Posts tagged ‘sosial’

Wanita BUKAN Racun Dunia


Wanita BUKAN Racun Dunia

Wanita Racun Dunia….

Mungkin sudah banyak dari kita yang sering mendengar ungkapan semacam itu. Tapi sebanyak apakah—dari yang banyak itu—yang bisa bertanya dengan kritis, siapa itu dunia?

Tanpa banyak yang menyadari, ungkapan “Wanita…racun dunia” ini, secara tidak langsung melegitimasi kepemilikian laki-laki atas dunia. Iya atau tidak? Lets check this out…

Jika wanita dianggap sebagai racunnya dunia. Lalu siapa dunia itu? Jika wanita dianggap sebagai racun bagi laki-laki, lalu apakah berarti dunia=laki-laki? Ataukah wanita itu racun bagi dunia, yang berarti wanita tidak termasuk di dalamnya? Dua premis tersebut tentu saja sama-sama tidak menguntungkan bagi wanita…atau perempuan… (saya sengaja tetap menggunakan istilah “wanita” dalam tulisan ini—walau sebenarnya saya tidak lagi suka dengan penggunaan istilah itu, tetapi—hal ini untuk menegaskan makna wanita sebagai “obyek”. Dengan begitu, saya mengimbanginya dengan menggunakan istilah “laki-laki” dalam tulisan ini, bukannya “pria”, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan peranan mereka sebagai “pelaku” atau “subyek” dalam hal ini)

Dunia…dianggap sebagai milik laki-laki…
Ataupun wanita… tidak dianggap sebagai bagian dari dunia juga… sebab, mana mungkin wanita menjadi racun bagi sesama wanita bukan?

Ungkapan wanita sebagai racun dunia, kini jika dilihat dengan mata yang membelalak, tidak lagi menjadi ungkapan2 romantis yang membuai. Melainkan sebagai ungkapan yang mengandung kesan penyingkiran secara halus terhadap wanita, dari dunia, yang mana seharusnya, wanita menjadi anggota penghuninya juga, sebagaimana laki-laki… Hal ini tentu saja tidak mudah disadari, tapi jika terus dibiarkan, tentu bisa memperkuat legitimasi terhadap stereotip2 tertentu yang dapat menimbulkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama penghuni dunia ini…

Sudah jelas bahwa ungkapan tersebut muncul dari perspektif laki-laki. Tetapi tidak seharusnya mereka membakukan dirinya sebagai dunia. Mengapa tidak mereka ucapkan “wanita adalah racun bagi laki-laki” atau ”pria” mengapa harus racun bagi dunia?

Coba kita kritisi…

Mengenai makna racun itu sendiri, tidak terlallu jelas racun seperti apa yang ditekankan dalam ungkapan wanita sebagai racun dunia ini. Bisa saja dalam hal seksualitas, ataupun kehidupan sosial. Tapi yang jelas, dalam istilah kita selama ini, racun bukanlah suatu hal yang baik dan bermanfaat. Melainkan racun adalah suatu hal yang merusak dan membawa akibat buruk.

Tanpa disadari banyak orang, kalimat “wanita racun dunia” ini akan membentuk mind-set kita sedemikian rupa, yang—menurut saya—tentu saja dapat memperkuat dominasi laki-laki di ‘dunia’ ini. Dan perempuan, yang sering disebut wanita ini, semakin berada dalam posisi subordinat yang dapat dieksploitasi dari berbagai aspek.

Mari kita renungkan persoalan ini. Pembahasan kritis selanjutnya akan saya posting dlam tulisan yang berbeda.

UUD 1945


UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari
ada haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.

Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara
yang terbanyak.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,
ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
“Janji Presiden (WakilPresiden):
“Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXI
AGAMA

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN

Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36
Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

Pasal II
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang HAM (UU No.39 Thn 1999)


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
1. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
2. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
3. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS – ASAS DASAR

Pasal 2
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3
1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5
1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6
1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7
1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA
Bagian Kesatu
Hak Untuk Hidup

Pasal 9
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10
1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16
Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18
1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19
1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23
1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24
1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 28
1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31
1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35
Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Hak Ketujuh
Hak Atas Kesejahteraan

Pasal 36
1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37
1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38
1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39
Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41
1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43
1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita

Pasal 45
Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 49
1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50
Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51
1. Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Hak Anak

Pasal 52
1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53
1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Pasal 54
Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56
1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58
1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59
1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60
1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61
Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62
Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 66
1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67
Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69
1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pasal 74
Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75
Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :
1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76
1. Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesinal, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
3. Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
4. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77
Komnas HAM berasaskan Pancasila

