Posts tagged ‘Moral’

FPI Serang Waria dalam Pelatihan Hukum dan HAM


30 April 2010, Front Pembela Islam (FPI) lagi-lagi melakukan aksinya terhadap waria. Kelompok masyarakat yang termarginalkan (terpinggirkan) ini entah kenapa sering kali menjadi sasaran aksi FPI dalam beberapa tahun terakhir, selain target tempat-tempat hiburan tentunya.

FPI melakukan penyerangan terhadap sejumlah waria yang sedang mengikuti sebuah acara pelatihan Hukum dan HAM, yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta. Para waria-waria ini merupakan perwakilan waria dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sebagai warga negara Indonesia tentu juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas, yaitu tentang Hukum dan HAM. Lalu apa yang menyebabkan FPI sampai menerobos masuk ke ruangan acara berlangsung dan memaksa agara acara dihentikan?

Menurut beberapa sumber, penyerangan terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Acara tersebut digelar di hotel Bumi Wiyata, Depok. Acara pelatihan ini rencananya berlangsung selama tiga hari. FPI tiba-tiba saja masuk se dalam ruangan sambil berkoar “Allahu Akbar…” dan menyatakan agar acara tersebut segera dihentikan. Ada yang menyebutkan bahwwa mereka sempat memecahkan gelas-gelas dan piring-piring. (Mungkin mereka kira itu tidak dibeli dengan uang). Mereka juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi. Sangat disayangkan orang-orang yang beraksi atas nama Tuhan ini malah membuat diri mereka semakin tampak ‘bodoh’ saja.

Front Pembela Islam (FPI)

Ada yang mengatakan bahwa aksi pembubaran paksa ini terjadi lantaran tidak meminta izin kepada tokoh masyarakat dan polisi. Tetapi menurut Merlyn Sofjan, acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, jadi tentu saja segala keperluan dan prosedur yang seharusnya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Pengurus pusat FPI mengatakan mereka tidak tahu-menahu tentang kejadian ini karena penyerbuan dilakukan oleh anggota FPI wilayah Depok

Komisioner Komnas HAM, Hesti Armi Wulan, mengatakan FPI Kota Depok tidak bisa membubarkan acara ini begitu saja. Apapun acara yang diselenggarakan, sambung Hesti, sudah dilindungi undang-undang. Sehingga tanpa mengantongi surat izinpun acara tersebut masih bisa berlangsung. “Ironisnya, polisi juga ikut-ikutan membubarkan. Kami tetap akan menggelar acara ini sampai selesai,” tegasnya.

Para waria dan juga Komnas HAM sangat menyesalkan aksi anarkis dari FPI ini. Acara yang mungkin saja dianggap kontes waria ini sebenarnya sama sekali bukanlah sebuah acara kontes, melainkan pelatihan Hukum dan HAM. Acara ini selain bermanfaat positif, juga tidak mengganggu warga sekitar.

Aksi kekerasan dan main hakim sendiri seperti ini sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan oleh agama islam. Tapi sangat disayangkan, mereka (FPI) malah melakukan aksi ini atas nama Tuhan. Bahkan ada waria yang mengatakan bahwa, “Waria juga ciptaan Tuhan. Dengan kata-kata yang mereka ucapkan itu, kami yakin kami lebih mulia dari mereka.”

Waria, dianggap sebagai ‘mahkluk terkutuk’ dan FPI meyakinii bahwa Tuhan juga mengutuk mereka. Tetapi, itu adalah pendapat golongan mereka, tidak mencerminkan agama islam dan umat islam secara keseluruhan, apalagi pendapat Tuhan..

waria dalam pelatihan hukum dan HAM

Waria, selama ini menjadi sekumpulan orang-orang yang terpinggirkan dan seakan tidak diterima di masyarakat. Seharusnya kita semua melihat persoalan waria ini dengan kacamata yang lebih luas. Waria juga makhluk Tuhan, mereka juga manusia dan mereka juga warga negara yang mempunyai hak SAMA dengan warga negara lainnya.

Jika waria masih dianggap sebagai ‘sampah masyarakat’ dan dipandang dengan sebelah mata, lalu bagaimana mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak? bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan atau profesi yang layak–sekalipun mereka mempunyai potensi? dan bagaimana mereka bisa hidup layak? Ada juga waria yang memiliki anggota keluarga yang harus dinafkahi.. lalu kemana mereka lari? ke salon? pengamen? atau PSK? tidakkah harkat dan martabat mereka ‘dipaksa’ jatuh karena sikap masyarakat yang menganggap mereka bagai sampah?

