Posts tagged ‘materi kuliah’

Contoh Surat Kuasa (Khusus) Pengurusan Sertifikat


SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Lioe Lely Darmayanti, beralamat di Jl. Pulau Panjang VI Blok M-7 No. 27, RT.012/RW.009, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat dan selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan selanjutnya memberikan kuasa kepada:

Reno Iskandarsyah, S.H., M.H.                      Dede Nurdin Sadat, S.H.

Rina Fitriana, S.H.                                           M. Fachmi Herdiansyah W.D., S.H

Gharnis Athe Malem, S.H.                             Fahrul Rahman, S.H.

 

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS, beralamat di Prudential Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA;

————————————————-—- K H U S U S —————————————-

Penerima Kuasa berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

–       Mewakili Pemberi Kuasa untuk mengurus perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2460, Desa Kembangan Utara, Jl. Pulau Panjang VI Blok C.11 Kav No. 27, Jakarta Barat, seluas 144 M2 atas nama Lioe Lely Darmayanti, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat;

–       Mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang sehubungan dengan permasalahan dimaksud;

–       Menerima, membuat, menandatangani serta mengajukan surat-surat yang diperlukan untuk itu sehubungan dengan permasalahan dimaksud;

–       Mengurus segala adminstrasi dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dan berguna untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

–       Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan secara tegas dengan Hak Retensi.

Surat kuasa ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal      September 2012 dan berlaku sejak ditandatanganinya.

Jakarta,      September 2012

Penerima Kuasa                                                                           Pemberi Kuasa

Materai

Rp.6000

 

 

 

Reno Iskandarsyah, S.H., M.H.                                                                                                      Lioe Lely Darmayanti

Dede Nurdin Sadat, S.H.

Rina Fitriana, S.H.

M. Fachmi Herdiansyah WD, S.H.

Gharnis Athe Malem, S.H.

Fahrul Rahman, S.H.

Contoh Surat Kuasa (Khusus) Pengurusan Perijinan


S U R A T   K U A S A

 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                       : RENO ISKANDARSYAH

Alamat                                    : Mayapada Tower Lt.7

Jl. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan

Pekerjaan                              : Direktur PT. PRIME STAR RESOURCES INDONESIA

————————————————————- (Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

 

Pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

  1. Nama                           : Rina Fitriana

Alamat                        : Jl. Manunggal II No. 7, RT/RW 015/002, Kel. Petukangan Selatan,

Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Pekerjaan                   : Karyawan Swasta

No. KTP                        : 09.5206.550978.03xx

  1. Nama                          : Lia Natasya

Alamat                       : Jl.Brantas Gg.IV No.64, RT/RW 007/012, Kel. Sisir, Kec. Batu, Bandung

Pekerjaan                  : Karyawan Swasta

No. KTP                       : 35795152068700xx

—————————————————— (Selanjutnya disebut “Para Penerima Kuasa”)

 

—————————————————————–KHUSUS————————————————————

–          Mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) a.n. PT.PRIME STAR RESOURCES INDONESIA di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.

–          Menandatangani, menerima dan membawa dokumen dan surat yang berkenaan dengan keperluan permohonan dimaksud dan keperluan lain dalam rangka pengajuan permohonan tersebut.

–          Melakukan tindakan yang diperlukan dan berguna untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal memperoleh Surat pengesahan RPTKA, Rekomendasi TA.01 dan Surat Persetujuan IMTA a.n. PT.PRIME STAR RESOURCES INDONESIA yang dimaksud dalam surat kuasa ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                             Jakarta, 6 November 2012

 Para Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

              Lia Natasya     Rina Fitriana                                               Reno Iskandarsyah

Surat Kuasa


Pengertian

Surat Kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari satu orang kepada orang yang lain. Kewenangan tersebut biasanya adalah kewenangan untuk melakukan suatu hal.

Surat Kuasa pada umumnya terdiri dari:

  1. Kepala Surat (Biasanya hanya dituliskan “Surat Kuasa”, atau boleh juga diberi judul yang lebih spesifik misalnya “Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang”, dll)
  2. Waktu dan tempat dilakukannya
  3. Identitas pemberi dan penerima kuasa
  4. Hal yang dikuasakan
  5. Tanda tangan (Harus bermaterai)

Jenis-jenis surat kuasa

Secara umum ada 2 jenis kuasa yang dikenal saat ini, yaitu:

  1. Kuasa Umum (biasanya untuk suatu pengurusan hal tertentu, misalnya pengosongan rumah. Maka penerima kuasa berwenang melakukan segala tindakan dalam kepentingan pengosongan rumah)
  2. Kuasa Khusus (biasanya kuasa jenis ini yang sering dipakaibagi seorang kuasa hukum. Dalam kuasa khusus, dijelaskan dan disebutkan secara jelas kewenangan apa saja yang diberikan kepada penerima kuasa. Sehingga kuasa tidak dapat bertindak diluar kewenangan yang disebutkan dalan surat kuasa khususnya. Kuasa ini bisa dibuat dalam bentuk surat/akta bawah tangan ataupun otentik. Misalnya kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan, untuk mengurus surat-menyurat, dll.)
  3. Kuasa istimewa (kuasa ini hampir sama dengan kuasa khusus, tetapi biasanya menyangkut hal yang lebih penting dan spesifik. Kuasa ini harus dilakukan dengan akta otentik. Misalnya kuasa untuk memberikan sumpah, dll)

Bentuk-Bentuk surat kuasa

Pada dasarnya tidak ada suatu standar baku untuk membuat surat kuasa, yang penting unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa tepenuhi. Ada bentuk surat kuasa yang sederhana, ada pula yang cenderung lebih resmi dan rinci. Hal ini tergantung beberapa hal berikut ini :

  1. Keperluan dan peruntukan. Misalnya jika dibutuhkan hanya untuk pengurusan sebuah perijinan atau persidangan perdata tertentu seperti perceraian, maka cukup dalam bentuk sederhana, tetapi jika diperuntukan mewakili klien dalam persidangan pidana menyangkut kasus yang rumit seperti utang piutang atau korupsi, maka diperlukan surat kuasa yang berisi kuasa secara terperinci
  2. Segmen Klien. Dalam dunia pekerjaan, menjaga citra di hadapan klien adalah hal yang penting. salah satu hal yang mencerminkan citra seorang advokat/kantor advokat adalah bagaimana mereka melakukan surat-menyurat. dari kop surat, tata bahasa yang dipilih sampai cara menampilkan surat.
  3. Instansi yang dituju. Jika surat kuasa diperuntukan untuk suatu hal yang menyangkut instansi-instansi resmi tertentu maka sebaiknya surat kuasa jangan dibuat terlalu sederhana. Tetapi perlu juga diperhatikan, jangan sampai membuat surat kuasa dengan bahasa dan format penulisan yang berbelit-belit. intinya adalah menarik, mudah dipahami dan menyangkut hal-hal penting yang diperlukan.

Contoh Surat Kuasa

Contoh surat kuasa dapat dilihat sebagaimana dalam link-link di bawah ini:

(Silahkan di klik, akan terbuka di tab baru)

  1. Surat Kuasa Pengurusan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
  2. Surat Kuasa Pengurusan Sertifikat

Peran Notaris dalam RUPS/LB


Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Jo Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Selain akta otentik, terdapat jenis akta lain yaitu akta bawah tangan. Perbedaan antara akta otentik dengan akta bawah tangan antara lain adalah pada kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorialnya.

Jenis akta :

  1. Akta otentik : yaitu akta yang seluruh prosesnya dibuat oleh notaris, mulai dari penyusunannya sampai penandatanganannya.
  2. Akta bawah tangan, terdapat beberapa macam yaitu :
    1. Akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa kehadiran atau keterlibatan notaris
    2. Akta yang dibuat oleh parapihak tanpa kehadiran notaris, tapi lalu kemudian didaftarakan ke notaris
    3. Akta bawah tangan yang dibuat para pihak yang lalu dilegalisasi di hadapan notaris. Artinya proses pembuatannya dilakukan oleh para pihak, tidak melibatkan notaris, tetapi pada saat penandatanganan dilakukan di hadapan notaris

Pengertian akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Syarat agar suatu akta menjadi akta otentik adalah :

  1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
  2. Akta otentik tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata ”dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat ”oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dll).
  3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) tempat akta dibuat.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

  1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara. Dalam akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya mengenai sesuatu yang dilakukan pihak lain. Notaris benar-benar bertanggungjawab atas kebenaran isi dari akta tersebut. Contoh akta ini adalah berita acara rapat pemegang saham, berita acara penarikan undian, akta pencatatan budel
  2. Akta yang dibuat dihadapan notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij, akta ini dibuat oleh notaris berdasarkan keteranganketerangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Kehendak para pihak dicantumkan dalam akta tersebut oleh notaris.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

suatu akta otentk memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo pasal 285 RBG adalah : sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga Akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain Akta Otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Risalah RUPS

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:

  1. Ketua Rapat
  2. Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat.

Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya RUPS, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik.