Pasal 78
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
1. sidang paripurna; dan
2. sub komisi.
2. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79
1. Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
2. Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81
1. Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
3. Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
4. Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
5. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82
Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83
1. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
2. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
3. Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
4. Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84
Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang :
1. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
2. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
3. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara;
4. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85
1. Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
1. meninggal dunia;
2. atas permintaan sendiri;
3. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1(satu) tahun secara terus menerus;
4. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
5. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87
1. Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.
b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

2. Setiap anggota Komnas HAM berhak :
a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89
1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
2. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
3. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
4. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
5. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
6. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
2. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
3. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
3. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
4. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
5. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
7. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
8. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1. perdamaian kedua belah pihak;
2. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
3. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
4. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
5. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90
1. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91
1. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
1. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
2. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
3. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
4. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
5. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92
1. Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
2. Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat :
1. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
2. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
3. membahayakan keselamatan perorangan;
4. mencemarkan nama baik perorangan;
5. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
6. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
7. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
8. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang;

Pasal 93
Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94
(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95
Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96
1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai moderator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh moderator.
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97
Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98
Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104
1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN

Pasal 105
1. Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
2. Pada saat berlakunya Undang-undang ini :
1. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini.
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
3. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165
Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET
Republik Indonesia
Kepala Biro PeraturanPerundang-undangan
Edy Sudibyo

FPI Serang Waria dalam Pelatihan Hukum dan HAM


30 April 2010, Front Pembela Islam (FPI) lagi-lagi melakukan aksinya terhadap waria. Kelompok masyarakat yang termarginalkan (terpinggirkan) ini entah kenapa sering kali menjadi sasaran aksi FPI dalam beberapa tahun terakhir, selain target tempat-tempat hiburan tentunya.

FPI melakukan penyerangan terhadap sejumlah waria yang sedang mengikuti sebuah acara pelatihan Hukum dan HAM, yang diadakan oleh Komnas HAM di Jakarta. Para waria-waria ini merupakan perwakilan waria dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sebagai warga negara Indonesia tentu juga berhak untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang sedang dibahas, yaitu tentang Hukum dan HAM. Lalu apa yang menyebabkan FPI sampai menerobos masuk ke ruangan acara berlangsung dan memaksa agara acara dihentikan?

Menurut beberapa sumber, penyerangan terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Acara tersebut digelar di hotel Bumi Wiyata, Depok. Acara pelatihan ini rencananya berlangsung selama tiga hari. FPI tiba-tiba saja masuk se dalam ruangan sambil berkoar “Allahu Akbar…” dan menyatakan agar acara tersebut segera dihentikan. Ada yang menyebutkan bahwwa mereka sempat memecahkan gelas-gelas dan piring-piring. (Mungkin mereka kira itu tidak dibeli dengan uang). Mereka juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi. Sangat disayangkan orang-orang yang beraksi atas nama Tuhan ini malah membuat diri mereka semakin tampak ‘bodoh’ saja.

Front Pembela Islam (FPI)

Ada yang mengatakan bahwa aksi pembubaran paksa ini terjadi lantaran tidak meminta izin kepada tokoh masyarakat dan polisi. Tetapi menurut Merlyn Sofjan, acara ini diselenggarakan oleh Komnas HAM, jadi tentu saja segala keperluan dan prosedur yang seharusnya telah dilakukan oleh Komnas HAM.

Pengurus pusat FPI mengatakan mereka tidak tahu-menahu tentang kejadian ini karena penyerbuan dilakukan oleh anggota FPI wilayah Depok

Komisioner Komnas HAM, Hesti Armi Wulan, mengatakan FPI Kota Depok tidak bisa membubarkan acara ini begitu saja. Apapun acara yang diselenggarakan, sambung Hesti, sudah dilindungi undang-undang. Sehingga tanpa mengantongi surat izinpun acara tersebut masih bisa berlangsung. “Ironisnya, polisi juga ikut-ikutan membubarkan. Kami tetap akan menggelar acara ini sampai selesai,” tegasnya.

Para waria dan juga Komnas HAM sangat menyesalkan aksi anarkis dari FPI ini. Acara yang mungkin saja dianggap kontes waria ini sebenarnya sama sekali bukanlah sebuah acara kontes, melainkan pelatihan Hukum dan HAM. Acara ini selain bermanfaat positif, juga tidak mengganggu warga sekitar.

Aksi kekerasan dan main hakim sendiri seperti ini sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan oleh agama islam. Tapi sangat disayangkan, mereka (FPI) malah melakukan aksi ini atas nama Tuhan. Bahkan ada waria yang mengatakan bahwa, “Waria juga ciptaan Tuhan. Dengan kata-kata yang mereka ucapkan itu, kami yakin kami lebih mulia dari mereka.”