Seseorang bisa menjadi waria, disebabkan oleh beberapa hal yang beragam. Antara lain:
1. Faktor bawaan, hormonal, dan sejak lahir.
2. Ada juga yang karena faktor lingkungan. Mungkin saja pola asuh yang salah dari orang tua, atau lingkungan pergaulan yang salah, dsb.
3. Bisa juga karena faktor psikologis, mungkin karena trauma masa kecil, dll.
4. Faktor Ekonomi, karena tdk punya pendidikan layak, tdk bisa mempunyai pekerjaan yg layak pula, tapi panggilan perut terus meraung, maka seseorang tentu membutuhkan uang untuk hidup.
5. masih banyak faktor lainnya, sebaiknya kita memahami permasalahan ini secara meluas.

Terlepas dari pandangan masyarakat terhadap waria sbgmn yang saya uraikan di atas, FPI tidak seharusnya main hakim sendiri. Mungkin saja mereka (FPI) tidak pernah mempelajari permasalahan waria ini, mungkin mereka tidak pernah mau berpikir jauh bagaimana nasib mereka yang terus terpinggirkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, informasi, untuk membela hak-haknya sendiri.

Tidakkah pelatihan Hukum dan HAm merupakan sesuatu yang positif? Pemerintah telah mulai ‘lebih’ memperhatikan nasib para waria yang termasuk kaum marginal di negeri kita ini. Lalu FPi datang secara tiba-tiba mengatasnamakan Tuhan dalam setiap aksinya, menimbulkna kerugian besar bagi banyak pihak lain. Astaghfirullah…

Semoga mereka sadar bahwa manusia telah dibekali otak dan hati, akal dan nurani, intelektual dan moral.. kapan kira2 mereka mau mengaktifkan instrumen itu yang ada pada diri mereka? Semoga islam tidak semakin tercemar dengan adanya aksi-aksi brutal mereka..

Tulisan Terkait dan Sumber:

1. FPI depok bubarkan acara waria

2. Pelatihan Hukum dan HAM diricuh FPI

3. Waria juga Ciptaan Tuhan

4. FPI serbu seminar waria

5. Waria yg menjadi korban akan gugat ke polisi

Cacat Moral Kandidat Pilkada



Cacat Moral Kandidat Pilkada

Oleh Ahmad Nyarwi, jawapos, 26 april 2010.

Arena pilkada 2010 kian dibanciri para artis. Julia Perez, Maria Eva, Vena Melinda, Ayu Azhari, dan sejumlah artis lain, termasuk Evie Tamala, dikabarkan akan meramaikan sejumlah pilkada di Indonesia. Salah seorang artis yang cukup kontroversial dalam arena pilkada jawa Timur adalah Julia Perez.

Salah satu sebab masuknya artis ke arena pilkada adalah rasa percaya diri akan popularitas yang dimiliki. Popularitas dinilai menjadi modal kuat untuk bersaing dengan kandidat yang merupakan politisi lokal. Angelina Sondakh, mantan putri Indonesia yang juga anggota DPR dari partai demokrat, pernah mengingatkan para artis agar tak begitu saja menerima tawaran maju dalam pilkada jika belum memiliki cukup pengetahuan tentang pemerintahan.

UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 58 dan 59 dengan jelas memperbolehkan siapapun, termasuk para artis yang memiliki syarat personal dan dukungan politik tertentu untuk maju menjadi calon kepala daerah. Kendati dalam UU tersebut sudah ditetapkan sejumlah syarat, masih ada beberapa kelemahan.

Kandidat Destruktif
Sumber persoalan sebenarnya tidak hanya terkait dengan kontroversi para artis yang dinilai kurang layak maju dalam pilkada. Yang lebih mengkhawatirkan justru potensi kandidat destruktif yang akan maju dalam pilkada.

Siapapun pasti mafhum, tidak semua kandidat berkontribusi bagi pengembangan demokrasi lokal di Indonesia. Bahkan dalam sejumlah kasus, kebanyakan kandidat yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada secara tertutup maupun terbuka menjadi mesin politik destruktif bagi daerah masing-masing.