Berpedoman pada Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu :

1)      Secara di bawah tangan (underhand) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi perseroan.

2)      Secara akta notaris (akta otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris.

Adapun bunyi pasal 90 tersebut adalah :

1)      Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

2)      Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris

 

Secara di bawah tangan (underhand)

Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisa disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegang saham Perseroan Notulen/Risalah

RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.

Penandatangan dengan Akta Notaris

Notulen/Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya berlaku di dalam lingkungan Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUPT

Sita Jaminan


PERMOHONAN SITA JAMINAN

I.      DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN

1.       Dasar Hukum Sita Jaminan

Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2.       Dasar Hukum Sita Jaminan oleh Kreditur

Ketentuan pasal 1131 BW menyatakan bahwa:

“Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan berdasar pasal 1131 BW tersebut bersifat umum, berlaku untuk seluruh kreditur. Sedangkan pasal 1132 BW, menyatakan diperbolehkannya hak jaminan yang bersifat istimwa dan didahulukan, misalnya dalam bentuk Hak Tanggungan, yang dahulu dikenal  dengan Hipotik.

3.       Dasar Hukum Sita Harta Bersama (Sita Jaminan oleh Suami/Istri dalam proses perceraian)

Undang-undang no.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 24 ayat 2 huruf c :

”Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

Sita Jaminan dimaksudkan untuk melindungi hak dari pemilik hak dari suatu barang atau harta, agar terjamin bahwa tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak kreditur terhadap piutangnya, agar terjamin pelunasannya. Dalam proses Sita Jaminan, terdapat larangan sebagai berikut :

  1. Memindahtangankan atau jual beli harta yang disita
  2. Dilarang menyita hewan atau barang tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian dari tersita (pasal 197 HIR dan 214 Rbg)

 II.      JENIS-JENIS

Sita Jaminan dapat berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Sita Jaminan adalah untuk melindungi hak dari pemohon, bukan menciptakan hak baru. Beberapa jenis Sita Jaminan antara lain sebagai berikut :

1.       Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)

–          Adalah sita atas barang milik penggugat yang berada pada penguasaan tergugat

–          Sita terhadap barang bergerak

–          Tidak perlu ada alasan/dugaan, sebab barang yang dimohonkan adalah milik pemohon sendiri

2.       Sita Marital

–          Adalah sita terhadap harta bersama suami/istri dalam proses perceraian

–          Sita terhadap barang bergerak

3.       Sita Conservatoir (Conservatoir Beslag)

Adalah sita yang diajukan oleh kreditur terhadap harta milik debitur (tergugat) sebagai jaminan pelunasan utang

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur (Ps. 227 jo. 197 HIR jo. 208 Rbg)

–          Sita terhadap barang tetap/tidak bergerak milik debitur (Ps. 227, 197,198, 199 HIR 261, 208,214 Rbg)

–          Sita terhadap barang bergerak milik debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga (Ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg)

 

III.    SYARAT-SYARAT

1.       Perlu adanya alasan/dugaan yang kuat

Sesuai dengan Pasal 226 HIR , untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan.

Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai Pasal 227 HIR , elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan. Dan dalam proses ini, termohon perlu juga didengan pendapat atau keterangannya menyangkut dugaan pemohon, sehingga hakim dapat menilai apakah perlu dilakukan sita atau tidak.

2.       Pihak yang mengajukan adalah memang pihak yang berhak

  1. Dalam Sita Revindicatoir, pihak yang berhak adalah pihak yang secara sah memiliki barang/harta yang dimohonkan
    1. Dalam Sita Marital, pihak yang berhak mengajukan adalah suami/istri dalam suatu proses perceraian
    2. Dalam Sita Conservatoir, pihak yang berhak mengajukan adalah kreditur yang mempunyai piutang terhadap debitur
  2. 3.       Obyek yang dimohonkan harus jelas
    1. Dalam Sita Revindicatoir, obyek permohonan adalah benda bergerak milik pemohon yang berada didalam kekuasaan termohon. Permohonan ini tidak dapat diajukan terhadap barang tidak bergerak/barang tetap, sebab kemungkinan untuk memindahtangankan benda tetap tidak semudah benda bergerak.
    2. Dalam Sita Conservatoir, yang dapat menjadi obyek sita adalah:

–   barang bergerak milik debitur
–   barang tetap milik debitur, dan

–   barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga).

Penyitaan juga hanya dilakukan terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), sehingga nilai sita seimbang dengan yang digugat.