Waria, dianggap sebagai ‘mahkluk terkutuk’ dan FPI meyakinii bahwa Tuhan juga mengutuk mereka. Tetapi, itu adalah pendapat golongan mereka, tidak mencerminkan agama islam dan umat islam secara keseluruhan, apalagi pendapat Tuhan..

waria dalam pelatihan hukum dan HAM

Waria, selama ini menjadi sekumpulan orang-orang yang terpinggirkan dan seakan tidak diterima di masyarakat. Seharusnya kita semua melihat persoalan waria ini dengan kacamata yang lebih luas. Waria juga makhluk Tuhan, mereka juga manusia dan mereka juga warga negara yang mempunyai hak SAMA dengan warga negara lainnya.

Jika waria masih dianggap sebagai ‘sampah masyarakat’ dan dipandang dengan sebelah mata, lalu bagaimana mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak? bagaimana mereka bisa memperoleh pekerjaan atau profesi yang layak–sekalipun mereka mempunyai potensi? dan bagaimana mereka bisa hidup layak? Ada juga waria yang memiliki anggota keluarga yang harus dinafkahi.. lalu kemana mereka lari? ke salon? pengamen? atau PSK? tidakkah harkat dan martabat mereka ‘dipaksa’ jatuh karena sikap masyarakat yang menganggap mereka bagai sampah?

Seseorang bisa menjadi waria, disebabkan oleh beberapa hal yang beragam. Antara lain:
1. Faktor bawaan, hormonal, dan sejak lahir.
2. Ada juga yang karena faktor lingkungan. Mungkin saja pola asuh yang salah dari orang tua, atau lingkungan pergaulan yang salah, dsb.
3. Bisa juga karena faktor psikologis, mungkin karena trauma masa kecil, dll.
4. Faktor Ekonomi, karena tdk punya pendidikan layak, tdk bisa mempunyai pekerjaan yg layak pula, tapi panggilan perut terus meraung, maka seseorang tentu membutuhkan uang untuk hidup.
5. masih banyak faktor lainnya, sebaiknya kita memahami permasalahan ini secara meluas.

Terlepas dari pandangan masyarakat terhadap waria sbgmn yang saya uraikan di atas, FPI tidak seharusnya main hakim sendiri. Mungkin saja mereka (FPI) tidak pernah mempelajari permasalahan waria ini, mungkin mereka tidak pernah mau berpikir jauh bagaimana nasib mereka yang terus terpinggirkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, informasi, untuk membela hak-haknya sendiri.

Tidakkah pelatihan Hukum dan HAm merupakan sesuatu yang positif? Pemerintah telah mulai ‘lebih’ memperhatikan nasib para waria yang termasuk kaum marginal di negeri kita ini. Lalu FPi datang secara tiba-tiba mengatasnamakan Tuhan dalam setiap aksinya, menimbulkna kerugian besar bagi banyak pihak lain. Astaghfirullah…

Semoga mereka sadar bahwa manusia telah dibekali otak dan hati, akal dan nurani, intelektual dan moral.. kapan kira2 mereka mau mengaktifkan instrumen itu yang ada pada diri mereka? Semoga islam tidak semakin tercemar dengan adanya aksi-aksi brutal mereka..

Tulisan Terkait dan Sumber:

1. FPI depok bubarkan acara waria

2. Pelatihan Hukum dan HAM diricuh FPI

3. Waria juga Ciptaan Tuhan

4. FPI serbu seminar waria

5. Waria yg menjadi korban akan gugat ke polisi

Cacat Moral Kandidat Pilkada



Cacat Moral Kandidat Pilkada

Oleh Ahmad Nyarwi, jawapos, 26 april 2010.

Arena pilkada 2010 kian dibanciri para artis. Julia Perez, Maria Eva, Vena Melinda, Ayu Azhari, dan sejumlah artis lain, termasuk Evie Tamala, dikabarkan akan meramaikan sejumlah pilkada di Indonesia. Salah seorang artis yang cukup kontroversial dalam arena pilkada jawa Timur adalah Julia Perez.

Salah satu sebab masuknya artis ke arena pilkada adalah rasa percaya diri akan popularitas yang dimiliki. Popularitas dinilai menjadi modal kuat untuk bersaing dengan kandidat yang merupakan politisi lokal. Angelina Sondakh, mantan putri Indonesia yang juga anggota DPR dari partai demokrat, pernah mengingatkan para artis agar tak begitu saja menerima tawaran maju dalam pilkada jika belum memiliki cukup pengetahuan tentang pemerintahan.

UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 58 dan 59 dengan jelas memperbolehkan siapapun, termasuk para artis yang memiliki syarat personal dan dukungan politik tertentu untuk maju menjadi calon kepala daerah. Kendati dalam UU tersebut sudah ditetapkan sejumlah syarat, masih ada beberapa kelemahan.

Kandidat Destruktif
Sumber persoalan sebenarnya tidak hanya terkait dengan kontroversi para artis yang dinilai kurang layak maju dalam pilkada. Yang lebih mengkhawatirkan justru potensi kandidat destruktif yang akan maju dalam pilkada.

Siapapun pasti mafhum, tidak semua kandidat berkontribusi bagi pengembangan demokrasi lokal di Indonesia. Bahkan dalam sejumlah kasus, kebanyakan kandidat yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada secara tertutup maupun terbuka menjadi mesin politik destruktif bagi daerah masing-masing.

Para kandidat destruktif tampak melalui sejumlah kasus. Pertama, mereka yang secara jelas, menurut putusan pengadilan, terkait dengan kasus-kasus korupsi di daerah, baik yang berhubungan dengan dana APBN maupun APBD. Kedua, mereka yang secara tertutup maupun terbuka terkait dengan suap menyuap atau ‘kong-kalikong’ dengan para pemilik modal. Caranya, mereka menggelontorkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal tertentu. Ketiga, mereka yang secara terbuka dan tertutup memiliki vested interest dan moral hazard luar biasa terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan di daerah masing-masing. Karena itu, secara serakah mereka terus mengeruk sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan di daerah masing-masing tanpa mempedulikan aspek AMDAL dan ketahanan lingkungan bagi generasi mendatang. Keempat, mereka yang ketika memerintah terus memorak-porandakan sumber daya birokrasi dan kalangan professional potensial di daerah demii keuntungan politik personal, dinasti/keluarga maupun kepentingan bisnis masing-masing.

Dalam jangka panjang, empat jenis kandidat tersebut kian membahayakan proses demokrasi lokal di Indonesia. Maka, tidak heran, selama beberapa tahun dijalankan di negeri ini, demokrasi lokal belum menunjukkan penampilan yang membanggakan. Bahkan, demokrasi lokal masih menyisakan sejumlah persoalan. Yakni, problem komunikasi antara gubernur dengan bupati/walikota, masih tingginya ketergantungan anggaran terhadap pusat, ketidakmandirian pembangunan karena selalu menunggu infus dari pusat.

Cacat Moral
Seiring dengan rencana revisi UU No.32 tahun 2004, Mendagri Gamawan Fauzi, terus menggulirkan sejumlah isu yang cukup kontroversial. Misalnya, seputar syarat kandidat yang tidak cacat moral/tidak pernah berzina dan berpengalaman dalam pemerintahan. Pendapat Mendagri itu mendapatkan kritik tajam dari sejumlah kalangan. Cacat moral sebenarnya wilayah yang sangat kompleks. Tidak cukup ditafsirkan sebagai mereka yang dianggap atau diduga pernah bertindak asusila atau zina. Hal yang mestinya dikedepankan adalah kredibilitas moral para kandidat terkait dengan kepentingan publik.

Isu paling konkrit, misalnya, terkait dengan tindakan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perilaku korupsi di daerah. Hal tersebut mestinya lebih dikedepankan dalam materi yang diajukan untuk revisi. Harus diakui, dari berbagai daerah yang telah menggelar pilkada hanya sedikit sekali kepala daerah yang mampu menghasilkan output dan outcome kepemimpinan yang cenderung unggul. Pembangunan daerah memang suatu hal yang kompleks. Tapi kualitas kandidat merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, UU No.32 Tahun 2004 memang urgen untuk segera direvisi. Sistem demokrasi lokal, menurut saya sudah cukup memadai. Namun, persoalan terberat terletak pada aktor politik, yaitu kandidat yang bersaing dalam pilkada. Kedepan, dalam rangka revisi Uu itu, seharusnya ada tiga hal yang di kedepankan. Yaitu, kualitas, integritas, dan kredibilitas kandidat. Dalam sistem demokrasi, idealnya memang tidak diperlakukan syarat yang ketat bagi kandidat untuk maju dalam pilkada. Toh, semuanya tergantung penilaian pemilih.

Kendati demikian, mengingat kualitas pemilih kita masih memperhatinkan dan pelaksanaan pilkada sering dipenuhi kecurangan, memang dibutuhkan regulasi untuk menyaring kandidat terbaik di daerah masing-masing.