Para kandidat destruktif tampak melalui sejumlah kasus. Pertama, mereka yang secara jelas, menurut putusan pengadilan, terkait dengan kasus-kasus korupsi di daerah, baik yang berhubungan dengan dana APBN maupun APBD. Kedua, mereka yang secara tertutup maupun terbuka terkait dengan suap menyuap atau ‘kong-kalikong’ dengan para pemilik modal. Caranya, mereka menggelontorkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal tertentu. Ketiga, mereka yang secara terbuka dan tertutup memiliki vested interest dan moral hazard luar biasa terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan di daerah masing-masing. Karena itu, secara serakah mereka terus mengeruk sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan di daerah masing-masing tanpa mempedulikan aspek AMDAL dan ketahanan lingkungan bagi generasi mendatang. Keempat, mereka yang ketika memerintah terus memorak-porandakan sumber daya birokrasi dan kalangan professional potensial di daerah demii keuntungan politik personal, dinasti/keluarga maupun kepentingan bisnis masing-masing.

Dalam jangka panjang, empat jenis kandidat tersebut kian membahayakan proses demokrasi lokal di Indonesia. Maka, tidak heran, selama beberapa tahun dijalankan di negeri ini, demokrasi lokal belum menunjukkan penampilan yang membanggakan. Bahkan, demokrasi lokal masih menyisakan sejumlah persoalan. Yakni, problem komunikasi antara gubernur dengan bupati/walikota, masih tingginya ketergantungan anggaran terhadap pusat, ketidakmandirian pembangunan karena selalu menunggu infus dari pusat.

Cacat Moral
Seiring dengan rencana revisi UU No.32 tahun 2004, Mendagri Gamawan Fauzi, terus menggulirkan sejumlah isu yang cukup kontroversial. Misalnya, seputar syarat kandidat yang tidak cacat moral/tidak pernah berzina dan berpengalaman dalam pemerintahan. Pendapat Mendagri itu mendapatkan kritik tajam dari sejumlah kalangan. Cacat moral sebenarnya wilayah yang sangat kompleks. Tidak cukup ditafsirkan sebagai mereka yang dianggap atau diduga pernah bertindak asusila atau zina. Hal yang mestinya dikedepankan adalah kredibilitas moral para kandidat terkait dengan kepentingan publik.

Isu paling konkrit, misalnya, terkait dengan tindakan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perilaku korupsi di daerah. Hal tersebut mestinya lebih dikedepankan dalam materi yang diajukan untuk revisi. Harus diakui, dari berbagai daerah yang telah menggelar pilkada hanya sedikit sekali kepala daerah yang mampu menghasilkan output dan outcome kepemimpinan yang cenderung unggul. Pembangunan daerah memang suatu hal yang kompleks. Tapi kualitas kandidat merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, UU No.32 Tahun 2004 memang urgen untuk segera direvisi. Sistem demokrasi lokal, menurut saya sudah cukup memadai. Namun, persoalan terberat terletak pada aktor politik, yaitu kandidat yang bersaing dalam pilkada. Kedepan, dalam rangka revisi Uu itu, seharusnya ada tiga hal yang di kedepankan. Yaitu, kualitas, integritas, dan kredibilitas kandidat. Dalam sistem demokrasi, idealnya memang tidak diperlakukan syarat yang ketat bagi kandidat untuk maju dalam pilkada. Toh, semuanya tergantung penilaian pemilih.

Kendati demikian, mengingat kualitas pemilih kita masih memperhatinkan dan pelaksanaan pilkada sering dipenuhi kecurangan, memang dibutuhkan regulasi untuk menyaring kandidat terbaik di daerah masing-masing.

Sistem demokrasi elektoral telah memungkinkan siapapun yang memiliki kekuatan uang dan politik serta popularitas dengan mudah “membeli” suara rakyat. Itulah yang sebenarnya telah menghancurkan tujuan pilkada sebagai wujud pendalaman demokrasi di Indonesia.

Esensi Penistaan Agama yang bagaimana lagi?


Sebagaimana kita tahu pada bulan mei tahun 2005 adanya fenomena praktek shalat dengan dua bahasa yang dicetuskan oleh Yusman Roy, pemilik salah satu ponpes di Lawang, Malang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak respon kontra dari golongan-golongan masyarakat maupun aparat bahkan MUI. Peristiwa tersebut membawa Yusman roy, atau yang biasa dikenal dengan Gus Roy itu, ke balik jeruji besi. Ia dipidana dengan jeratan pasal 156 KUHP mengenai penistaan agama.

