIS-JENIS

Sita Jaminan dapat berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Sita Jaminan adalah untuk melindungi hak dari pemohon, bukan menciptakan hak baru. Beberapa jenis Sita Jaminan antara lain sebagai berikut :

1.       Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)

–          Adalah sita atas barang milik penggugat yang berada pada penguasaan tergugat

–          Sita terhadap barang bergerak

–          Tidak perlu ada alasan/dugaan, sebab barang yang dimohonkan adalah milik pemohon sendiri

2.       Sita Marital

–          Adalah sita terhadap harta bersama suami/istri dalam proses perceraian

–          Sita terhadap barang bergerak

3.       Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag)

Adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (tergugat) sebagai jaminan pelunasan utang

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)

–          Sita terhadap barang tetap/tidak bergerak milik debitur (Ps. 227, 197,198, 199 HIR 261, 208,214 Rbg)

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)

 

III.    SYARAT-SYARAT

1.       Perlu adanya alasan/dugaan yang kuat

Sesuai dengan Pasal 226 HIR , untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan.

Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR , elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan. Dan dalam proses ini, termohon perlu juga didengan pendapat atau keterangannya menyangkut dugaan pemohon, sehingga hakim dapat menilai apakah perlu dilakukan sita atau tidak.

2.       Pihak yang mengajukan adalah memang pihak yang berhak

  1. Dalam Sita Revindicatoir, pihak yang berhak adalah pihak yang secara sah memiliki barang/harta yang dimohonkan
    1. Dalam Sita Marital, pihak yang berhak mengajukan adalah suami/istri dalam suatu proses perceraian
    2. Dalam Sita Conservatoir, pihak yang berhak mengajukan adalah kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur
  2. 3.       Obyek yang dimohonkan harus jelas
    1. Dalam Sita Revindicatoir, obyek permohonan adalah benda bergerak milik pemohon yang berada didalam kekuasaan termohon. Permohonan ini tidak dapat diajukan terhadap barang tidak bergerak/barang tetap, sebab kemungkinan untuk memindahtangankan benda tetap tidak semudah benda bergerak.
    2. Dalam Sita Conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah:

–   barang bergerak milik debitur
–   barang tetap milik debitur, dan

–   barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga).

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat.

 

IV.      PROSES PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

Prosedur peletakan sita jaminan adalah sebagai berikut :

A.      Pengajuan Sita Jaminan Conservatoir

  1. Diajukan bersamaan dengan gugatan

Tata cara pengajuan untuk cara ini adalah sama dengan pengajuan gugatan biasa

  1. Diajukan terpisah dari gugatan

–  Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kediaman pihak yang menguasai barang yang dimohonkan.

–  Membayar biaya peletakan CB (Conversatoir Beslag) dan administrasinya

B.      Proses Pemeriksaan

    1. Persidangan dibuka untuk umum
    2. Pembacaan permohonan peletakan sita jaminan
    3. Mempersilahkan para pihak untuk memberi tanggapan (khusus untuk jenis sita revindicatoir, pihak tersita tidak perlu didengan pendapatnya)
    4. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon
    5. Penetapan hakim (menerima atau menolak permohonan tsb)
  1. C.      Proses Pelaksanaan Sita Jaminan
    1. Panitera menunjuk Jurusita/Js.Pengganti
    2. Memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan, dan memerintahkan para pihak untuk hadir, serta pemberitahuan kepada pihak instansi terkait (jika ada)
    3. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan dihadiri 2 orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara
    4. Melakukan pelaporan bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek ybs. Jika barang tetap dan bersertifikat, laporan dilakukan laporan ke BPN. Sedangkan jika barang bergerak, laporan dilakukan ke Kelurahan setempat.
    5. Menyerahkan Berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada Majelis Hakim