Sistem demokrasi elektoral telah memungkinkan siapapun yang memiliki kekuatan uang dan politik serta popularitas dengan mudah “membeli” suara rakyat. Itulah yang sebenarnya telah menghancurkan tujuan pilkada sebagai wujud pendalaman demokrasi di Indonesia.

Pluralisme Agama (Islam)


Sebagian orang pasti pernah mendengar julukan Bapak Pluralis bagi Alm. Abdurrahman Wachid atau biasa dipanggil Gus Dur. Beliau telah mengusung semangat pluralisme sejak dulu. selian itu, tokoh pluralis di Indonesia yang lainnya antara lain Nurcholis Majid, Eka Darmaputra dan TH Sumartana. Tetapi dengan sepeninggalnya beberapa tokoh yang mengusung pluralisme ini, banyak orang malah menjadi pesimis akan cerahnya era pluralisme di Indonesia untuk ke depannya.

Di sisi lain, pluralisme tidak jarang dianggap sebagai suatu hal yanng munkar (salah). Mengapa demikian? Tudingan-tudingan miring seputar isu pluralis sering kali terdengar. terutama anggapan-anggapan yang menuduh semangat pluralis untuk menyamakan semua agama. Tentuu saja hal itu sama sekali bukanlah niat dari pluralisme.

Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk memahami dengan baik apa sebenarnya yang dimaksud dengan pluralisme. Agar kita bisa menilai dengan obyektif, maka kita perlu mengenalnya dulu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas pengertian pluralisme dengan sederhana agar mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti saya ini. Saya telah mengumpulkan beberapa informasi mengenai pengertian Pluralisme serta beberapa hal yang terkait dengannya sebagaimana di bawah ini.

Secara etimologis, Pluralisme yang kita kenal berasal dari kata “Pluralism” (eng) yg berakar dari kata “Plures” (latin) yang berarti beberapa hal yang berkaitan dengan implikasi perbedaan. Itu artinya, pluralisme tidak berarti keseragaman. Begitu pula dalam hal pluralisme agama, tidak berarti adanya keseragaman atau penyamaan agama-agama yang ada. Setiap agama mempunyai keunikannya sendiri-sendiri.

Unsur-unsur agama antara lain yaitu adanya Rasul/utusan, wahyu/kitab suci dan ibadah ritual formal. Oleh karena itu, setiap agama tentu akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam ketiga hal tesebut, tapi perbedaan itu bukanlah dan tidak seharusnya menjadi sumber konflik di antara mereka.

Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain (Wikipedia.org). Pluralisme adalah salah satu ciri masyarakat modern, dan mungkin merupakan penunjang utama kemajuan suatu masyarakat. Mewujudkan sebuah pluralisme dapat membuahkan dampak-dampak positif, antara lain menghasilkan partisipasi yang lebih luas serta komitmen masyarakat untuk maju bersama. Hal ini bisa dilihat dari contoh perwujudan pluralisme dalam masyarakat; di badan perusahaan, badan politik dan badan kemasyarakatan lainnya.

Pluralisme agama itu sendiri adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula.

Pluralisme agama tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Frans Magnis-Suseno berpendapat bahwa menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama adalah sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan syari`at yang menyertai agama-agama menunjukkan bahwa agama tidaklah sama. Setiap agama memiliki konteks partikularitasnya sendiri sehingga tak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis. Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Setiap agama punya hak hidup.

Nurcholish Madjid menegaskan, pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Allah berfirman, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. QS, al-Mumtahanah [60]: ayat 8

Pluralisme tidak berarti bahwa semua agama adalah sama. Sebab, di samping memang mengandung kesamaan tujuan untuk menyembah Allah dan berbuat baik, tak bisa dipungkiri bahwa setiap agama memiliki keunikan, kekhasan, dan syari`atnya sendiri. Sebagian mufasir berkata, al-dîn wâhid wa al-syarî`at mukhtalifat [agama itu satu, sementara syari`atnya berbeda-beda]. Detail-detail syari`at ini yang membedakan satu agama dengan agama lain. Sebab, tidaklah mustahil bahwa sesuatu yang bernilai maslahat dalam suatu tempat dan waktu tertentu, kemudian berubah menjadi mafsadat dalam suatu ruang dan waktu yang lain. Bila kemaslahatan dapat berubah karena perubahan konteks, maka dapat saja Allah menyuruh berbuat sesuatu karena diketahui mengandung maslahat, kemudian Allah melarangnya pada waktu lain karena diketahui ternyata aturan tersebut tidak lagi menyuarakan kemaslahatan.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, saatnya umat Islam lebih memperhatikan ayat-ayat universal, setelah sekian lama memfokuskan diri pada ayat-ayat partikular. Ayat-ayat partikular pun kerap dibaca dengan dilepaskan dari konteks umum yang melatar-belakangi kehadirannya. Berbeda dengan ayat-ayat partikular, ayat-ayat universal mengandung pesan-pesan dan prinsip-prinsip umum yang berguna untuk membangun tata kehidupan Indonesia yang damai.