KUHP 156: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 thn barang siapa dengan sengaja di dpn umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yg pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan thd suatu agama yg dianut di ind
b. dgn maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yg bersendikan ketuhanan YME

Perlu diketahui bahwa pencetusan praktek shalat dengan dua bahasa itu bukanlah semata-mata pencetusan ide yang dimaksudkan untuk menistakan suatu agama ataupun menyimpangi ajarannya. Menurut analisa tertentu, shalat dengan dua bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kekhusyu’an dalam shalat. Secara logika, dengan memahami makna bacaan shalat pastinya kita akan lebih mudah mendapatkan kekhusyu’an dalam shalat itu sendiri jika dibandingkan dengan kondisi dimana kita tidak memahami arti atau makna dari apa yang dibaca.

Tetapi jika hal semacam itu dikategorikan penistaan agama, bagaimana dengan efek westernisasi dan modernisasi yang tidak sesuai dengan nila-nilai agama di Indonesia? Saya tidak bicara mengenai satu agama tertentu, tapi semua agama utama yang ada di Indonesi pada dasarnya menganut ajaran moral yang baik pastinya. Saya yakinn tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan legalisasi bisnis prostitusi, hiburan malam, lemahnya pengawasan thd praktek pelacuran hampir di setiap sudut belahan negri ini. Tidak hanya itu, adanya dukungan terhadap fenomena tayangan televisi yang tidak mengandung unsur pendidikanpun sangat berpengaruh terhadap kemunduran moralitas bangsa baik di segi hukum, sosial budaya, maupun agama.

Dewasa ini, kita lihat banyaknya produk-produk media yang berdampak buruk terhadap budaya, pendidikan dan moral agama bangsa kita. Dengan dalil kebebasan berpendapat dan berkarya, para produser film memproduksi film-film layar lebar yang berorientasi seks. Dengan dalil hiburan dan pangsa pasar, para produser memproduksi jenis acara infotainment yang isinya tidak lain dari ‘mengubek-ubek’ kehidupan pribadi para selebriti. Hal-hal semacam itu sangat menyimpang dari ajaran agama yang menyungsung moral dan akhlak baik. Juga sangat merugikan masyarakat yang belum memiliki kesadaran, bahwa mereka mempunyai hak atas pendidikan yang layak. Tapi nampaknya pemerintah tidak benar-benar paham bagaimanakah bentuk penistaan agama yang sebenarnya.

Nampaknya pemerintah tidak melihat manakah hal-hal yang membawa pengaruh buruk yang harus benar-benar ditangani. Ataukah sebenarnya pemerintah melihat, tetapi bagi mereka penyusunan rancangan politik untuk mengemban kekuasaan merupakan tujuan utama untuk memperbaiki bangsa? Undang-undang dijadikan borgol, himbauan dari nurani diabaikan.

Law Enforcement atau penegakan hukum memang sngat penting, tetapi jika kasus seperti Gus Roy ini saja seakan ingin segera diselesaikan. Bagi rakyat, tentu saja ironis dimana banyak hal-hal yang lebih menistakan agama tetapi sepertinya tidak terlalu diperhatikan.

Lagipula, hukum dan undang-undang bukanlah satu-satunya cara mengatasi segala permasalahan di negri ini. Kita semua harus bersama-sama melakukan perbaikan. Baik itu dengan jalan mengemban pendidikan, mengontrol diri sendiri dan melakukan himbauan etis kepada berbagai pihak.

Sekian guratan pikiran saya untuk kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi.

Julia Perez mencalonkan diri, Koran mengambil Sensasi


Isu seputar rencana Julia Perez alias JuPe untuk mencalonkan diri sebagai bupati Pacitan memang telah mengundang kontroversi yg hangat. ada sebagian besar orang yang mendukungnya, terutama di situs jejaring sosial ‘facebook’. tapi tidak sedikit juga kalangan yang menentangnya. yaaahhh…. coba saja kita pikir baik2, orang dengan kualitas semacam itu kok mau menjadi bupati, mau memimpin dan memanage sebuah wilayah kabupaten. saya sich bukannya underestimate sama mbak JuPe, tapi ya ini kan menyangkut kepentingan umum, jadi sudah seharusnya kita kritisi. jangan jadikan ini cuma ajang ‘seneng2an’ aja. saya juga gak tau motivasi mbak JuPe di balik niatan itu sebenernya apa, mungkin aja mau menaikkan popularitas, ato memuaskan keinginan dirinya semata, ato bahkan ada pihak2 yg dengan sengaja ‘memanfaatkan’ ketenaran beliau. tapi ini cuma presiksi lohh.. ya saya sich positif thinking aja, semoga mbak JuPe bener2 serius dgn niatannya itu.