 

IV.      PROSES PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

Prosedur peletakan sita jaminan adalah sebagai berikut :

A.      Pengajuan Sita Jaminan Conservatoir

  1. Diajukan bersamaan dengan gugatan

Tata cara pengajuan untuk cara ini adalah sama dengan pengajuan gugatan biasa

  1. Diajukan terpisah dari gugatan

–  Pemohon/kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum kediaman pihak yang menguasai barang yang dimohonkan.

–  Membayar biaya peletakan CB (Conversatoir Beslag) dan administrasinya

B.      Proses Pemeriksaan

    1. Persidangan dibuka untuk umum
    2. Pembacaan permohonan peletakan sita jaminan
    3. Mempersilahkan para pihak untuk memberi tanggapan (khusus untuk jenis sita revindicatoir, pihak tersita tidak perlu didengan pendapatnya)
    4. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon
    5. Penetapan hakim (menerima atau menolak permohonan tsb)
  1. C.      Proses Pelaksanaan Sita Jaminan
    1. Panitera menunjuk Jurusita/Js.Pengganti
    2. Memberitahukan kepada para pihak mengenai hari H pelaksanaan penyitaan, dan memerintahkan para pihak untuk hadir, serta pemberitahuan kepada pihak instansi terkait (jika ada)
    3. Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan dihadiri 2 orang saksi dan dituangkan dalam Berita Acara
    4. Melakukan pelaporan bahwa telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek ybs. Jika barang tetap dan bersertifikat, laporan dilakukan laporan ke BPN. Sedangkan jika barang bergerak, laporan dilakukan ke Kelurahan setempat.
    5. Menyerahkan Berita acara pelaksanaan sita jaminan kepada Majelis Hakim

Perjanjian Kredit


PERJANJIAN KREDIT

Pengertian:

Menurut pasal 1 ayat (11) UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1.) Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan terbayar kembali

2.) Waktu, pemberian kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu tertentu

3.) Resiko, bahwa setiap pemberian kredit selalu memiliki resiko, semakin lama jangka waktu yang diberikan, semakin tinggi resiko kredit tersebut

4.) Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah pemberian obyek kredit (bisa berupa uang ataupun barang dan jasa, tapi yang paling sering dijumpai adalah uang)

Jenis-jenis Kredit:

Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi:

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada bentuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Kredit Produktif dapat berupa KMK (kredit modal kerja) yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, atau KI (kredit investasi) yaitu kredit diberikan untuk membiayai pengadaan barang modal/jasa.

2. Kredit komsumtif, yaitu kredit diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif masyarakan pada umumnya

Dari segi jangka waktunya, kredit dibagi menjadi:

1. Kredit jangka pendek, tidak melebihi 1 tahun

2. Kredit jangka menengah, lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 3 tahun

3. Kredit jangka panjang, lebih dari 3 tahun

Setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Akar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam. Syarat sah perjanjian kredit adalah sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu yang tercantum pada pasal 1320 BW: kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Fungsi dari dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai:

– Perjanjian pokok, yang biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan

– Sebagai alat bukti, mengenai hak dan kewajiban para pihak

– Sebagai alat pemantauan kredit

Bentuk perjanjian kredit dapat berupa akta bawah tangan ataupun akta otentik.

Pasal 1874 KUHPer: Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti

Pasal 1868 KUHPer: Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai umum antara lain notaries, PPAT, pegawai KUA, dll

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit:

1. Kreditur, kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan selain bank, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman bisa saja individu biasa

2. Debitur, debitur (penerima kredit) adalah pihak yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, baik individu (person) atau badan hukum (recht person).

Pengakhiran perjanjian kredit:

Perjanjian kredit dapat berakhir oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/pelunasan, tindakan sukarela dari debitor untuk memenuhi perjanjian

2. Subrogasi, penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga (pasal 1400 KUHper)

3. Pembaruan Utang (novasi), ada tiga bentuk novasi yaitu

* Mengganti kreditur
* Mengganti debitur
* Merubah obyek/isi perjanjian

4. Perjumpaan utang (kompensasi), kedua pihak memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang di antara keduanya sehingga perjanjian kredit menjadi hapus (1425 KUHPer)

Sumber:
http://id.shvoong.com/law-and-politics/contract-law/2277711-panduan-bantuan-hukum-di-indonesia/#ixzz1qOYXBiq0
http://id.shvoong.com/law-and-politics/contract-law/2277711-panduan-bantuan-hukum-di-indonesia/