Sumber:
1. Pengertian Pluralisme dari Wikipedia
2. Islam dan Pluralitas(isme) Agama

Pernikahan DiBawah Umur, Pantaskah Dipertahankan?


Sebuah berita mengenai tewasnya seorang gadis cilik karena pendarahan akibat organ reproduksinya rusak setelah berhubungan intim dgn suami yang menikahinya di BAWAH UMUR itu, sampai sekarang masih terngiang di benak saya. Entah kenapa, saya merasa geram sekaligus prihatin oleh fenomena itu, yang mau tidak mau harus kita akui bahwa hal itu bukanlah sebuah kasus yang mudah untuk dijelaskan dan dicari solusinya.

Jika berbicara mengenai pernikahan, yang dianggap sah secara agama, sekalipun pernikahan itu di bawah umur, pasti banyak orang mengkaitkannya dengan ‘Syariah’. Ya…dalam hal ini tentu syariah Islam. Mereka mungkin bertanggap bahwa “Itu kan sah di mata agama.” Kenapa jarang saya mendengar orang berkata “itu kan sah di mata Allah.” Hehe, mungkin emang berbeda ya ‘agama’ dan ‘Tuhan’…

Mungkin juga ada yang bilang “Rasul saja menikahi Aisyah saat masih anak2.” Kenapa ya alas an pembenar yang mereka gunakan biasanya seperti itu, bukannya cari pembenaran dari akal atau pun hati nurani. Well, klo soal yang ini tergantung apa tolok ukur yang dipakai. Klo berbicara sama orang yang memakai SYAHWAT sebagai kacamata dunianya ya tentu tulisan berikut ini tidak nyambung buat mereka. Tapi gak ada batasan kok, siapa saja boleh membaca dan mengkomentari tulisan ini nanti, hanya saja saya lebih menghargai orang2 yangmau memakai AKAL SEHAT dan HATI NURANI nya sebagai tolok ukur dalam melihat semua kejadian di dunia kita ini.

Mengenai istilah “Dibawah Umur” itu saya rasa perlu sedikit dianalisa. Mungkin analisa saya tidak terlalu mendalam, sebab saya bukan seorang pakar. Tapi mari kita coba…
Batas umur yang dimaksud itu tampaknya bagi sebagian orang perlu untuk diberi batas yang jelas. Misalnya saja, ada yang memberi batasan usia bagi seseorang untuk dapat dikatakan ‘Dewasa’ yaitu usia 15 tahun bagi laki-laki dan 13 tahun bagi perempuan. Tentunya mereka punya dasar pemikirannya sendiri2. Ada juga yang membatasi dengan ‘keluarnya sperma’ bagi laki2 dan ‘haid’ bagi perempuan. Klo yang ini saya rasa dasar pemikirannya adalah, bahwa kedua hal itu menandakan ‘berfungsinya organ reproduksi’ pada masing2nya. Sehingga, hormon2 reproduksi yang juga menjadi aktif itu menimbulkan ‘kesan ketertarikan pada lawan jenis’ atau biasa disebut sebagai syahwat, birahi, insting, dll. Hal biologis ini klo tidak diatur dgn nilai2 yang baik, memang bisa mengarah pada hal2 yang buruk (mudharat). Maka dari itu, berkaitan dgn faktor biologis, saya pun setuju dgn batasan ini.

Tapi jika dikaikan dgn pernikahan, apakah kita hanya perlu menggunakan faktor biologis saja untuk menentukan batas umur seseorang agar dapat dikatakan “Layak Kawin” (maaf itu istilah dari saya sendiri). Saya rasa, sebagai manusia—yang selain makhluk individu, juga makhluk sosial—kita perlu memperhatikan banyak hal2 lainnya. Batas umur seseorang yang dapat dikatakan Layak Kawin mesti kita ukur dari beberapa aspek lainnya.

Misalnya kesehatan reproduksi.
Seorang gadis kecil yang baru saja mengalami menstruasi memang sudah mempunyai potensi untuk hamil dan mengandung (walaupun tingkat efektifitasnya akan berbeda pada setiap perempuan, karena hal ini juga dipengaruhi hal2 lainnya spt psikologis, nutrisi dan gizi, dll). Tetapi kita ini manusia, bukan hewan, bukan pula “Mesin Beranak”. Perempuan di dunia ini bukan hanya berfungsi sbg BREEDER, mereka sbg manusia juga mempunyai potensi memberikan kontribusi yang lebih dari itu kepada masyarakat, termasuk keluarganya.
Untuk memaksimalkan potensi itu, seorang manusia (baik laki2 maupun permepuan) tentu membutuhkan pendidikan yang baik, kesehatan yang menunjang dan berbagai macam hal lainnya.