tapi sekalipun beliau serius, ada beberapa hal lagi yg mesti diperhatikan. misalnya kualitas pendidikan dan pengetahuannya thd isu politik dan hukum, fakta dan keadaan Pacitan sebenarnya, serta segala hal yg menyangkut kredibilitas seseorang untuk dapat dikatakan ‘pantas’. saya yakin segala hal itu bisa dipelajari, tapi tidak dalam waktu yg singkat kan’?
selain itu, untuk menjadi seorang pemimpin yg ideal, saya rasa tidak hanya dibutuhkan ketenaran dan pengetahuan saja, tetapi juga karakter, kepribadian dan etos yang baik. akhlak dan moral juga merupakan hal penting sebagai kualifikasi seorang pemimpin, sekalipun itu hanya Ketua RT. nah….apalagi calon Bupati??

sekarang mari kita semua menilai, apakah seorang JuPe sudah memenuhi berbagai kualifikasi untuk dikatakan ‘pantas’ menjadi seorang pemimpin? itu semua terserah khalayak untuk menilai.

satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan image JuPe yang–tidak dapat dikatakan tidak–kontroversial di mata masyarakat, dan cenderung berkesan erotis, adalah sebuah kutipan di sebuah koran yang saya baca hari ini.

Hari ini di koran JawaPos (1 April 2010), ada sebuah kutipan yang membuat saya terkejut. kutipan2 di rubrik Mr.Pecut memang biasanya agak ‘nyeleneh’. tetapi kali ini kok rasanya agak risih ya, sebuah media pers yg saya hormati tapi menampilkan kutipan semacam itu. saya tidak dapat mengutipnya dengan pasti (maaf) tetapi kurang lebih, isinya mengenai niatan JuPe mencalonkan diri sbg cabup Pacitan (sbgmn tlah saya sebutkan di atas tadi). kemudian komentar di bawahnya, yang biasanya berkesan retoris itu berisi respon bahwa jika JuPe berhasil jadi bupati, maka rapat2 di kantor akan terasa penuh ‘ketegangan’. bagaimana menurut Anda tulisan semacam itu?
belum lagi sebuah gambar ilustrasi yang ditampilkan di bawah tulisan tersebut. seorang wanita berambut panjang hitam, dengan baju merah yang memperlihatkan bahunya, serta digambarkan dengan payudara yang besar (maaf, tidak ada maksud vulgar, ini fakta). saya cukup terenyuh melihat informasi semcam itu di media pers.

hal itu jelas mengandung kesan melecehkan. walaupun kenyataan bahwa JuPe hampir selalu tampil erotis dan sensual, tapi tidak sepantasnya media jurnalistik menampilkan kalimat2 yang mengandung pelecehan semacam itu. saya sangat prihatin. tapi perlu digaris bawahi bahwa keprihatinan saya ini bukan berarti saya mendukung kesensualan JuPe sebagaimana kita tau selama ini.

saya pun juga sangat prihatin dengan sosok JuPe yang seperti itu, saya sangat berharap perempuan2 Indonesia dapat menampilkan diri lebih SMART dan TERHORMAT. dapat mengemban pendidikan yang baik, serta memberi kontribusi bagi kepentingan umum dengan jalur yang baik.

tetapi saya juga berharap media jurnalistik yang seharusnya merupakan media yang mencerdaskan bangsa, tidak lagi melakukan hal2 yang melecehkan semacam itu. saya juga tidak tau apakah JuPe akan keberatan atau tidak seandainya ia tau pemberitaan dan penggambaran dirinya seerti itu di koran, tetapi saya hanya prihatin dengan kepentingan umum. media jurnalistik walaupun mempunyai fungsi komersil dan ekonomi, tetapi harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum (termasuk pencerdasan masyarakat dan pengemban etika dan moral).

sekian guratan pikiran saya di sini. silahkan dikomentari. jika ada yang salah mohon dikoreksi.