Berkaitan dgn kesehatan reproduksi, setiap perempuan berhak untuk mengetahui masalah kesehatan organ reproduksinya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya, apa organ2nya, apa penyakit2 berbahaya yang potensial serta penyebabnya, serta bagaimana cara pencegahannya. Selain itu, berkaitan dengan HAK, setiap perempuan berhak untuk menentukan ia mau melahirkan atau tidak, memberi jarak kelahiran bagi anak2nya, dll.

Tapi, seberapa banyakkah perempuan yang bisa dengan mudah mengakses informasi mengenai semua itu? Hal ini mungkin bukan berarti bahwa ada pihak yang dgn sengaja menghalang2i perempuan memperoleh informasi mengenai kepentingannya, tapi banyak perempuan yang tidak/belum memiliki kesadaran seberapa penting bagi dirinya untuk memperoleh informasi itu.

Anggap saja seperti ini… ada seseorang yang mempunyai rumah dgn taman yang luas, di taman itu ada begitu banyak bunga Rosella. Setiap hari ia merawat bunga2 itu. Ia sangat senang memiliki banyak bunga di tamannya, sebab bunga2 itu indah dipandang. Ia sama sekali tidak tau bahwa bunga Rosella memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Suatu hari, tetangganya memberitahunya bahwa bunga Rosella yang ia miliki di tamannya itu bisa dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh. Mulai saat itu barulah ia sadar bahwa selama ini ia tidak memanfaatkan sebuah potensi yang—padahal—selama ini berada tepat di depan matanya. Dari analogi tersebut, dapat dipetik pelajaran bahwa penting sekali untuk membangun ‘kesadaran’ bagi kita semua, sehingga dgn sendirinya orang yang sudah memiliki kesadaran akan berupaya melakukan hal2 yang baik bagi dirinya, hal2 yang merupakan Haknya, dll.

Hal lainnya adalah Hak Asasi Manusia.
Telah saya bahaw sedikit di atas, bahwa setiap perempuan berhak untuk menentukan apakah ia mau hamil dan melahirkan atau tidak, ia uga berhak menentukan jarak kelahiran anak2nya, serta menentukan pilihan mengenai penggunaan alat kontrasepsi.

Tetapi jika melihat konteks, hal semacam ini tentu tidak dapat serta merta kita berlakukan bagi semua lapisan masyarakat. Kita memang mesti melihat realita yang ada. Tapi kasus tewasnya gadis cilik itu merupakan puncak kesedihan saya terhadap fenomena nikah muda yang masih juga sering terjadi di Indonesia, terlebih lagi, banyak yang melegalkannya atas dasar agama.

Perempuan merupakan manusia yang juga mempunyai hak untuk dicerdaskan, disadarkan bahwa hidupnya bukan hanya untuk menjadi istri seseorang, tetapi menjadi bagian dari umat manusia. Perempuan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk memiliki kehidupan sosial bersama teman-teman dan rekan-rekannya. Mengemban pendidikan, bekerja dan berpenghasilan, atau segala hal independent lainnya.

Pada dasarnya, pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mutlak akan menghalangi perempuan memperoleh hak-haknya. Tidak semua pernikahan seperti itu, memang, masih banyak orang yang bisa terus sekolah walaupun sudah menikah, masih bisa bekerja, mengembangkan diri, bersosialisasi, berorganisasi dan memberikan kontribusi pada sekitarnya. Ini tentu baik sekali jika pernikahan bukanlah hal yang menghalangi.

Tapi, coba saja kita bayangkan jika anak berusia 13 tahun menikah, dalam keadaan yang mungkin belum memiliki pengetahuan seksual yang cukup (apalagi kesehatan reproduksi) ia mesti hamil, melahirkan, merawat anak, melayani suami, mengurus rumahtangga. Bukankah itu sosok istri yang ideal bagi mereka? Entah ukuran apa yang mereka gunakan ini.

Kembali pada batas umur, kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan tentu berbeda-beda, bahkan ada orang yang sampai umur 30 tahun masihjuga belum siap menikah. Hal ini bisa saja disebabkan faktor psikologis, ekonomi, dll. Jadi batas umur untuk dikatakan layak nikah tidak seharusnya ditentukan dgn saklek.

Kini kita beralih pada Faktor ekonomi.
Terutama di daerah dan desa2, seperti masih banyak orang tua yang menikahkan anak gadisnya Karena faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa kemiskinan dan kebodohan masih merupakan masalah utama di negeri ini yang imbasnya dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua2 semacam ini. Bukan salah mereka utnuk menjadi orang miskin. Bukan juga salah mereka tidak memiliki kesadaran. Tapi tidakkah hal ini menggerus perasaan setiap orang…

Masalah yang sistematis semacam itu, tidak akan cukup dibahas di halaman blog yang sempit ini, mungkin nanti pembaca akan bosan duluan…jadi tidak perlu saya teruskan.

Kini saya beralih pada peran Negara dalam mengatur masalah pernikahan dini atau dibawah umur. Sebiah instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam mengatur mengenai perkawinan (pernikahan) adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam UU itu telah disebutkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun. Dalam kondisi tertentu, bagi yang belum berusia 21 tahun tapi mau melangsungkan perkawinan, mesti meminta izin dari orang tua/walinya terlebih dahulu, dan dibolehkan menikah dgn persyaratan tertentu, salah satunya adalah usia. Bagi laki2 minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 dari UU tersebut.

Menurut Anda, perbedaan batas umur itu disebabkan apa?

Selanjutnya, mengenai pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Saya yakin hal ini sudah dipahami banyk orang bahwa, perkawinin yang sah menurut UU ini adalah yang dicatatkan tentunya, sehingga perkawinan2 yang dilakukan sekalipun menurut aturan agamanya masing2 sah, tetapi jika tidak dicatatkan, maka tidaklah sah di hadapan Negara (bagi orang Islam biasa disebut nikah siri). Hal ini berkaitan dengan administrasi.

Mengenai pentingnya dan manfaat pencatatan pernikahan tidak akan saya bahas di sini, tetapi berkaitan dengan fenomena nikah siri, saya hanya ingin menyampaikan secuil pendapat saya saja.
Sampai saat ini, Negara belum bisa mengatur ranah “agama” dalam kaitannya dengan nikah siri, sebab Indonesia ini bukan Negara agama, Indonesia adalah Negara sekuler. Sehingga tidak mempu menjamah wilayah itu dengan instrument hukum spt Undang-Undang. Sejak berlakunya UU perkawinan, masih banyak juga masyarakat yang melakukan nikah siri. Ada yang dikarenakan perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, ada juga yang iseng karena mau poligami, ada juga yang karena faktor ekonomi, ada juga yang karena mau melegalkan perselingkuhan, ada yang karena kemiskinan dan kebodohan.

Berkaitan dengan nikah dibawah umur, misalnya ada seorang laki2 yang menikahi gadis berumur 13 tahun, mungkinkah ia menikahi gadis itu secara sah? Tidak mungkin kan/ maka apalagi kalo bukan nikah siri. Sedangkan nikah siri adalah hal yang belum bisa terjamah oleh Negara, sebab itu masuk ke dalam ranah kehidupan beragama. (Nampak sedikit ironis saat saya mengetik kata ‘beragama’).

Well… berhubung banyaknya penyalahgunaan ketentuan nikah siri yang terjadi di masyarakat kita, dan korbannya terutama kaum perempuan, maka baru2 ini, ada upaya pemerintah untuk mengatur pernikahan siri (termasuk resiko pernikahan di bawah umur, nikah kontrak dan poligami) yaitu dalam prolegnas (program legislasi nasional). Di sana pemerintah menggodok sebuah RUU yang mengatur masalah perkawinan, yang salah satunya mengatur ttg nikah siri. Pemerintah memang tidak bisa mengeluarkan atura2 tertentu yang secara langsung mengatur agama masyarakat, baik itu Islam, Kristen, hindu, Buddha. Tapi saya melihat keseriusan upaya ini karena pemerintah tetap berupaya menekan resiko kerugian nikah siri dan nikah di bawah umur, dgn menyandang kepentingan administratif. Saya harap peraturan ini dapat dimatangkan sebaik-baiknya sebelum akhirnya disahkan. Agar peraturan yang dimaksudkan mengatur kepentingan segenap warga Negara dapat mencapai tujuannya.

Tulisan saya diatas memang belum cukup, saya masih belum membahas kaitannya dgn UU HAM dan UU Perlindungan Anak, tapi insyallah akan saya tulis pada halaman lainnya.

Tulisan Terkait:
1. Pernikahan Dini dan Dampaknya
2. Pernikahan Dini, Tingginya Angka Perceraian (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
3. Pernikahan Dini dari Women Site