KAPITALISME TUBUH PEREMPUAN


Oleh A.Sihabul Millah, MA., Jawapos, 7 Maret 2010


Pemutaran film Suster Keramas (SK) secara serentak di sejumlah bioskop beberapa waktu lalu menjadi isu kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Namun, isu tersebut tenggelam oleh skandal Bank Century. Kalangan ulama di beberapa daerah melarang keras penayangan film horror berbau porno itu. Mereka menganggap film tersebut tidak mendidik, bahkan bisa merusak moral generasi bangsa. Sebab, isinya banyak mengumbar nafsu birahi dan mengeksploitasi tubuh perempuan.

Sebaliknya, bagi sebagian penikmat seni, film SK yang disutradarai Helfi kardit dengan menampilkan bintang porno asal Jepang Rin Sakuragi itu merupakan karya seni yang patut dihargai. Adegan telanjang, memperlihatkan bagian-bagian tubuh sensual perempuan, bukan merupakan pelanggaran moral, melainkan seni acting yang kaya makna.

SK bercerita tentang perjalanan pelancong asal Jepang yang mencari saudaranya di Indonesia. Usahanya sia-sia karena saudara yang ia cari sudah meninggal. Alur cerita film ini sesungguhnya biasa saja, tetapi menjadi kontroversial karena beberapa bintang perempuan berani tampil bugil dan menyuguhkan adegan-adegan orang dewasa. Salah satunya adegan Sakuragi melepaskan bajunya di depan dua laki-laki. Adegan tersebut merupakan bentuk visualisasi dari imajinasi nakal dua laki-laki itu pada dirinya.

Eksploitasi tubuh perempuan banyak mendominasi film ini daripada alur ceritanya. Tubuh perempuan masih dianggap sebagai alat produksi (means production) perusahaan film untuk menarik minat penonton. Di era kapitalisme modern, penumpukan modal bukan hanya melalui eksploitasi tenaga buruh, melainkan juga kapitalisasi tubuh perempuan melalui film. Perempuan tak lagi sepenuhnya mampu menguasai tubuhnya karena telah dikendalikan pemilik modal.

Ekonomi Libido

Michael Foucalt melihat dua bentuk kekuasaan yang beroperasi pada wilayah tubuh manusia (Seno Joko Suyono, 2002). Pertama, kekuasaan atas tubuh, yaitu kekuasaan eksternal yang mengatur tindak tanduk, pelarangan dan pengendalian tubuh (hukum, undang-undang, agama, dll). Kedua, kekuasaan yang memancar dari dalam tubuh, yaitu berupa hasrat dan potensi libidonya. Kekuasaan tipe ini menentang keras kekuasaan atas tubuh pertama tadi. Ia biasa melakukan revolusi tubuh agar terbebas dari berbagai macam kekangan dan aturan.

Kapitalisme—melalui budaya komoditasnya—menjadi media utama tubuh untuk revolusi dan melepaskan hasrat serta kebebasannya. Kapitalisme, di satu sisi, menolong tubuh dengan cara membebaskan dari berbagai macam kekangan dan aturan. Dan di sisi lain mengeksploitasi potensi hasrat dan libido yang dimilikinya untuk dikomersialisasikan.

Eksploitasi kapitalisme terhadap tubuh perempuan pemain SK bekerja pada ranah tubuh yang mempunyai nilai tanda dan desire. Bagi kapitalisme, adegan Sakuragi melepas baju di depan dua orang laki-laki memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Proses ini, meminjam bahasa Lyotard, disebut sebagai ekonomi libido (libidinal economy), sebuah sistem ekonomi yang menjadikan segala bentuk potensi energy libido sebagai komoditas dalam rangka mendapat keuntungan (Yasraf Amir Piliang, 2004).

Tubuh dianggap memiliki nilai keuntungan jika dapat diproduksi dan direproduksi sebagai nilai tukar lewat berbagai bahasa tanda tubuh. Begitu juga bahasa tuuh Sakuragi dan perempuan seksi lain di SK. Tubuh mereka memiliki nilai tukar dan keuntungan yang amat menjanjikan. Tubuh mereka dilirik dimiliki pasar, produser film, bioskop, dan lainnya. Setiap orang dapat mengeksplorasi dan memasarkan rangsangan libido serta adegan telanjang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin.

Ketika tubuh-tubuh perempuan bebas diperjualbelikan di bioskop-bioskop atau di dunia digital, ia sudah tidak bermakna lagi bagi dirinya sendiri, sebagaimana tubuh yang lain, tetapi cenderung dilihat sebagai komoditas yang akan menghasilkan modal dan keuntungan. Ia menjadi wacana untuk bersenang-senang, dinikmati, dipertontonkan dan diperjualbelikan layaknya komoditi pasar.

Budaya Ketelanjangan

Ketika terbebas dari segala macam kekangan, norma, tabu dan nilai moral, tubuh menjadi bersifat material dan sekuler. Ketika tubuh tanpa kendali otoritas kekuasaan (keluarga, Negara, agama) dan hanya dikendalikan prinsip kapital, terciptalah yang oleh Baudlirrad disebut sebagai budaya ketelanjangan (obscene culture). Sebuah budaya tubuh yang tanpa rahasia dan tanpa tabir, yang dapat dieksplorasi segala potensi dan kekuatan libidonya untuk kepentingan kapital (Yasraf Amir Piliang, 2004).

Pada kondisi seperti itu, sulit dibedakan mana bagian tubuh yang menjadi wilayah pribadi dan mana yang menjadi wilayah publik. Sebab, apa yang menjadi wilayah pribadi (semisal aurat, alat kelamin) telah didekonstruksi menjadi wilayah public. Ketika adegan panas Sakuragi dan adegan bugil bintang film lainnya di masyarakat melaui bioskop atau teknologi lainnya, pada saat itulah sulit dibedakan mana bagian tubuh yang menjadi wilayah publik dan privat. Bagian-bagian tubuh pemain berubah menjadi wilayah publik, tidak ada lagi wilayah pribadi. Setiap orang bisa “menikmati” bagian-bagian sensual organ tubuh si pemeran.

Pemilik modal (produser) telah menjual tubuh mereka ke masyarakat. Tubuh-tubuh itu telah menjadi milik pasar. Tak ada seorangpun yang paling berhak memilikinya, termasuk si pemiliki tubuh itu sendiri. Yang merhak memiliki adalah pasar. Tubuh individu menjadi tuuh sosial yang diatur pemilik modal. Apakah Negara akan membiarkan tubuh-tubuh milik rakyatnya dikuasai pemilik modal demi menayangkan film-film yang merangsang gairah seksual dan konon bertentangan dengan budaya Timur ini? Apakah tidak lebih mulia menghadirkan film-film berkualitas dan mindidik generasi bangsa daripada sekedar membuat film yang mengumbar nafsu dengan cara mengeksploitasi tubuh perempuan? Mari kita renungkan bersama.

Opini atas Kontroversi RUU HMPA


Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Oleh karena itu, tepat sekali untuk membicarakan topik-topik mengenai perempuan bertepatan dengan hari ini.
Indonesia merupakan Negara yang mempunyai beragam adat, tradisi dan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tradisi dan agama mempengaruhi dominasi laki-laki di atas perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Terutama tradisi lokal yang bersifat patriarki, dan praktik-praktik keagamaan yang sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki juga.

Berkaitan dengan hal ini, suatu topik yang sedang hangat diperdebatkan berbagai kalangan, yang kebetulan menyangkut hukum, agama dan perempuan adalah mengenai pro-kontra draft RUU Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA). Dalam RUU tersebut terdapat pengaturan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku nikah siri. Dua kubu utama yang kemudian terbentuk adalah kubu yang pro dan yang kontra terhadap pengaturan tersebut. Padahal pasal-pasal yang mengatur nikah siri hanyalah sebagian dari seluruh isi RUU tersebut.

Golongan yang kontra beranggapan bahwa nikah siri adalah sah menurut agama, jadi seharusnya Negara tidak mencampurinya, apalagi sampai memberlakukan sanksi pidana. Tetapi bagi golongan yang pro, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang sering menjadi korban dari penyalahgunaan nikah siri.

Sebagai seorang perempuan, beragama Islam dan juga sarjana hukum, saya dapat memberikan opini sebagai berikut. Saya rasa masyarakat tidak perlu merespon terlalu berlebihan mengenai fenomena ini. Saya menghimbau masyarakat semuanya untuk memahami semangat di balik perumusan RUU tersebut, bukannya dengan mata gelap mengklaim kebenaran atas hal tertentu. Pemerintah merumuskan RUU semacam ini tentunya disebabkan oleh latar belakang yang jelas. Coba kita pikir ulang, jika tidak ada penyalahgunaan nikah siri, penelantaran hak-hak perempuan dan anak, serta praktik ‘pengumbaran hawa nafsu’ yang berkedok nikah siri, tentu saya rasa juga tidak perlu adanya peraturan semacam HMPA ini. Tetapi jika masyarakat sendiri melakukan hal-hal tersebut, tentu pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengatur dan melindungi rakyatnya, akhirnya harus melakukan tindakan tertentu. Maka akan mengherankan sekali jika orang-orang yang mengaku sebagai pembela Allah, justru menghadang niat baik dan semangat mulia di balik perumusan RUU itu. Saya rasa seharusnya mereka mendukung pemerintah dalam rangka kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, menyelamatkan moral dan hak asasi segenap rakyat Indonesia—yang seseuai dengan semangat Islam yang sebenarnya.

Saya juga tidak memungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dalam RUU HMPA tersebut, tetapi seharusnya kita semua bersatu untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun. Kita semestinya dapat mengatasi perbedaan pendapat dengan dialog dan diskusi terbuka, bukannya klaim sepihak dan provokasi dimana-mana. Ketentuan dalam RUU HMPA saya rasa bukanlah bermaksud mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal, melainkan mengatur dan melindungi hak-hak segenap masyarakat demi kesejahteraan. Saya yakin jika seseorang menikah bukan dengan maksud ‘kurang pantas’ dibaliknya, maka seharusnya tidaklah sulit untuk sekedar mencatatkannya. Jika kendalanya adalah biaya dan ketersediaan sarpras, maka itu adalah tugas pemerintah untuk mencari solusinya.

Saya rasa pendidikan adalah hal yang juga penting sekali untuk membangun kesadaran masyarakat terutama dalam hal benturan antara agama, hukum dan tradisi. Sehingga pada hari ini, Hari Perempuan Internasional, mari kita melakukan pemikiran ulang mengenai nasib perempuan-perempuan Indonesia sebagai bagian dari umat manusia yang juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.

Children for Nation


Pentingnya perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anak untuk kemajuan bangsa

Suatu siklus yang baik untuk dibina dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik untuk rakyat, dan rakyat sebagai sumber daya pun akan memberikan sumbangsihnya untuk perkembangan dan pembangunan bangsa. Jika kemudian Negara cukup makmur dan berkembang dengan baik tentunya Negara kemudian akan kembali memberikan pelayanan yang baik untuk generasi rakyat berikutnya.

Tetapi sayang kini sangat tipis sekali kemungkinannya untuk mengalirkan siklus tersebut. Hubungan antara rakyat dan pemerintah bagaikan terpisah oleh pagar besi berduri. Sikap apatis dan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah hampir tidak dapat diperbaiki. Akan sangat memprihatinkan jika hal ini berlangsung terus menerus, tentunya akan menjadi suatu model siklus baru dimana pemerintah tidak memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan harapannya terhadap pemerintah. Jika rakyat sudah kehilangan kepercayaan dan harapan tersebut, dengan sendirinya akan hilang pula kesadaran dan semangat bernegara.

Kita lihat saja sekarang bagaimana image poilisi dan aparat Negara lainnya di mata masyarakat, padahal seharusnya mereka menjadi sosok pengayom masyarkat. Lalu coba lihat bagaimana image anggota DPR dan lembaga pemerintahan lainnya di mata masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat jika ada seseorang yang mempunyai harta kekayaan dan kebetulan juga adalah seorang anggota DPR atau mentri. “Oh,pantas!” itu adalah kalimat yang tepat untuk mewakili respon masyarakat tentang hal itu. Mengapa semua itu harus mengakar dan dibiarkan berkembang?

Apakah siklus semacam itu akan terus dibiarkan mengalir dan tak ada yang mau memutusnya?

Seluruh bagian Negara harus bekerja sama dalam hal ini. Baik pemerintah, masyarakat awam maupun pihak lainnya seperti mahasiswa, LSM, PNS, bahkan ibu rumah tangga pun sebaiknya ikut andil dalam perbaikan bangsa ini.

Kita harus merancang perbaikan bangsa dalam segala hal, termasuk budaya dan pendidikan yang baik. Karena pendidikan menyangkut langsung anak-anak bangsa, generasi penerus tempat kita menaruh harapan. Maka dari itu, pemerintah, sebagai public service harus menaruh perhatian lebih pada anak-anak Indonesia, baik pelayanan kesehatan, pendidikan formil dan non formil, perlindungan hukum, dll. Karena anak-anak Indonesia adalah cikal bakal SDM kita, untuk mengembangkan Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan segala aspek yang berpengaruh terhadap anak-anak  Indonesia agar nantinya menjadi SDM yang berkualitas untuk perbaikan dan perkembangan bangsa.